Revitalisasi/Pembangunan Seluruh Pasar di Garut Terindikasi Bermasalah

0
171 views
Pasar Limbangan.

Garut News ( Senin, 11/12 – 2017 ).

Pasar Limbangan.

Pihak DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut meminta “Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) RI melakukan audit investigasi terhadap seluruh kegiatan revitalisasi/pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, baik yang dibiayai APBD sepenuhnya maupun pihak ketiga berpola BOT.

Lantaran, nyaris semua pembangunan pasar tradisional tersebut diwarnai masalah. Pada proses maupun realisasi pembangunannya. Pasar Limbangan bahkan digugat warga pedagang, dan hingga kini kasusnya masih belum tuntas. Demikian pula Pasar Malangbong, serta Pasar Cibatu juga tak luput dari banyak persoalan.

Apalagi pada 2016, dan 2017. Banyak pasar tradisional dibangun menggunakan APBD mencapai puluhan miliar rupiah. Di antaranya Pasar Wanaraja sekitar Rp33 miliar, serta Pasar Samarang Rp28 miliar.

Karena menggunakan dana besar APBD, maka penggunaan anggarannya itu pun harus benar-benar diawasi agar tak disalahgunakan.

Kondisi ini diperparah pula terdapatnya hasil tak memuaskan dalam pembangunan pasar dirasakan para pedagang, sehingga patut diduga ada indikasi penyimpangan serta indikasi KKN (kolusi korupsi dan nepotisme). Seperti kasus pembangunan Pasar Wanaraja.

Pada revitalisasi Pasar Wanaraja termasuk pasar daruratnya berbiaya sekitar Rp23.290.411.000 pada 2016 lalu, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berupa kualitas struktur beton plat lantai dua pembangunan Pasar Wanaraja tak sesuai spesifikasi kontrak minimal senilai Rp282.800.357.

Akibatnya, plat lantai berpotensi memengaruhi kekuatan konstruksi plat pembangunan Pasar Wanaraja.

Bahkan anehnya, pada tahun berikutnya, Pemkab Garut menambah suntikan dana revitalisasi Pasar Wanaraja bernilai cukup besar mencapai sekitar Rp10.850.000.000.

Tanpa melalui proses lelang.
Ironisnya, meski bangunan terkesan cukup megah, namun kondisi bangunan Pasar Wanaraja justeru terbilang memprihatinkan. Pedagang pun tak merasakan kenyamanan menempatinya.

Sebab ada beberapa titik bangunannya bocor, plafon atau atap bangunan bolong-bolong, malahan mengelupas, serta dindingnya mengalami retak-retak. Saluran air di lantai dua pun tak berfungsi. Padahal pasar tersebut baru diresmikan penggunaannya oleh Bupati Rudy Gunawan pada 24 Mei 2017 lalu.

“Nah, untuk menguji kebenaran itu semua maka satu-satunya cara ya harus dilakukan audit investigasi. Audit investigasi ini juga tak hanya terhadap pembangunan Pasar Wanaraja, melainkan seluruh pembangunan pasar di Garut,” tandas Ketua DPD Laskar Indonesia kabupaten setempat, Dudi Supriyadi, Kamis lalu.

Dia pun menyesalkan pihak DPRD Garut terkesan menutup mata atas banyak persoalan berkaitan pembangunan pasar tradisional. Meski terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK RI.

Padahal, DPRD sesuai kewenangannya bisa meminta Pemkab melakukan penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK RI itu. DPRD juga dapat meminta penjelasan BPK guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.

“Adanya temuan BPK dalam pembangunan pasar ini maupun kegiatan lainnya menegaskan, kendati Garut meraih opini Wajar Tanpa Perkecualian/WTP terkait Laporan Hasil Keuangan BPK RI namun tak menjamin adanya temuan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Tak menjamin tak ada korupsi !” tegas Dudi.

Sedangkan  sejumlah pasar dibangun pada 2016 dan 2017, terdiri Pasar Wanarajaa dibangun berbiaya Rp23.290.411.000 (ditambah biaya penyempurnaan revitalisasi Rp10.850.000.000 pada 2017).

Disusul pasar rakyat Desa Tegalgede dibangun bernilai Rp905.902.000, pasar rakyat Desa Karangwangi Mekarmukti Rp895.243.000, pasar rakyat Desa Dijambe Cikelet Rp562.610.000, pasar rakyat Desa Cirapuhan Selaawi Rp1.314.770.000, pasar rakyat Desa Nyalindung Cisewu Rp1.176.339.000.

Kemudian Pasar Samarang Rp28.102.000.000 (tidak termasuk penataan Pasar Samarang dilakukkan swakelola Dinas Perindustrian Perdangan, Energi Sumber Daya Mineral Garut Rp473.000.000, pasar rakyat Desa Pangauban Cisurupan Rp2.365.000.000, serta pasar rakyat Pasirwangi Rp2.886.500.000, dan penataan pasar Desa Lewo Rp180.000.000.

*********

(NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here