Resonansi Asma Nadia: Pindah Ibu Kota, Kenapa Tidak?

0
11 views
Petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dikawal personel Polres Aceh Selatan dan anggota TNI Kodim 0107 membawa kotak suara dan logistik dengan perahu untuk didistribusikan ke TPS terpencil serta terisolir Sarah Baru di Manggamat Kluet Tengah, Aceh Selatan, Aceh, Selasa (16/4/2019). Foto: Antara/Irwansyah Putra.

Sabtu 31 Aug 2019 06:52 WIB
Red: Muhammad Subarkah

Ilustrasi. Jakarta. (Foto : John Doddy Hidayat).

“Buat provinsi baru aja nggak ada duit, eh mau bikin ibu kota!

Jakarta terlalu padat, memang sudah saatnya pindah ibu kota.

Memang ada uangnya, dari mana?

Ini baru namanya pemerataan, jangan di Jawa saja!

Mending uangnya buat rakyat!

Ini langkah berani dan tepat!

Beragam tanggapan mucul atas rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan.

Lalu, bagaimana kita bersikap? Cara terbaik adalah melihat rencana ini secara menyeluruh.

Hal pertama yang harus diingat, pindah ibu kota adalah hal yang lumrah, bukan persoalan yang teramat sakral dan tak boleh disentuh.

Dalam sejarah, Indonesia sudah pernah melakukannya saat memindahkan ibu kota ke Yogyakarta (1946) atau menjadikan Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahan Indonesia Darurat (1948).

Jepang bahkan memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo, padahal kota tua tersebut sudah menjadi ibu kota selama satu milenium atau 1.000 tahun lebih. Amerika memindahkan ibu kota dari New York ke Washington, DC pada 1800, dan sambil menunggu ibu kota siap, pemerintah berpusat di Philadelphia.

Italia memindahkan ibu kota dari Turin ke Florence (1865), lalu kembali pindah ke Roma (1871), Finlandia memindahkan ibu kota dari Turku ke Helsinki (1812), Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra 1927, Selandia Baru dari Auckland ke Wellington 1865, Inggris dari Winchester ke London, India pada masa kolonial

Inggris memindahkan ibu kota dari Kalkuta (Delhi) ke New Delhi (1912). Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia, (1960), Tanzania dari Dar es Salaam ke Dodoma, Pakistan dari Karachi ke Islamabad (1967), Nigeria Lagos ke Abuja (1991), Myanmar dari Yangon ke Naypidaw, (2005), Korea dari Seoul ke Sejong City (2005), dll.

Fakta-fakta di atas cukup untuk menjadi rujukan agar kita tidak apriori terhadap wacana pemindahan ibu kota.

Kedua, pemindahan ibu kota idealnya membawa kemajuan baik bagi negara secara keseluruhan, bagi kota lama, juga bagi kota baru yang dituju. Sebagian negara berhasil mewujudkannya, sebagian masih berusaha mengarah ke sana.

New York tetap berkembang pesat sebagai kota bisnis sekalipun bukan menjadi pusat pemerintahan. Sydney (sempat jadi kandidat ibu kota) dan Melbourne tetap dikenal sebagai kota yang maju dan sejahtera, sedangkan yang menjadi ibu kota negara tetap aktif menjalankan fungsinya.

Ditinggalkannya Rio de Janeiro dari pusat pemerintahan tidak membuat kota itu membaik secara signifikan, malah bisa dibilang cukup banyak tercipta kesenjangan. Reuters melaporkan, setelah 50 tahun pemindahan, perbedaan kelas menengah ke bawah dan kaum elite justru makin terasa.

Sebagai ibu kota baru, seiring berjalannya waktu New Delhi pun bisa dibilang menjadi kota yang semrawut. Padahal, New Delhi dirancang khusus oleh arsitek terbaik Inggris saat itu untuk dijadikan ibu kota dan memakan persiapan yang lama.

Ketiga, pemindahan ibu kota harus didukung dengan perencanaan matang. Tanpa itu, rencana tersebut bisa sangat merugikan karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harapan.

Kita baru menghabiskan triliunan untuk gedung DPR, dan jika parlemen pindah ke Kalimantan dan membangun gedung baru lalu bagaimana fungsi gedung tersebut? Jika parlemen tetap di Jakarta, demo-demo tetap terjadi di Jakarta sehingga kegiatan perekonomian tetap terganggu.

Lalu, buat apa pindah ibu kota jika tidak total?

Jika pemerintah selesai mempersiapkan ibu kota menjelang akhir masa jabatan presiden terpilih, lalu pemerintahan baru tidak mau pindah lantas bagaimana? Bukankah UUD menyatakan presiden hanya boleh dipilih dua kali?

Pertanyaannya, apakah kita sudah memastikan mendapat segala kebaikan dari wacana pindah ibu kota dan menghindari keburukannya?

Pertanyaan lain, seberapa siap kita pindah ibu kota?

Keempat, harus diperjelas, apakah yang pindah itu benar-benar ibu kota negara atau sekadar memindahkan kantor pemerintahan. Malaysia memindahkan pusat pemerintahan ke Putra Jaya, akan tetapi ibu kota //de facto// tetap berada di Kuala Lumpur. Sekalipun secara resmi Korea Selatan memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong City dan sudah ada ratusan kantor pemerintahan berdiri di Sejong City, akan tetapi masyarakat dunia masih mengenal Seoul sebagai ibu kota Korea Selatan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Apakah sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke Kalimantan atau sepenuhnya menjadi ibu kota yang seluruh perwakilan negara asing juga memindahkan kedutaan besar ke sana, atau bagaimana?

Intinya, pemindahan ibu kota bukan hal yang harus disikapi dengan antipati, hanya perlu dipersiapkan secara matang sehingga tidak terjadi pemborosan nasional yang luar biasa.

Terlepas dari itu, pemindahan ibu kota merupakan wacana positif yang harus disikapi dengan bijak. Jangan serta-merta menolak, pun jangan mendukung tanpa persiapan yang matang.

Pemilihan Kalimantan punya alasan kuat, selain tanah lapang, relatif lebih aman dari gempa, berada di tengah, dan semoga makin bisa mengawasi kelestarian alam dan penambangan liar. Masih ragu, kenapa Kalimantan apalagi apa yang terjadi di Papua, memunculkan sekelebatan ide di kalangan masyarakat, kenapa/tidak pindah ke Papua sehingga wilayah itu maju, masyarakatnya sejahtera, dan pengawasannya dekat?

Jika alasan pindah ibu kota juga untuk persatuan, kita juga bisa meniru Afrika Selatan, misalnya ibu kota pemerintahan di Kalimantan, ibu kota legislatif di Papua, dan ibu kota yudikatif di Sulawesi. Sikapi wajar, awasi perkembangannya dengan cermat. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi Indonesia kita.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here