RAPBD Garut Perubahan 2013 Dinilai Hanya Retorika Politis

by

“Nota RAPBD Perubahan 2013 disampaikan Bupati Agus Hamdani pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (26/09) lalu, hanya retorika politis. Lantaran, penambahan komposisi anggaran diterima justru hanya bagi-bagi jatah pada setiap sektor masing-masing SKPD”

Garut News, ( Selasa, 01/10 ).

Inilah Kemiskinan bahkan Kemelaratan, Belum Tersentuh Pemkab Garut. (Foto: John).
Inilah Kemiskinan bahkan Kemelaratan, Belum Tersentuh Pemkab Garut. (Foto: John).

Meski APBD Kabupaten Garut Perubahan 2013 diasumsikan terdapat penambahan sekitar Rp168,45 miliar.

Tetapi efektivitas, dan efisiensi kinerja pelayanan aparatur pemerintah justru mengalami kemunduran.

Padahal, APBD Perubahan itu, dinilai tak lebih dari bancakan SKPD di lingkungan Pemkab setempat.

Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriadi menilai, nota RAPBD Perubahan 2013 disampaikan Bupati Agus Hamdani pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (26/09) lalu, hanya retorika politis.

Lantaran, penambahan komposisi anggaran diterima justru hanya bagi-bagi jatah pada setiap sektor masing-masing SKPD.

“Selama ini, efektivitas dan efesiensi kinerja saja mengalami kemunduran akibat penyusunan anggaran dan pengelolaan dan perencanaan APBD yang buruk sebelumnya oleh pemerintah daerah,” katanya.

Dikemukakan, penambahan anggaran Rp168,45 miliar, kewajiban penganggaran terkait upaya pemenuhan kebutuhan bersifat mengikat, dan kudu dialokasikan pada perubahan APBD 2013. Namun komposisi anggaran untuk kesejahteraan, dan peningkatan publik masih dinilai kurang, terutama menyangkut masyarakat miskin.

“Sektor kesehatan menyangkut Jamkesda hanya dialokasikan Rp9 miliar. Itu pun untuk membayar utang. Belum lagi soal penyaluran raskin terus bermasalah, dan lainnya,” ungkap Dudi.

Bahkan, menjadi pertanyaan pihaknya, pada APBD Perubahan 2013 Kabupaten Garut mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp11,924 miliar.

Namun untuk belanja aparatur, belanja barang dan jasa, serta belanja modal mengalami kenaikan, dan tak berdampak langsung pada masyarakat.

Karena itu, APBD Perubahan 2013 dinilai lebih didominasi kepentingan aparatur daripada kepentingan masyarakat.

Sektor belanja barang, dan jasa serta belanja modal lebih banyak untuk aparatur daripada masyarakat.

Masyarakat tak mendapatkan apapun dari pembangunan dilaksanakan selama ini, sebab anggarannya tak berbasis kepentingan masyarakat.

“Sehingga, APBD Perubahan 2013 ini memang terkesan hanya bagi-bagi jatah anggaran ke SKPD. Sedangkan kebutuhan masyarakat miskin justru diabaikan,” tandas Dudi, menyesalkan.

Dia juga pesismis, dana APBD Perubahan 2013 bisa direalisasikan sepenuhnya.

Menyusul, jika RAPBD Perubahan 2013 ditetapkan, tenggat waktu tersisa pelaksanaannya hanya sekitar dua bulan menjelang akhir 2013.

”Nyaris seluruh anggaran terdapat pada masing-masing SKPD dikeluarkan akhir tahun kalender melaksanakan program kegiatan. Ibarat cuci gudang akhir tahun. Pastinya, proyek pembangunan tak berjalan optimal, atawa tak mencapai 100% anggaran terserap,” ungkapnya pula.

***** Zainul, JDH.