Puluhan Nasabah Malangbong Tertipu Desak Kejelasan BPR

Garut News ( Rabu, 11/06 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Sekurang-kurangnya 70 nasabah kalangan kepala sekolah, dan guru sangat menyesalkan, lantaran hingga kini mesti membayar tagihan kredit pinjaman ke PD “Bank Perkreditan Rakyat” (BPR) Garut Cabang Malangbong.

Ironinya, uang pinjaman itu tak pernah mereka terima, padahal hal itu berlangsung sejak Februari 2014.

Sehingga mengakibatkan para nasabah berasal dari sedikitnya enam SD di wilayah Kecamatan Malangbong itu tak menerima gaji sejak tiga bulan terakhir.

Sebab gaji mereka dipotong PD BPR melalui Bendahara “Unit Pelaksana Teknis Dinas” (UPTD) Pendidikan Kecamatan setempat dengan potongan berkisar Rp1,6 juta per bulan, atas tagihan kredit rata-rata sebesar Rp50 juta.

Meski berkali-kali mereka mendatangi pihak PD BPR, dan UPTD Pendidikan meminta pertanggungjawabannya, namun hingga kini tak kunjung terdapat kejelasan penyelesaian.

Padahal para nasabah pun didesak kebutuhan sehari-hari tak bisa ditangguhkan, terutama menghadapi desakan pemenuhan kebutuhan pokok Puasa Ramadhan, serta Lebaran Idul Fitri .

Sejumlah nasabah juga mengaku sangat dirugikan kejadian tersebut.

Mereka merasa ditipu dimasukkan sebagai debitur guna meminjam dana program Pinjaman Kredit Profesi oleh Bendahara UPTD Pendidikan setempat, tanpa pernah menerima uang pinjamannya itu.

Setiap nasabah diklaim mendapat kucuran pinjaman berkisar Rp50-150 juta.

Pada kalangan nasabah pun timbul kecurigaan apabila Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong berinisial AM, kini buron hanya dijadikan alat kepentingan oknum pegawai PD BPR Malangbong menjaring para debitur.

Dia dikabarkan diiming-imingi Rp5 juta imbalan atas usahanya menyerahkan fotokopi KTP, SK Guru, dan pasfoto para nasabah.

Total kredit dikucurkan untuk para kepala sekolah, dan guru tersebut mencapai senilai Rp5,6 miliar.

Mereka mengancam, jika tak terdapat penyelesaian, kasus tersebut diadukan pada aparat penegak hukum agar segera ditangani hingga tuntas.

Salah seorang nasabah juga kepala salah satu SD di Malangbong, Ii Syafe’i, mengaku dirinya sempat mengajukan pinjaman kredit pada PD BPR Cabang Malangbong secara kolektif bersama guru-guru melalui Bendahara UPTD Pendidikan setempat pada Februari 2014.

Namun hingga kini mereka tak pernah menerima uang pinjaman tersebut.

Anehnya, sejak itu mereka tak pernah menerima gaji. Belakangan, ternyata gaji mereka sudah dipotong bank dengan dalih pembayaran atas pinjaman kredit pernah mereka ajukan.

Padahal pinjaman kreditnya sendiri tak pernah mereka terima.

“Saya heran, tiba–tiba terdapat potongan gaji setiap bulan Rp1.588.500 dari Bank BPR. Padahal saya tak pernah menerima uang Rp50 juta itu. Belakangan ternyata, pihak bank menyalurkan pencairan pinjaman kredit ini ke Bendahara UPTD bersama nasabah lainnya,” kata Ii sambil memerlihatkan “Tanda Bukti Setoran” (TBS) bernomor rekening 02.104.02.208156, Selasa (10/06-2014).

Ii mengaku pula beberapa kali menanyakan persoalan tersebut ke bank, namun tak pernah ada kejelasan memuaskan.

Ii kemukakan, dana pinjaman Rp50 juta itu diangsur selama 60 bulan dengan suku bunga 17,88% per tahun dengan tipe kredit flat (angsuran bunga flat) dari prosedur Bank BPR.

“Bukan hanya saya, tetapi guru-guru dan kepala sekolah lain juga sama tertipu seperti saya. Mereka tak menerima uang diajukan, namun gajinya dipotong terus. Ini kita tak mengerti. Kenapa pihak bank begitu saja memberikan uang nasabah ini ke Bendahara UPTD. Padahal kita yang pinjamnya?” ungkap Ii.

Ungkapan senada dikemukakan nasabah lain juga seorang guru, Ny. Juju.

Dia bahkan merasa heran sebab setelah kasus tersebut tercium media massa, tiba-tiba pada Kamis (05/06-2014) lalu, UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong mengganti bendaharanya, AM, dengan pegawai lain.

Apalagi pihak BPR Malangbong juga terindikasi mengintimidasi sejumlah nasabah, dan menandatangani pernyataan kesanggupan membayar dengan cicilan di bawah ketentuan semula.

Pihak BPR bahkan memperingatkan agar kasus tersebut jangan terdengar wartawan.

Pimpinan BPR Garut Cabang Malangbong Suparman membantah proses pinjaman kredit nasabah dari kalangan kepala sekolah dan guru itu tak sesuai prosedur, meski pencairannya melalui Bendahara UPTD Pendidikan setempat.

“Bagaimana mungkin kita mencairkan dana pinjaman kalau persyaratannya tak memenuhi? Kita cairkan karena memang pengajuan pencairan kredit itu ditandatangani nasabah sendiri. Soal pinjaman tersebut ternyata tak diterima nasabah, ya kami enggak tahu. Tetapi kalau enggak salah, di antara mereka dengan Bendahara UPTD itu sudah ada perjanjian,” kata Suparman, berkilah.

Dia pun membantah pihaknya melakukan intimidasi terhadap para nasabah tersebut.

Namun dia mengaku pihaknya sempat diundang pihak Dinas Pendidikan terkait kasus dialami para nasabah itu.

“Memang enggak ada penyelesaian, buntu. Sebab Bendahara UPTD-nya juga enggak hadir,” katanya.

Didesak pertanyaan jumlah tunggakan kredit terhadap para kepala sekolah dan guru di Malangbong saat ini, Suparman menyebutkan nilainya mencapai Rp5,6 miliar untuk sekitar 120 nasabah, termasuk 70 nasabah bermasalah dengan kreditnya itu.

*******

Noel, JDH.

Related posts