Realisasi Paket September Jokowi

0
7 views

Ilustrasi Foto : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Ahad, 13/09 – 2015 ).

Salah satu pelaku ekonomi riel.
Salah satu pelaku ekonomi riel.

Pemerintah pada pekan lalu mengumumkan paket kebijakan yang berfokus pada tiga strategi penyelamatan ekonomi. Maklumat yang penting, tapi tak cukup. Pasar memerlukan langkah nyata penerapan kebijakan tersebut.

Tiga fokus kebijakan yang disebut Paket September I itu, meningkatkan daya saing industri, memercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Paket tersebut disinergikan dengan lima paket kebijakan moneter Bank Indonesia dikeluarkan pada saat bersamaan. Tujuan utamanya menggerakkan kembali sektor riil.

Salah satu ditekankan Presiden perombakan 89 peraturan dari 154 regulasi selama ini menghambat daya saing industri. Pemerintah akan menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan lainnya. Ini jumlah yang tak sedikit.

Masyarakat Pasar Tradisional.
Masyarakat Pasar Tradisional.

Tentu pemangkasan aturan tumpang-tindih itu amat penting. Tetapi, melihat karakter birokrasi kita, pemerintah rasanya sulit mengubah banyak regulasi dalam waktu dekat.

Apalagi banyak birokrat justru mengambil untung dari peraturan menghambat itu. Jelas dibutuhkan pekerjaan Spartan, simultan, dan penegakan hukum serius mewujudkannya.

Urusan dwelling time, salah satu contoh tak mudahnya mengubah kultur birokrasi tersebut. Presiden Joko Widodo dua kali datang dan marah-marah di Pelabuhan Tanjung Priok akibat waktu bongkar-muat panjang di pelabuhan itu.

Polisi bahkan memproses hukum pejabat kantor pelabuhan karena dianggap melakukan tindak pidana soal dwelling time. Tetapi tetap saja waktu tunggu keluar-masuk barang tak banyak beringsut.

Padahal, dari 154 regulasi itu, 122 menyangkut dwelling time.

Hal juga menjadi fokus dalam Paket September, upaya memercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedur.

Jika dulu pemerintah mewajibkan desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, kini desa cukup mengisi formulir disediakan untuk mencairkan dana desa sekitar Rp 300 juta.

Jumlah itu sepertiga dari jumlah yang dijanjikan pemerintah, yakni Rp 1 miliar.

Upaya memercepat prosedur itu patut diapresiasi. Tetapi, pada saat sama, kemudahan itu menyimpan kerawanan. Ada lebih dari 81 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.

Bagaimana memastikan dana itu dipakai membangun infrastruktur desa secara padat karya? Jelas memerlukan upaya ekstra mengawasi agar dana itu tak jatuh pada para cukong atau aparat bermain mata dengan kepala desa.

Dengan pelbagai kelemahan itu, tak berarti paket kebijakan sudah digulirkan pemerintah tak layak didukung. Sudah semestinya kebijakan memudahkan dunia usaha dibuat–bahkan seharusnya dari dulu.

Jangan sampai paket ini berjalan tak seperti dijanjikan. Jika kita lalai, pasar akan menghajar rupiah dan indeks harga saham sampai titik paling mengerikan.

********

Opini Tempo.co