Rakyat Bertraktor, Pimpinan DPRD Garut Berganti Mobdin

0
95 views
Rakyat atau Buruh Tani Tetap Bertraktor.

Garut News ( Jum’at, 01/12 – 2017 ).

Rakyat atau Buruh Tani  Masih Tetap Bertraktor.

Rakyat termasuk buruh tani di Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih tetap “bertraktor” atau menjadikan traktor sarana serba – guna. Selain piranti pembajak sawah juga wahana pengangkut barang bahkan dijadikan moda angkutan manusia.

Meski setiap wakilnya di DPRD memeroleh tunjangan transportasi mencapai Rp9 juta lebih per bulan, malahan unsur Pimpinan DPRD kabupaten setempat kini berganti mobil baru. Fenomena tersebut ‘berindikasikan” kesejahteraan rakyat sudah diwakili para wakilnya di legislatif. 

Mungkin Kesejahteraan Rakyat, Sudah Diwakili Para Wakilnya di Legislatif.

Menyusul kondisi kendaraan roda empat maupun “mobil dinas” (mobdin) Pimpinan DPRD Garut yang lama dinilai tak laik pakai, sehingga kini mereka bisa mendapat ganti mobdin baru jenis Toyota Innova berkapasitas lebih tinggi.

Ketua DPRD Garut memeroleh satu unit mobdin berkapasitas 2.400 cc. Sedangkan tiga Wakil Ketua DPRD masing-masingnya mendapat mobdin berkapasitas 2.000 cc.

Dijadikan Sarana Serba Guna.

Sedangkan anggaran dialokasikan pengadaan ketiga unit mobdin baru bagi Pimpinan DPRD ini, mencapai sekitar Rp1.621.060.000 bersumber APBD Garut (Perubahan) 2017.

Sebelumnya, keempat Pimpinan DPRD ini menggunakan mobdin jenis Nissan X-trail berkapasitas 2.000 cc.

“Mobil X-trail Pimpinan gunakan sekarang tersebut, mobil bekas pakai Pimpinan terdahulu. Kondisinya tak laik pakai, sering mogok. Kopling gampang aus. Kaki-kaki, dan suspensinya, walaupun diganti, tetap keras,” ungkap Wakil Ketua DPRD Garut Dadan Hidayatullah mengenai dilakukannya pengadaan mobdin baru bagi Pimpinan DPRD saat ini, katanya Rabu (29/11-2017).

Beralaskan Tumpukan Jerami.

Tetapi, para anggota DPRD Garut tak lagi bisa mendapat mobdin lantaran terganjal “Peraturan Daerah” (Perda) Kabupaten Garut Nomor 16/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Garut.

Serta mereka terhadang “Peraturan Pemerintah” (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kendati sebelumnya sebagian mereka yang menjadi pimpinan pada alat kelengkapan dewan sempat mendapatkan mobdin, termasuk 12 unit mobdin pembelian tahun 2015 bertotal anggaran mencapai sekitar Rp2,842 miliar.

Sebagai ganti ditariknya mobdin dari para anggota DPRD itu, maka mereka memeroleh tunjangan transportasi mencapai sekitar Rp9 juta lebih per anggota per bulan.

Sebaliknya, keempat Pimpinan DPRD tidak menerima tunjangan transportasi sebab mendapatkan mobdin.

*********

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.