Puncak Amuk Cimanuk Masih Menyisakan Keresahan Penduduk

0
54 views
Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Rabu, 16/01 – 2019 ).

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Kalangan “Aliansi Masyarakat Peduli Korban Bencana Indonesia” (AMPIBI) Kabupaten Garut menilai penanganan paskabanjir bandang puncak amuk Sungai Cimanuk Garut oleh Pemkab setempat belum maksimal. Bencana 2016 silam tersebut ternyata masih menyisakan setumpuk masalah, dan keresahan penduduk.

Ketua AMPIBI Garut Sutisna katakan, program relokasi berbasis kelompok masyarakat dengan anggaran “Badan Nasional Penanggulangan Bencana” (BNPB) masih semrawut, terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

Tragedi Puncak Amuk Sungai Cimanuk 2016 Silam.

“Status rumah tapak ditempati korban banjir di Kopi Lombong, Gadog, dan Lengkongjaya menjadikan warga resah. Tak sedikit di antaranya kembali ke tempat asal,” ungkap Sutisna didampingi Bidang Advokasi Andri Hidayatullah, Selasa ( 15/01 – 2019 ).

Menurutnya, keresahan dan kecemburuan sosial dipicu adanya warga direlokasi kendati tak memiliki aset tanah. Sedangkan lainnya memiliki aset dengan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai aset rumah tapak, namun aset tanah mereka harus diserahkan dulu kepada pemerintah daerah agar bisa direlokasi, sesuai SK Bupati Nomor 36/2016 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi.

“Kami sinyalir, ada warga tak tercantum dalam SK 36/2016 mendapatkan rumah tapak. Padahal statusnya ngontrak. Seharusnya ini direlokasi ke rumah susun Margawati. Ada juga dalam satu keluarga, semuanya mendapat rumah tapak. Ini jelas menjadi persoalan,” tandasnya.

Selain itu, ada pembelian tanah seluas 4,232 hektare senilai lebih Rp3 miliar di Blok Cimuncang Margawati bersumberkan saldo sumbangan para donatur. Padahal lokasi itu belum mendapat rekomendasi kelaikan dari instansi berwenang.

“Ini kelalaian berpotensi penghamburan anggaran. Tanah dibeli tak bisa digunakan relokasi karena kondisinya labil,” ujar aktivis lingkungan berbasis kearifan lokal Sunda Aleutan Pangauban Cimanuk dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Garut itu.

Dikemukakan, pihaknya mendesak Bupati segera mengevaluasi program relokasi korban banjir Cimanuk berbasis kelompok masyarakat ini. Kemudian membuat peraturan mengenai bantaran sungai dan pemanfaatan areal bekas banjir bandang, khususnya Lapang Paris dan Cimacan sebagai ruang terbuka hijau berbasis kearifan daerah Sunda (Samida) atau taman di bantaran sungai.

“Kita bertemu Bupati dan cukup respons atas aspirasi kita. Bupati berjanji memanggil semua SKPD terkait penanganan rehabilitasi rekonstruksi banjir Cimanuk untuk evaluasi menyeluruh dan menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk jika ada bukti temuan korupsi atas dana penanggulangan banjir Cimanuk agar dilaporkan ke penegak hukum. Kita tunggu keseriusannya,” tegas Sutisna.

Pemkab Garut hingga kini melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi paskabanjir bandang Cimanuk. Antara lain pembangunan rumah tapak relokasi korban terdampak melalui pembentukan kelompok masyarakat.
****** (NZ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here