Robohnya Jembatan Arsip

0
38 views

Garut News ( Kamis, 06/11 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Ambruknya jembatan Gedung Arsip Daerah Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat pekan lalu, menambah panjang daftar proyek pemerintah yang gagal di tengah jalan.

Kelalaian akibat ketiadaan penyangga jembatan tersebut kudu dibayar amat mahal. Empat nyawa melayang serta lima terluka tatkala struktur jembatan setinggi sembilan meter itu roboh.

Investigasi polisi dan telaah auditor Kementerian Pekerjaan Umum– berdasar olah tempat kejadian perkara–masih berlangsung.

Tetapi satu kesimpulan bisa dipetik: peristiwa nahas ini tak terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilakukan dengan cermat sejak awal.

Pembangunan jembatan adalah kerja konstruksi yang wajib “memenuhi aspek keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja”.

Begitulah amanat Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi–seperti tercatat dalam ayat 2 pasal 23.

Fakta konstruksi ambrol hanya sehari setelah dicor jelas-jelas menabrak syarat keamanan, keselamatan kerja, serta aspek teknisnya.

Klaim PT Cipta Rancang Mandiri, pengawas proyek, tak ada pelanggaran prosedur dalam pengerjaan konstruksi, sungguh memprihatinkan.

Klaim itu juga menerbitkan pertanyaan serius: kualitas pengawasan macam apa diterapkan sehingga proyek baru 20 persen berjalan ini makan banyak korban?

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan baik keniscayaan dalam jasa konstruksi. Sayangnya, pemerintah DKI tampaknya tak cukup serius memetik pelajaran dari peristiwa serupa sebelumnya.

Pada 19 September 2013, tangga utama Gelanggang Remaja di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara, ambruk saat pengecoran, dengan 11 korban terluka.

Kecelakaan serius juga terjadi pada 23 Desember 2009 tatkala toilet tambahan sedang dibangun di Pusat Grosir Metro Tanah Abang runtuh, menyebabkan dua korban tewas dan melukai sembilan pekerja.

Rontoknya jembatan di TIM peringatan kesekian bagi pemerintah DKI Jakarta untuk hanya memilih mitra akuntabel dalam setiap proyek di Ibu Kota.

Undang-Undang Jasa Konstruksi memang menetapkan kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

Namun Dinas Pekerjaan Umum DKI tentu tak bisa lepas tanggung jawab. Tugas pokok Dinas merujuk pada pelaksanaan, pembinaan, serta pengaturan prasarana dan sarana kota, termasuk jembatan.

Hal ini ditegaskan kembali Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118/2009: salah satu tugas utama Dinas PU adalah mengawasi jaringan utilitas, antara lain jalan dan jembatan.

Hasil investigasi kasus Jembatan Arsip tak boleh berhenti pada menyeret bersalah ke pengadilan. Kudu ada perbaikan serius dalam perencanaan hingga pengawasan atas setiap proyek pemerintah Jakarta guna mencegah mala serupa di masa mendatang.

******

Opini/Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here