Proyek Pembangunan Belum Dibayar Capai Rp200 Miliar

0
20 views

“Disdik Berdana Alokasi Terbesar Justru Lebih Banyak Dikerjakan Swakelola. Sedangkan Proyek Dikerjakan Kontraktual Hanya Terbatas di Lingkup PU”

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 02/12 – 2015 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

– Terdapat kalangan rekanan di Kabupaten Garut mengeluh bahkan sangat menyesalkan, lantaran hingga kini belum mendapat pembayaran. Meski banyak proyek infrastruktur mereka garap tahun ini ┬áselesai dikerjakan. Malahan sebagian bisa dinikmati masyarakat.

Sehingga seluruhnya bertotal nilai proyek pembangunan belum dibayar tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar.

Demikian antara lain mengemuka pada audensi Bupati Rudy Gunawan bersama jajarannya dengan sejumlah aktivis pelbagai elemen tergabung Paguyuban Aktivis Asal Garut (Pakar) di Gedung DPRD Jalan Patriot, Senin (30/11-2015).

Disdik Garut.
Disdik Garut.

Maka Rudy pun beralibi sebab proyek-proyek tersebut, belum dianalisis Lapim ITB atau Bidang Jalan Pemprov Jabar, yang belum menyatakan sesuai atau tidaknya dengan prosedur pelaksanaan termasuk kualitasnya. Terkait dengan manajemen akrual basic kini diberlakukan, katanya.

Maka, dia juga membantah penyerapan anggaran di kabupatennya hingga akhir 2015 terbilang rendah. Masih kata dia, belum terserapnya anggaran itu hanya terjadi pada kegiatan kontraktual belum dibayarkan.

“Akrual basic itu kan anggaran kontrak dulu, pembayaran belakangan. Jadi sampai hari ini tak ada namanya penyerapan anggaran beban. Yang ada pembayaran yang tak dibayar karena kami berhati-hati,” katanya pula.

Dikemukakan, proyek infrastruktur di Garut mengalami penurunan nilai hingga sekitar 17 persen dari harga pagu ditetapkan. Banyak pula proyek belum selesai pengerjaannya, bahkan tak mungkin rampung apabila melihat batas akhir kegiatan maksimal hingga 15 Desember 2015.

“Seperti pembangunan Puskesmas, tak mungkin selesai sebab batas akhir 15 Desember. Padahal itu juga akan bermasalah dari segi kualitas,” ungkapnya.

Namun pernyataan Rudy ini, khususnya menyangkut menurunnya nilai proyek infrastruktur hingga 17 persen, dikecam audiens. Seperti dikemukakan Ketua LSM Pro Demokrasi Dadang Celi.

“Yang saya tahu soal proyek. Sebelum pemborong mendapatkan proyek, harus keluarkan 20 persen. Artinya, berapapun nilai proyek dikerjakan maka itu sudah dipotong 20 persen oleh pejabat-pejabat, baik di legislatif maupun eksekutif. Ini sudah jadi rahasia umum,” bebernya.

Sekjen Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG) Edi Surahmat menilai, alasan kontraktual membuat penyerapan anggaran, terkesan rendah tak tepat.

Edi berpendapat, semestinya belanja menyangkut sarana. Maka pengerjaannya bersifat kontrak dengan pihak ketiga. Sedangkan belanja terkait prasarana, maka pengerjaannya bersifat swakelola.

Tetapi kenyataannya, proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan mendapat dana alokasi terbesar justru terbukti lebih banyak dikerjakan swakelola. Sedangkan proyek dikerjakan kontraktual hanya terbatas di lingkup Pekerjaan Umum (PU).

“Di Dinas Pendidikan lebih banyak swakelola. Padahal semestinya serapannya juga lebih banyak. Jadi kalaupun serapannya kecil, itu sudah terbantahkan dengan sendirinya,”┬ákata Edi.

********

Noel, Jdh.