Proses Pengelolaan Ases Pemkab Garut Masih Amburadul

0
27 views

Garut News ( Kamis, 02/07 – 2015 ).

Bupati Rudy Gunawan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Bupati Rudy Gunawan. (Foto : John Doddy Hidayat).

– Proses pengelolaan aset barang milik daerah hingga kini masih menjadi penyebab Pemkab Garut tak bisa meraih penilaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari “Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) RI atas laporan pengelolaan keuangan.

Padahal selama 2014 sebenarnya terdapat kecenderungan penurunan temuan kasus keuangan di lingkungan SKPD Pemkab setempat. Namun sistem pengendalian internalnya dinilai masih lemah.

Demikian dikemukakan Bupati Rudy Gunawan saat penyampaian Jawaban Bupati Garut atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tentang Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, Rabu (1/7/2015).

Dikatakan upaya pemerintah meraih opini WDP merupakan kali keenam berturut-turut sejak 2009 tersebut, merupakan pekerjaan besar.

Lantaran pada 2007 dan 2009, Kabupaten Garut mendapatkan opinion disclaimer.

Dikemukakan, menurut laporan BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2014, dari segi realisasi anggaran arus kas dan catatan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah.

Namun pada aspek sistem pengendalian internal terdapat pokok kelemahan bersifat administratif.

Sedangkan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diketahui ada empat temuan bernilai sekitar Rp743 juta.

Jumlah temuan itu lebih sedikit dibandingkan temuan pada 2013 mencapai 14 temuan bernilai kerugian negara sekitar Rp4,81 miliar.

“Tetapi temuan ini juga karena ada kegiatan program DAK (dana lokasi khusus) pengadaan tong sampah dilaksanakan melebihi tahun anggaran, sehingga tak bisa dilakukan pembayaran pada 2014. Juga ada kelebihan pembayaran TPP (Tunjangan Pendapatan Pegawai),” katanya.

Karena itu diingatkan, pegawai melaksanakan cuti tak mendapatkan TPP. Bagi pegawai melakukan cuti atau umroh namun mendapat pembayaran penuh TPP maka mesti dikembalikan ke negara.

Menurutnya, dari 75 entitas keuangan, hanya lima SKPD masih kudu dilakukan perbaikan penatausahaan asetnya.

Terdiri Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan, Dinas Binamarga, serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Menurut dia, itu terjadi karena jumlah asetnya banyak dan tersebar luas hingga pelosok desa. Seperti jaringan irigasi, bangunan sekolah, infrastruktur jalan, dan puskesmas.

Kendati masih bermasalah dalam urusan aset, optimistis Pemkab Garut bisa meraih opini WTP dari BPK pada laporan keuangan tahun anggaran 2015.

Namun mewujudkannya, dia meminta dukungan semua pihak.

“Kami berupaya pada 2015 bisa mendapat penilaian WTP,” katanya pula.

Mencapainya, sejumlah langkah strategis pun disiapkan. Antara lain menindaklanjuti hasil laporan BPK khususnya pada lima SKPD.

Melakukan pembinaan dan koordinasi intensif penatausaahaan barang milik daerah, inventarisasi  serta penduplikasian barang sesuai ketentuan berlaku, dan penyelesaian tuntutan ganti rugi barang daerah, katanya pula.

*******

Noel, Jdh.