Rudy Diragukan Bisa Menuntaskan Skandal Penjaringan CPNS

Garut News ( Rabu, 19/02 – 2014 ).

Bupati Rudy Gunawan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Bupati Rudy Gunawan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Bupati Garut Rudy Gunawan tandas mengingatkan, para peserta seleksi CPNS Kategori dua dinyatakan lulus, belum tentu diangkat menjadi PNS, katanya.

Kata Rudy, seleksi CPNS itu salah satu bagian proses panjang pengangkatan PNS.

Sehingga jika sekalipun peserta dinyatakan lulus, belum tentu bisa diangkat menjadi PNS.

Menurut dia, terdapat tahapan proses lain mesti dilalui agar bersangkutan bisa diangkat menjadi PNS, katanya pula.

“Penerimaan CPNS itu bagian dari proses pengangkatan PNS. Belum tentu lulus seleksi CPNS, diangkat menjadi PNS. Nanti terdapat pemberkasan ulang. Diteliti data-datanya, kalau-kalau ijazah palsu misalnya. Ini saya awasi sendiri sebagai Pembina Kepegawaian,”
tandasnya.

Didesak pertanyaan mengenai langkah melakukan pengusutan kasus dugaan pemalsuan data TKK pada sejumlah SKPD seperti desakan tuntutan para TKK, Rudy katakan pihaknya takkan membentuk tim khusus.

Apalagi melibatkan pihak luar dari jajaran birokrasi atawa tim independen.

“Itu biarkan sistem berjalan, dan takkan saya umumkan. Saya kan punya staf ahli dan asisten. Kalau ada merasa didzalimi dan diperlakukan tak adil, buatkan laporan faktual,”
imbuhnya, menyerukan.

Sebelumnya, Senin (17/02-2014), Rudy Gunawan didatangi ratusan TKK mendesak menunda proses pengangkatan CPNS bagi para TKK lulus seleksi, lantaran diindikasikan kuat sarat banyak kejanggalan.

Terutama menyangkut validasi data TKK, juga diduga banyak “ditelikung” atawa dimanipulasi, maupun “abal-abal”.

Pemerhati kebijakan publik, Agus Sugandhi meragukan langkah ditempuh Rudy Gunawan bisa menuntaskan kasus kecurangan, dan kejanggalan penjaringan CPNS di Garut.

“Enggak usah membentuk tim, sebab kuncinya keberanian Bupati menindak masing-masing SKPD, termasuk sekolah, apabila terdapat laporan. Enggak mungkin pimpinan SKPD enggak tahu soal TKK,” ungkapnya.

Selain menindak pimpinan SKPD, Gunawan juga mesti berani menindaklanjuti kasus pelanggaran TKK itu secara hukum pada kepolisian agar diusut tuntas.

Dengan syarat, proses pengusutan pada kepolisian tersebut terus mendapat pengawasan, dan pengawalan hingga terdapat kepastiannya.

“Kalau ada keberanian, jika ada laporan, pidanakan dan tangkap pelakunya. Agar ada efek jera. Tetapi kudu terus dikawal prosesnya, jangan sampai kasusnya macet, dan pelakunya hanya dijadikan ‘ATM’ atawa 86,” imbuhnya, menyerukan.
*****
Zainul, JDH.

Related posts

Leave a Comment