Reklamasi: Area Pertempuran Rakyat Vs Konglomerat

0
28 views
Warga menjemur ikan asin yang sudah dimasak secara tradisional di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Senin (11/9). ( Republika/Rakhmawaty La'lang).

Ahad , 29 October 2017, 10:48 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Oleh: DR Tony Rosyid*

Warga menjemur ikan asin yang sudah dimasak secara tradisional di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Senin (11/9). (Republika/Rakhmawaty La’lang).

********* Suhu Reklamasi terus memanas. Pro-kontra tak kunjung reda. Perang retorika setiap hari mewarnai media. Adu kuat pihak pro dan kontra menjadi magnet publik, terutama setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru.

Pasalnya, pemberhentian proyek reklamasi menjadi satu dari dua puluh tiga janji Anies-Sandi saat kampanye. Tidak hanya masyarakat Jakarta, mayoritas rakyat Indonesia pun menunggu Anies-Sandi melunasi janjinya itu.

Obyek perdebatan rencana pembangunan 17 pulau reklamasi dan Great Sea Wall (GSW) yang semakin rumit itu secara garis besar berada di tiga bidang yaitu: hukum, kajian lingkungan dan opini.

Pertama, reklamasi yang mendasarkan hukumnya pada pergub yang dibuat Ahok tanpa melibatkan kajian secara obyektif para ahli dan tidak didukung dengan perda zonasi sebagai persyaratan dianggap sebagai masalah serius. Apalagi pembangunannya dilakukan tanpa IMB. Kepres No 52/1995 yang dijadikan landasan terbitnya pergub sudah dicabut dengan keluarnya PP 54 Tahun 2008.

Ketika Ahok tak lagi jadi gubernur, pemerintah pusat melalui LBP men-take over proyek ini. Kenapa? Karena Gubernur dan Wagub terpilih Anies-Sandi sudah berulangkali menyatakan dengan tegas akan menghentikan reklamasi. Ini janji dan beban politik yang telah dibuat komitmennya dengan masyarakat Jakarta. Janji menghentikan proyek reklamasi menjadi garis pembeda antara incumbent dengan gubernur baru.

Take over dengan mencabut monatorium yang dilakukan pemerintah pusat pasca pilgub terkesan memaksa. Tindakan ini oleh publik tidak saja dianggap ganjil, tapi terkesan arogan. Bagi rakyat, keputusan ini menjadi tontonan hukum yang tidak lagi punya pertimbangkan etika dan mengabaikan prinsip moral.

Kedua, dari sisi kajian, Walhi sebagai salah satu pihak yang paling keras menolak reklamasi telah membeberkan hasil kajiannya secara mendalam khususnya terkait soal dampak. Reklamasi, menurutnya, mengakibatkan multi dampak baik terhadap alam maupun lingkungan. Rusaknya trumbu karang yang mengakibatkan reproduksi ikan terganggu dan secara otomatis mengancam nasib masa depan 16.000 nelayan, banjir akibat terjadi sedimen di 13 sungai yang menuju ke pantai, lenyapnya pohon mangrove, limbah yang akan membunuhi satwa laut adalah bagian dari dampak nyata pembangunan pulau reklamasi.

Belum lagi kebutuhan pasir perhektar 632.921 meter kubik yang jika dikalikan dengan luas yang direncanakan 5.153 hektar, maka akan membutuhkan pasir sekitar 3,3 juta ton meter kubik. Pasir ini diambli dari daerah Lontar Serang Banten yang otomatis juga akan ikut menanggung dampaknya.

Suasana pulau C dan D Reklamasi di pantai Utara Jakarta,. (ilustrasi).

********** Kalau bertanya apakah reklamasi ada manfaatnya? Jawabnya ada. Tapi bermanfaat untuk siapa? Yang bisa menikmati reklamasi adalah segelintir orang yang bisa membeli properti seharga 3,77 miliar untuk satu unit berukuran 128 m2 dengan luas tanah 90 m2. Harga yang tak terjangkau oleh mimpi dan khayalan para nelayan yang terancam profesinya.

Iklan dan penjualan proyek reklamasi di sejumlah negara seperti China, Hongkong dan Singapura semakin membuat masyarakat khawatir kalau pulau ini hanya akan dihuni dan dimiliki oleh Asing dan Aseng.

Jumlah penghuni pulau reklamasi yang diperkirakan mencapai 6,8 juta warga, jika itu adalah Asing dan Aseng, maka akan cukup menguasai tidak saja teritorial, tetapi juga ekonomi dan politik. Hal ini akan semakin membuat warga Jakarta terpinggirkan dan terpuruk.

Kasus diusirnya wartawati TV One beberapa waktu yang lalu seolah menjadi peringatan bahwa pulau hasil reklamasi itu eksklusif dan harus steril dari masyarakat miskin yang tidak mampu membeli properti di sana.

Dengan sejumlah bahaya yang menjadi alasan menentang reklamasi tersebut, tak ada artinya 170 triliyun bagian yang akan diterima oleh pemprov DKI. Karena itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga bersikap menolak reklamasi. Tapi suara dua kementerian ini kalah kuat dari Menko Maritim dan Sumber Daya, LBP.

Dari semua kajian di atas, muncul pertanyaan serius: mengapa pemerintah pusat masih ngotot ingin melanjutkannya? Ada apa dengan pemerintahan kita? Jika Walhi, Gubernur dan Wagub berjuang untuk rakyat dan masa depan bangsa, pemerintah pusat berjuang untuk siapa? Jangan sampai rakyat bilang bahwa pemerintahan pusat sudah masuk angin?

Ribuan nelayan bersama LSM melakukan aksi simbolis menyegel pulau G proyek reklamasi di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. (ilustrasi)

********** Sikap arogan yang dikesankan oleh pemerintah pusat melalui LBP telah memunculkan berbagai spekulasi liar yang mengkaitkan hubungan reklamasi dengan pilgub DKI 2014 dan pilpres 2019. Spekulasi ini kemudian menggeser reklamasi yang mestinya masuk kajian lingkungan dan hukum ke wilayah politik. Jika politik masuk di tempat yang bukan bagian dari wilayahnya biasanya akan menebar keruwetan dan ketidakjujuran. Tak bisa disalahkan jika publik berasumsi bahwa pembangunan pulau reklamasi itu menyengat bau politis.

Alasan bahwa tanah Jakarta sudah akan segera habis itu sebuah kebohongan. Ada ribuan hektar lahan di Jakarta yang masih kosong. Jika ditambah dengan daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok, maka akan ditemukan jutaan lahan yang masih kosong. Alasan pemerintah pusat terkesan mengada-ada.

Rasa curiga dan cemas rakyat semakin membesar ketika Gubernur dan Wagub DKI yang baru dipanggil oleh presiden dan juga LBP di kesempatan yang berbeda. Hal ini bisa dirasakan dari ramainya berita dan santernya diskusi di medsos. Bagi rakyat, Gubernur dan Wagub DKI seolah menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menghalangi reklamasi. Dan inilah janji Anies-Sandi yang menjadi alasan sebagian masyarakat Jakarta memilihnya saat pilgub beberapa waktu lalu.

Ketiga, perang opini kedua belah pihak terus berlanjut. Pemerintah pusat melalui Menko Maritim dan Sumber Daya selalu beralasan bahwa reklamasi sudah dimulai sejak Orde Baru. Terbitnya kepres No 12 Tahun 1995 adalah buktinya. Tapi ia lalai bahwa kepres tersebut cacat dan akhirnya dibatalkan. Sesuatu yang salah mestinya tidak layak untuk menjadi dasar rujukan. Mewarisi kesalahan adalah tindakan melanggengkan kedzaliman.

Pulau reklamasi yang dibangun oleh pengembang Agung Podomoro Group telah membuat Anies-Sandi dan pemerintah pusat berhadap-hadapan. Masyarakat Indonesia berharap Gubernur dan Wagub DKI melaksanakan komitmennya untuk menghentikan reklamasi. Jika tidak, hal ini akan menjadi taruhan kepercayaan konstituen yang mengamanahkan suaranya kepada mereka berdua.

Reklamasi sesungguhnya bukan pertarungan Anies-Sandi melawan pemerintah pusat. Mereka hanya pelaku lapangan yang posisinya terikat pada komitmen-komitmen dengan pihak-pihak tertentu. Anies-Sandi terikat komitmen untuk memenuhi janji kampanyenya kepada masyarakat Jakarta, sementara pemerintah pusat juga harus memenuhi komitmennya kepada pengembang karena terlanjur memberi ijin dan dukungan.

Pertempuran yang sesungguhnya adalah rakyat, tidak hanya Jakarta, tapi Indonesia karena Jakarta adalah Ibu Kota negara di satu pihak, melawan para pengembang yang terlanjur telah mengeluarkan modal besar.

Disini menjadi jelas siapa di pihak rakyat dan siapa yang berpihak kepada konglomerat?

*Tony Rosyid, Direktur Graha Insan Cendikia

*******

Republika.co.id