Ribuan PNS Garut Ajukan Jadi Pegawai Pemprov

0
50 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Jum’at, 11/03 – 2016 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

-Dari 76 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Garut, terdapat 56 di antaranya mengajukan perpindahan status menjadi pegawai Pemprov Jabar.

Sedangkan 20 lainnya memilih tetap sebagai PNS Pemkab setempat. Sebagian merupakan staf, dan lainnya pejabat struktural eselon tiga serta empat. Itu pun ada tujuh PNS di antaranya bakal segera memasuki masa pensiun.

Kepala Dishut Sutarman katakan, sebagai konsekuensi penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif mulai 2017 mendatang.

Ilustrasi. Pegawai Setda/Pemkab Garut Non PNS Meski Bertugas di Lokasi Terpencil, Upahnya Hanya Berkisar Rp400 ribuan.
Ilustrasi. Pegawai Setda/Pemkab Garut Non PNS Meski Bertugas di Lokasi Terpencil, Upahnya Hanya Berkisar Rp400 ribuan.

Terdapatnya UU tersebut, Dishut hanya ada di daerah kabupaten/kota memiliki Taman Hutan Rakyat (Tahura) merupakan batas kewenangannya. Sedangkan kabupatennya tak memiliki Tahura, meski terdapat banyak hutan berpotensi dijadikan sebagai Tahura. Sehingga keberadaan Dishut Garut mau tak mau ditarik ke provinsi, katanya.

“Paling nantinya di Garut itu jadi cabang dinas kehutanan provinsi. Hanya sampai sekarang, mengenai penempatan tugas dan jabatannya dari pegawai pindah ke provinsi maupun tetap masih belum jelas. Namun kemungkinan konsekuensinya ada penurunan eselon tiga jadi eselon empat,” ungkap dia, Jum’at (11/03-2016).

Dia juga mengaku, draf persiapan pengalihan P3D (Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen) dari Pemkab ke Pemprov Jabar rampung, dan dilaporkan ke Pemprov Jabar serta Pemerintah Pusat.

“Laporan aset maupun format personal harus masuk ke provinsi dan pusat akhir Maret ini. Maka sebenarnya ini harus ada pembahasan dahulu dengan DPRD,” katanya pula.

Seperti halnya Dishut, pada lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten juga banyak PNS berpotensi pindah status menjadi PNS di lingkungan Pemprov Jabar. Khususnya mereka merupakan tenaga pendidik dan kependidikan SMA dan SMK.

Menyusul terjadinya peralihan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23/2014.

Kepala Disdik Mahmud juga katakan, tenaga pendidik dan kependidikan SMA dan SMK di Disdik nantinya berpindah menjadi pegawai Pemprov mencapai sekitar 2.000, ungkapnya.

********

( nz, jdh ).