Putusan MA Bisa Berdampak Kegelisahan Enam Legislator Garut

0
103 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 10/11 – 2015 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Terdapatnya Putusan “Mahkamah Agung” (MA) memenangkan kubu Djan Faridz pada sengketa kepengurusan “Partai Persatuan Pembangunan” (PPP).

Ternyata bisa berdampak kegelisahan enam anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 dari Fraksi parpol tersebut, lantaran bertengger di kubu Romahurmuzy (Rommy).

Bahkan sinyalemen bakal adanya sanksi berat dari DPP PPP berupa “pergantian antarwaktu” (PAW), hingga pemecatan keanggotaan partai pun kian merebak.

Sedangkan keenam anggota Fraksi PPP itu, terdiri Agus Iswandi (Wakil Ketua DPRD), Asep De Maman (Ketua Komisi D), DJadja Sudardja(Anggota Badan Anggaran), Majmudin Ma’ruf (Ketua Fraksi PPP), Rini Sri Rahayu, serta Dadan Gunawan.

K.H Abdurahman Al Qudsi.
K.H Abdurahman Al Qudsi.

Seluruhnya kini bernaung dalam kepengurusan DPD PPP Kabupaten Garut bentukan Lucky Lukmansyah Trenggana, juga anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menyikapi masalah ini, Ketua DPC PPP Kabupaten Garut KH Abdurahman Qudsy (kubu Djan Faridz) menandaskan sebagai konsekuensi logis mesti mereka terima.

Malahan tak hanya itu, sanksi pembekuan terhadap kepengurusan PPP bentukan Lucky Lukmansyah pun tak mustahil pula bisa diterapkan.

“Perlu ditegaskan, nasib anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP itu ditentukan pilihan sikap diri mereka sendiri,” juga tandas lelaki akrab disapa Aceng Qudsi tersebut, Selasa (10/11-2015).

Ungkapan senada dikemukakan Wakil Ketua DPC PPP Garut Ade Wahidin. Dia mengemukakan pula, sejak awal Djan Faridz melayangkan surat ditujukan kepada anggota DPRD Garut Fraksi PPP perihal penjelasan status hukum PPP, dan tak sahnya Muktamar VIII-Surabaya beserta konsekuensi hukumnya.

Pada surat tersebut disertakan form pernyataan setia atawa berkeberatan kudu diisi para anggota legislator. Jika tak mematuhi maka DPP PPP bertindak tegas menjalankan disiplin partai. Seperti melakukan PAW, termasuk pemberhentian keanggotaan PPP.

Namun demikian, ungkap Ade, pihaknya tetap menunggu arahan, instruksi maupun putusan DPP PPP mengenai persoalan nasib mereka. Apakah sanksi berat benar-benar diputuskan DPP atau tidak.

“PAW anggota dewan secara perseorangan mungkin sulit. Namun, apabila itu merupakan putusan politik DPP PPP, saya rasa tak ada yang sulit,” katanya.

*******

Pelbagai Sumber.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here