Revitalisasi Pasar Wanaraja Masih Terganjal Status Tanah

0
18 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Senin, 13/06 – 2016 ).

Lintasan Pasar Wanaraja Garut.
Lintasan Pasar Wanaraja Garut.

Agenda revitalisasi Pasar Wanaraja ternyata terganjal status kepemilikan atas lahan hingga kini masih belum ada kejelasan.

Sehingga sebagian pihak, terutama masyarakat pedagang pasar dan pemerintahan desa setempat meminta pelaksanaan revitalisasi Pasar Wanaraja ditangguhkan. Hingga terdapat kepastian status kepemilikan atas tanah seluas sekitar 1.800 m2 tersebut.

Demikian mengemuka pada pertemuan antara sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat Wanaraja, pedagang Pasar Wanaraja, pemerintah Desa Wanaraja, Pemerintah Desa Wanamekar, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagpas) Garut serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Garut difasilitasi Komisi A DPRD di kompleks Pondok Pesantren Darussalam Wanaraja, Selasa (14/06/2016).

Kepala Desa Wanaraja, Nendi katakan, berdasar catatan sejak 1986 hingga sekarang, pihaknya sama sekali tak menemukan adanya bukti kepemilikan atas tanah Pasar Wanaraja.

“Nomor persil-nya pun tak tercatat,” ungkap Nendi.

Ungkapan  senada dikemukakan Kades Wanamekar, Nandang Hidayat. Pihaknya mengaku tak memiliki catatan mengenai tanah Pasar Wanaraja. Sehingga pihaknya selaku pemerintahan desa hingga kini belum bisa membuktikan kepemilikan tanah Pasar Wanaraja tersebut.

Atas alasan itu pula, Nendi maupun Nandang berharap revitalisasi Pasar Wanaraja jangan dulu diteruskan sebelum ada kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Jika revitalisasi diteruskan, dikhawatirkan muncul permasalahan seperti kasus-kasus pembangunan pasar lain sebelumnya.

Tokoh masyarakat Wanaraja Yudi Muhammad Aulia menambahkan, masyarakat pedagang tak keberatan revitalisasi Pasar Wanaraja. Apalagi peruntukkan kios dan losnya nanti gratis bagi pedagang karena pembiayaannya ditanggung APBD Garut dengan total nilai sekitar Rp23 miliar.

Namun para pedagang berharap ada kepastian hukum menyangkut status kepemilikan tanah agar tak timbul permasalahan di kemudian hari.

“Kalau Bupati akan memidanakan warga yang menggugat, kenyataannya Pemkab sendiri tak bisa membuktikan kepemilikannya. Lalu mengapa Disperindagpas tiba-tiba mengajukan sertifikasi tanah pasar ke BPN? Sementara BPN sendiri pasti akan mengembalikannya ke desa. Sampai saat ini pun pihak desa tak punya catatannya yang sah,” jelas Yudi.

Sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan mengklaim tanah Pasar Wanaraja merupakan milik Pemkab Garut. Dia juga mengancam memidanakan siapapun warga mengklaim tanah tersebut.

Kepala Bidang Aset pada DPPKA Garut Ayi Rosyad pun mengakui pihaknya tak memiliki dokumen otentik mengenai kepemilikan sah Pemkab Garut atas tanah tersebut. Catatan diklaim sebagai salah satu bukti itu belakangan ternyata bukan menyangkut tanah Pasar Wanaraja, melainkan tanah Pasar Desa Cimurah.

Ayi pun meminta masyarakat bersama-sama membantunya mencarikan soluasi atas persoalan tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD Dadang Sudrajat berjanji membawa hasil pertemuan itu sebagai bahan rapat kerja komisi dengan instansi terkait guna mencarikan solusi bisa diterima semua pihak.

Komisi A juga siap menerima pelbagai saran dan masukan, serta terus menelusuri kebenaran setiap klaim maupun catatan mengenai kepemilikan tanah Pasar Wanaraja ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami ingin ini tak berlanjut ke pengadilan, tetapi selesai dengan rapat kerja di Komisi A. Mudah-mudahan warga juga bisa menjaga kondusivitas di Wanaraja, dan pihak pengembang akan melakukan pembangunan juga supaya terus berkomunikasi dengan warga,” imbuh Dadang.

********

( nz, jdh ).