Putusan Monopoli Bawang

0
4 views

Garut News ( Senin, 23/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Pasar Tradisional Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Pasar Tradisional Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha” (KPPU) setengah hati menghukum para pelaku kartel bawang putih.

Kendati dinyatakan terbukti memonopoli pemasaran bawang putih, 19 perusahaan dihukum ringan.

Mereka hanya didenda Rp11 juta hingga Rp921 juta, tanpa hukuman tambahan.

Majelis KPPU menyatakan semua perusahaan itu melanggar Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Mereka terbukti bersalah melanggar larangan monopoli (pasal 19) dan bersekongkol menghambat pesaing (pasal 24).

Komisi semestinya mendenda lebih besar karena pelanggaran itu tergolong berat.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, pelanggar larangan monopoli dihukum serendah-rendahnya Rp25 miliar.

KPPU juga tak memberikan hukuman tambahan, misalnya, pencabutan izin usaha atawa memasukkan pengurus direksi perusahaan ke daftar hitam.

Hukuman ringan itu, tak sebanding besarnya kerugian masyarakat.

Akibat ulah para pengejar rente itu, harga bawang putih naik tak terkendali pada tahun lalu.

Dari harga rata-rata normal Rp16 ribu per kilogram, harga bawang putih melonjak hingga Rp50 ribu.

Dengan konsumsi nasional per bulan sekitar 30 ribu ton, ulah melawan hukum ini merugikan rakyat mulai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Hanya, putusan KPPU membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Ini menjadi pukulan telak bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang memberikan konsesi pada mereka.

Tak semestinya pemerintah membiarkan praktek menyusahkan masyarakat dari tahun ke tahun itu.

Apalagi monopoli bukan cuma terjadi pada bawang putih, melainkan juga terjadi pada barang kebutuhan lain masyarakat, seperti daging sapi, gula kristal putih, gula rafinasi, kacang kedelai, dan beras.

Adanya kuota dalam impor membuka peluang bagi pengusaha bermodal besar untuk menguasai distribusi komoditas, dan pada akhirnya memermainkan pasokan dan harga.

Karena itu, lelang terbuka dalam pengadaan impor penting menciptakan transparansi.

Juga perlu ada pengawasan terhadap distribusi komoditas impor tersebut.

Pemerintah kudu tahu betul kapan barang masuk, di mana disimpan, ke mana barang tersebut didistribusikan, dan berapa banyak.

Kondisi ideal itu sulit diciptakan lantaran hingga sekarang pun pejabat terlibat permainan kuota impor ini belum disentuh penegak hukum.

Mereka seharusnya bisa dijerat delik penyalahgunaan wewenang atawa suap.

Tentu hal ini bukan wewenang KPPU, melainkan wewenang lembaga hukum lain, seperti KPK.

Kurang tegasnya sikap pemerintah dalam memerangi kartel membuat orang pesimistis, monopoli perdagangan akan segera punah.

Apalagi KPPU hanya mendenda ringan para pemainnya seperti terjadi pada kasus bawang putih.

Sebab si pelaku kartel tak dimasukkan ke daftar hitam, mereka pun mudah merapat lagi ke para pejabat, dan mengulang permainan kotor serupa.

******

Opini/Tempo.co