Revitalisasi Pasar Cikajang Garut Gagal Direalisasikan

0
20 views
Ilutrai
Ilustrasi. Dampak Kebakaran Pasar.

“Guncangan Budaya Kerja Versi Bupati Garut”

Garut News ( Selasa, 26/11 – 2019 ).

Meski dianggarkan Rp30 miliar bersumber APBD Garut 2019, namun revitalisasi Pasar Cikajang gagal direalisasikan. Padahal menjadi salah satu program unggulan Garut Amazing bidang ekonomi kerakyatan, seperti tercantum dalam ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah’ (RPJMD) Garut 2019-2024.

Bupati Rudy Gunawan katakan, revitalisasi pasar tradisional kedua terbesar di kabupatennya itu gagal dilaksanakan pada 2019 lantaran kekurangan pada aspek perencanaan, khususnya berkenaan lahan untuk lokasi pasar darurat yang digunakan selama dua tahun. Juga belum terbitnya ‘analisis mengenai dampak lingkungan’ (Amdal), serta terbatasnya waktu.

Demikian dikemukakannya di depan para anggota DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Jawaban Pemkab atas Pendapat DPRD melalui Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kabupaten tentang APBD Kabupaten 2020, dan tiga Raperda lainnya di Gedung DPRD Garut, Jum’at (22/11-2019) lalu.

Pembangunan seharusnya dimulai 2019, dilanjutkan 2020 dengan besaran pagu anggaran Rp30 miliar. Tetapi revitalisasi diajukan lagi dalam satu tahun anggaran Rp60 miliar. Sumber dananya berasal dari luncuran 2019 sebesar Rp29 miliar, dan pemanfaatan bagi hasil pajak rokok 2020 sebesar Rp30 miliar.

Berkaitan permintaan sejumlah fraksi agar dilakukan peninjauan tentang revitalisasi Pasar Cikajang, Rudy mengklaim penggunaan dana pajak rokok untuk revitalisasi Pasar Cikajang sesuai ketentuan. Terlebih, Pemkab dan DPRD periode 2014-2019 sepakat menggunakan pendapatan bersumber pajak rokok digunakan salah satunya revitalisasi pasar tradisional, yakni Pasar Wanaraja, Pasar Samarang, Pasar Leles, dan Pasar Cikajang, katanya.

Dia juga katakan, sesuai pasal 31 Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara teknis diatur dalam Permenkes Nomor. 40/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Bidang Kesehatan.

Pajak Rokok Berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, pemanfaatannya diatur secara teknis, dan telah diarahkan, di antaranya 50% untuk kesehatan dan penegakan hukum. Sisanya dapat dipergunakan untuk prioritas pembangunan daerah bersifat strategis serta menunjang program pembangunan provinsi maupun nasional yang penggunaannya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

“Selain itu, tentu harus dipertimbangkan kondisi eksisting Pasar Cikajang berkondisi kumuh dan tak tertata, terutama kondisi pada musim hujan, pedagang tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan dengan nyaman. Pembangunan Pasar Cikajang juga termasuk indikator kerja utama bidang ekonomi kerakyatan, yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024,” kata Rudy.

Rudy akan memerintahkan Sekretaris Daerah melakukan pengecekan kembali terkait kesiapan pembangunan Pasar Cikajang. Hal itu terutama mengenai perencanaan terkait status kepemilikan tanah, ketersediaan lahan untuk pembangunan pasar darurat/sementarta, serta memerhatikan aspirasi dari warga pasar, dan masyarakat Cikajang maupun warga masyarakat sekitar kecamatan turut merasakan keberadaan pasar, katanya pula.

“Guncangan Budaya Kerja Versi Bupati”

Bupati Rudy Gunawan juga menyebutkan pembangunan infrastruktur program Garut Amazing pada RPJMD 2014-2019 banyak masalah. Lantaran?

Tak hanya bermasalah, manfaat program tersebut juga dinilai tak dirasakan masyarakat. Muncul dugaan ada guncangan budaya kerja (shock work culture) di lingkup birokrasi maupun penyedia barang/jasa di kabupatennya terbiasa menangani proyek bernilai sangat standar.

Namun, Rudy mengklaim Pemda menempuh mekanisme proses pengadaan barang jasa sesuai perundang-undangan. Termasuk penentuan pemenang lelang.

Rudy malahan terkesan lebih menyalahkan ketidaksiapan para penyedia barang/jasa melaksanakan proyek besar “amazing” itu. Banyak pengusaha terlibat proyek pemerintah daerah memiliki keterbatasan aspek permodalan dan sumber daya, baik berupa alat maupun tenaga ahli.

Dikemukakan kondisi geografis Garut menjadi kendala pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Beratnya medan atau area pelaksanaan pekerjaan, terutama kondisi geografis di wilayah selatan sedikit banyak berpengaruh pada mobilisasi alat berat dan bahan. Termasuk keterbatasan bahan bersifat pabrikasi proses pelaksanaannya membutuhkan waktu.

Selain itu, dia menilai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Garut juga terkendala gangguan keamanan dari pihak-pihak tertentu seringkali ingin terlibat secara tidak proporsional dalam proses pelaksanaan proyek.

Rudy pun menantang anggota DPRD Garut turun ke lapangan guna membuktikan langsung informasi diterima anggota dewan berkaitan banyaknya pembangunan infrastruktur bermasalah.

Sebab Pemkab Garut pun, diklaim Rudy menempuh pelbagai cara menangani beragam persoalan muncul terkait pembangunan infrastruktur Garut Amazing ini. Dari melibatkan konsultan pengawas, membuka ruang bagi lembaga swadaya masyarakat atau komponen masyarakat lain turut memantau, dan memerintahkan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan, termasuk melibatkan tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) berasal dari Kejaksaan Negeri dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan.

Tak hanya itu, dirinya selaku Bupati juga acap melakukan inspeksi ke lapangan memastikan langsung proses proyek dikerjakan, dan melakukan evaluasi atas kualitas pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Sehingga dirinya kerap menyampaikan kritik keras atas hasil pekerjaan dilakukan penyedia jasa, dan memberikan penilaian tajam atas kinerja birokrasi berhubungan pembangunan infrastruktur di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“Kami pun berharap berkenan anggota dewan terhormat turut meninjau dan mengecek langsung berbagai proyek dilaksanakan pemda sebagai bagian dari pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sehingga berbagai informasi disampaikan kepada anggota dewan dapat langsung dibuktikan di lapangan secara faktual,” imbuh Rudy.

Dia sempat pula menantang anggota dewan membuktikan secara faktual mengenai tudingan jika masyarakat tidak bisa merasakan kemajuan bersifat statistik terkait tingkat kepuasan masyarakat, dan manfaat pembangunan dilaksanakan Pemda Garut.

Belum ada reaksi lebih lanjut dari anggota DPRD Garut mengenai pernyataan Rudy tersebut.

Dalam pada itu, RPJMD Garut 2014-2019 tercakup lima sukses prioritas pembangunan terdiri jalan mulus (pembebasan tanah/jalan baru serta pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jalan/jembatan); penataan perkotaan/pengkolan (pembinaan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), pembangunan gedung PKL, pananggulangan banjir perkotaan, serta penataan taman, pemasangan baru PJU dan ornamen; penataan pasar (revitalisasi pasar tradisional); revitalisasi puskesmas; dan cai cur cor (pembebasan mata air serta peningkatan cakupan air bersih perdesaan dan perkotaan).

********

(Abiyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here