Protes Pimpinan KPK

Garut News ( Senin, 24/02 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mendengar protes pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Eksistensi lembaga ini jelas terancam dua rancangan undang-undang diajukan pemerintah-RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah sama saja merestui pelemahan KPK apabila menarik kedua rancangan itu.

Pimpinan KPK mengajukan protes lewat surat ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mereka berkeberatan atas isi dua RUU itu.

Ada upaya standardisasi jenis kejahatan, termasuk korupsi, dan penyeragaman prosedur pengusutan perkara.

Akibatnya, segala keistimewaan KPK selama ini menjadi tak berarti.

Sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin amat mengherankan.

Begitu pula para anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Mereka beramai-ramai membantah, rancangan KUHP dan KUHAP bermuatan aturan melemahkan KPK.

Bahkan para politikus Senayan ngotot menuntaskan pembahasan kedua rancangan itu agar bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum masa kerja mereka habis pada Oktober nanti.

Menteri Amir dan politikus Senayan berdalih, undang-undang menjadi landasan bekerja KPK merupakan lex specialis atawa bersifat khusus, sehingga tak terikat KUHP dan KUHAP.

Alasan ini mengandung jebakan karena Undang-Undang KPK tak mengatur semua hukum acara.

Dalam soal penyadapan, misalnya, komisi antikorupsi tentu kudu mengacu pada KUHAP lantaran prosedur penyadapan tak diatur dalam Undang-Undang KPK.

Semangat penyeragaman itu juga tertuang pada naskah akademis Rancangan KUHAP.

Seperti penegak hukum lain, penyidik KPK mesti meminta izin pengadilan melakukan penyadapan.

Perkara ditangani KPK juga bisa digugurkan hakim pemeriksa pendahuluan-fungsi baru diatur KUHAP.

Padahal, selama ini perkara diproses KPK tak bisa dihentikan dalam tahapan penyidikan dan penuntutan.

Nyaris seluruh partai politik di DPR tak berkeberatan atas esensi rancangan KUHP dan KUHAP.

Selama ini para politikus Senayan umumnya tak nyaman atas wewenang besar dimiliki KPK.

Apalagi banyak anggota DPR dan tokoh partai dijebloskan ke penjara lantaran kasus korupsi.

Masalahnya, publik tentu menentang keras apabila pemerintah dan DPR tetap ngotot membahas rancangan KUHAP dan KUHP.

Pelemahan KPK akibat kedua rancangan ini menyurutkan upaya pemberantasan korupsi.

Kebijakan itu tentu mengundang pertanyaan besar karena hingga sekarang korupsi di Republik ini masih merajalela.

Publik kini menunggu kejelasan sikap pemerintah.

Polemik atas rancangan KUHP dan KUHAP bertele-tele dan kurang bermutu.

Presiden Yudhoyono semestinya segera memerintahkan Menteri Hukum menarik kedua rancangan undang-undang tersebut, dan memerbaikinya lagi jika tak berniat melumpuhkan KPK.
*****
Opini/Tempo.co

Related posts