Ringankan Beban Rakyat Sinabung

by

Garut News ( Kamis, 06/02 – 2014 ).

Ilustrasi. Puncak Gunungapi Guntur. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Puncak Gunungapi Guntur. (Foto: John Doddy Hidayat).
Hancurnya perekonomian di kawasan sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Kejelasan program penanganan bencana pemerintah akan membuat warga Sinabung empat bulan mengungsi menjadi lebih tenang.

Selama ini pemerintah berkutat evakuasi korban belaka.

Lambatnya penjelasan pemerintah soal penanganan pascabencana itu, membuat warga cemas.

Banyak warga berada di tempat pengungsian kembali memasuki zona larangan.

Akibatnya, kala Sinabung kembali menyemburkan awan panas, belasan orang tewas.

Situasi itu dimanfaatkan sejumlah anggota DPR memanaskan suasana.

Mereka mendesak Presiden agar menjadikan Sinabung bencana nasional.

Usulan itu ditampik mentah-mentah.

Lantaran, pemerintahan di Kabupaten Karo atawa Provinsi Sumatera Utara masih berfungsi normal.

Tak perlulah berpolemik ihwal apa status bencana Sinabung.

Lebih dibutuhkan warga kejelasan program penanganan pascabencana.

Contohnya, warga rumahnya masuk zona larangan dan kudu dipindahkan, berapa ganti rugi mereka peroleh, adakah bantuan seperti ternak atawa bibit tanaman menghidupkan kembali detak ekonomi Sinabung.

Penjelasan itu sangat ditunggu-tunggu ribuan pengungsi sejak November tahun lalu.

Pemkab Karo memerkirakan kerugian materiil akibat bencana ini mencapai Rp1 triliun, kerugian terbesar pada sektor pertanian.

Badan Nasional Penanganan Bencana menyatakan, pemerintah pusat dan daerah menggelontorkan dana Rp50 miliar menangani bencana itu, namun sebatas pengamanan, bantuan kesehatan, dan fasilitas pengungsi.

Dana itu baru mengatasi sebagian kecil masalah dihadapi korban Sinabung.

Para korban, khususnya petani, menghadapi masalah lain, seperti kredit macet.

Mereka memohon agar kredit itu dihapuskan, tetapi ditolak.

Otoritas Jasa Keuangan hanya memberi opsi penundaan pembayaran kredit.

Itu sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia Terkena Bencana Alam.

OJK memerkirakan terdapat 1.119 pengutang dengan jumlah kredit Rp98,6 miliar diperkirakan bakal macet.

Dengan kondisi rumah hancur, sawah dan ladang luluh-lantak, bagaimana korban bencana Sinabung bisa melunasi kreditnya?

Ada baiknya OJK dan bank-bank di sana memertimbangkan kemungkinan penghapusan kredit pada korban, terutama petani serta kelompok usaha mikro dan kecil.

Preseden itu pernah dilakukan saat bencana gempa di Yogyakarta pada 2006.

Saat itu ada kredit mikro, kecil, dan menengah macet senilai Rp88 miliar.

Pemerintah dan DPR saat itu sepakat menghapuskan sebagian kredit di sana.

Seyogianya pemerintah mulai menjelaskan langkah-langkah penanganan pascabencana.

Mereka juga kudu merancang program bantuan terpadu memulihkan kehidupan sekitar Sinabung.

*****
Opini/Tempo.co