Puisi dalam Politik Kita

Husein Ja’far Al Hadar, peminat filsafat

Jakarta, Garut News ( Jum’at, 02/05 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Sebenarnya, sejarah puisi adalah sejarah yang luhur.

Ketika teologi, filsafat, sains, atau bahkan agama mengalami kejenuhan dalam menjawab teka-teki dan memberi akan keber-Ada-an manusia, maka peradaban berpaling ke puisi.

Puisi menjadi semacam Sang Mesias.

Menurut penyair metafisik Inggris, John Keats, puisi adalah satu-satunya yang mampu merangkul manusia dalam keterasingannya.

Jadi, tak mengherankan jika mistisisme atau sufisme dalam Islam pada akhirnya berpaling ke puisi.

Sebab, hanya melalui puisi, pengalaman transenden (ektase) seorang sufi dapat dibahasakan.

Keluhuran puisi pula yang membawa Aristoteles justru menilai bahwa puisi harus berperan menciptakan efek katarsis guna menekan nasfu-nafsu rendah.

Dalam ranah filsafat, dua varian aksiologis, yakni estetika dan etika, tak bisa dilepaskan.

Termasuk, menurut penulis, dalam melihat puisi.

Karena itu, menjadi problem dan salah satu perdebatan dalam filsafat, misalnya, ketika dalam filsafatnya, Karl Marx tidak merumuskan secara sistematis pandangannya tentang estetika, di tengah pembahasan tentang etika yang menyita hampir seluruh perhatiannya.

Juga Martin Heidegger, yang tak memunculkan pembahasan tentang etika dalam karya filsafatnya, di tengah estetika yang menempati kedudukan penting dalam pemikirannya.

Karena itu, dalam sudut pandang filsafat, tak pernah diandaikan puisi minus estetika dan, atau etika.

Namun, dalam politik kita kali ini, puisi diseret dalam panggung politik secara sarkastik oleh sebagian politikus kita.

Puisi diperdaya justru untuk sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ditegaskan Aristoteles: melayani nafsu-nafsu rendah sebagian politikus dan menciptakan efek (politik) kotor.

Puisi pun dicerabut dari nilai-nilai dasarnya: estetika dan etika.

Puisi di tangan sebagian politikus itu kehilangan segalanya, baik aspek profetik maupun nilai etik dan estetik.

Masihkah yang mereka gubah itu layak disebut puisi?

Padahal sejarah politik negeri ini sudah mengukir episode di mana puisi diletakkan dalam takhtanya yang luhur dan tepat dalam ruang politik.

Sebagaimana dilakukan Soe Hok Gie, di mana puisi dijadikan media untuk mengkritik dan memprotes secara luhur, etik dan estetik, akan kepemimpinan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Namun sejarah luhur puisi dalam politik kita itu seolah tak mengilhami, bahkan tak membekas, dalam benak sebagian politikus kita saat ini.

Akhirnya penulis diingatkan pada apa yang ditanyakan Friedrich Holderlin dalam elegi Bread and Wine (1797), apa guna penyair di masa suram ini?

Menurut Holderlin, penyair harus mampu merasakan jejak-jejak pelarian para dewa dari dunia masa kita yang menyebabkannya suram.

Begitu pula puisi dalam politik seharusnya digubah: untuk menyadarkan atau mengingatkan kita akan kesuraman politik kita saat ini atau selama ini.

Dan sebisa mungkin, puisi dapat menjadi cahaya di tengah kesuraman itu.

Bukan malah, puisi digubah untuk menyempurnakan kesuraman politik kita.

Jadi, tak ada yang tersisa dari politik kita, kecuali aktivitas menghalalkan segala cara (termasuk menggubah puisi) demi nafsu berkuasa.

******

Kolom/Tempo.co

Related posts