Rina, Airin, dan Atut

by

Garut News ( Senin, 25/11 ).

Ilustrasi, Lapas. (Foto: John).
Ilustrasi, Lapas. (Foto: John).

Bupati Rina Iriani Sri Ratnaningsih belum tentu dihukum berat.

Kalaupun masuk penjara, Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, ini mungkin akan tetap kaya.

Begitu pula Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Gubernur Banten Atut Chosiyah.

Mereka belum tentu masuk bui.

Tetapi satu hal hampir pasti: mereka mengubah persepsi publik terhadap politik.

Itulah perlu diatasi kalangan partai politik.

Masyarakat semakin kecewa terhadap hasil demokratisasi dan desentralisasi.

Sebagian besar kepala daerah dipilih langsung rakyat tak mampu membenahi kabupaten, kota, atau provinsinya.

Selama era otonomi daerah, sebanyak 309 kepala daerah malahan berurusan dengan hukum-umumnya tersangkut kasus korupsi.

Bupati Rina termasuk dalam deretan kepala daerah bermasalah.

Belum lama ini, ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Rina terjerat kasus penyelewengan subsidi perumahan diberikan Kementerian Perumahan Rakyat pada 2007-2008.

Dari total Rp35 miliar dana subsidi wilayah Karanganyar, lebih dari Rp18 miliar bocor.

Sebagian dana itu diduga diselewengkan lewat Koperasi Sejahtera.

Suami Rina, Tony Iwan Haryono, menjadi ketua dewan pengawas koperasi ini.

Dua pengurus koperasi, dan Tony dinyatakan bersalah di pengadilan awal tahun ini.

Nah, kini giliran Bupati Rina diusut.

Kader PDIP ini dituduh merekomendasikan koperasi tersebut, dan mendapat aliran duit.

Kisah Rina mirip Airin.

Wali Kota Tangerang Selatan ini bisa bernasib sama apabila KPK terus membongkar kasus korupsi suaminya, Tubagus Chaeri Wardana.

Sang suami kini menjadi tersangka suap sengketa pilkada, dan korupsi pengadaan alat kesehatan.

Seperti suami Rina, Chaeri pun tak memiliki jabatan publik.

Penyalahgunaan wewenang berbuah korupsi hanya mungkin dilakukan Wali Kota Airin, atawa kakaknya, Gubernur Atut-keduanya diorbitkan Golkar.

Kalangan parpol semestinya berintrospeksi.

Merekalah menggodok calon kepala daerah, dan kemudian menyodorkannya pada masyarakat.

Publik pun gampang terkecoh sosok menarik dan populer.

Pemimpin pilihan itu, ternyata tak bisa menyelesaikan persoalan daerah, melainkan malahan menjadi bagian dari masalah.

Masyarakat hanya bisa memprotes, antara lain, dengan cara tak mencoblos saat pilkada.

Inilah mungkin juga menjelaskan kenapa angka golput di sejumlah pilkada meningkat tajam.

Fenomena ini, juga bisa merembet ke pemilu legislatif, dan pemilihan presiden 2014.

Apalagi politik nasional mengalami problem sama.

Pragmatisme dalam politik mesti diakhiri.

Politik seharusnya tak dipahami sebagai mekanisme “membeli” kekuasaan, lalu menggunakannya menumpuk harta lebih besar.

Simplifikasi ini membuat siapa pun-termasuk Bupati Rina-mudah terperosok.

***** Opini/Tempo.co