Proses Penertiban PKL Dinilai Tak Sepenuhnya Tuntas

0
15 views

Fotografer : John  Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 09/06 – 2016 ).

Bupati Garut.
Bupati Garut.

Para pemilik toko di kawasan pusat kota Garut atawa Pengkolan umumnya berpendapat, Bupati Rudy Gunawan tak  sepenuhnya tuntas menertibkan para “pedagang kaki lima” (PKL) kembali memenuhi sejumlah lintasan ruas jalan di kawasan pusat kota tersebut.

Kondisi itu, terbukti ketika melakukan penertiban para PKL dipimpin langsung Bupati, Kamis (09/06-2016). Dengan mengerahkan petugas Satpol PP dibantu polisi, ternyata tim hanya membongkar lapak dagangan beratap dipasang pada bahu dan pinggiran badan jalan.

Turun Gunung Pimpin Penertiban PKL.
Turun Gunung Pimpin Penertiban PKL.

Sedangkan para PKL tetap diperbolehkan berdagang di sana dengan memasang lapak di atas trotoar atau menempel pada dinding toko menghadap ke lintasan badan jalan. Sehingga terdapat para PKL menyambutnya suka cita.

“Alhamdulillah bisa berjualan lagi di sini. Namun pedagang sekarang kebanyakan musiman juga,” ungkap Ketua “Lembaga PKL Garut” (LPKLG), Tatang.

Sehingga sejumlah pemilik toko mengeluh atas tindakan dilakukan bupati. Mereka menyesalkan sikap Rudy dinilainya plinplan.

Apalagi sebelumnya, Rudy kerap menegaskan tak boleh ada PKL mangkal di kawasan Pengkolan merupakan zona merah. Apalagi kawasan ini juga merupakan Kawasan tertib lalu lintas, terutama sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Sempat Ricuh.
Sempat Ricuh.

Bupati juga mencopot Firman Karyadin dari jabatan Kepala Satpol PP Garut. Meski belakangan malahan Rudy menyangkalnya.

“Bupati kan pernah bilang di kawasan zona merah tersebut, harga mati tidak boleh ada PKL. Seluruh PKL harus pindah ke gedung khusus PKL. Tetapi barusan bahkan bupati sendiri memersilakan mereka berjualan di sana,” ujar Agus (52) pemilik salah satu toko di Jalan Pasar Baru.

Dia menilai, semestinya penertiban PKL dilakukan jauh-jauh hari sebelum tiba Puasa Ramadlan. Dikemukakan, para PKL kembali memenuhi kawasan Pengkolan dipastikan bisa menutupi keberadaan pertokoan di sana.

Diamankan Aparat.
Diamankan Aparat.

“Dua Gedung PKL dibangun itu untuk apa? Mubazir jadinya,” ucap Agus.

Sebagian PKL pun berpendapat Rudy plinplan. Antara lain dikemukakan pengurus Komite Penyelamat LPKLG, Rawing Rantik.

“Pemkab tak konsisten terhadap janjinya memberikan toleransi terhadap PKL bisa berjualan selama Ramadlan di kawasan zona merah. Tetapi ternyata ada penertiban. Malah menurunkan Dalmas dari kepolisian segala,” ungkapnya.

Dia pun bertekad terus berjualan di kawasan Pengkolan sepanjang tuntutannya belum dipenuhi Pemkab. Yakni menyangkut kompensasi, permodalan, koperasi, serta status Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha bagi para PKL.

Kepala Satpol-PP.
Kepala Satpol-PP.

Pada proses penertiban PKL itu pun, sempat terjadi kericuhan dengan adanya pedagang terlibat baku hantam dengan petugas. Namun hal itu tak berlangsung lama. Tiga orang diduga provokator diamankan petugas.

Sempat pula terungkap pengakuan sejumlah pedagang menyewa lapak seharga Rp2 juta hingga Rp3 juta kepada orang mengaku sebagai pengurus Komite Penyelamat PKL Garut.

Atas hal itu, Rudy berjanji memprosesnya sebab tindakan penjualan lapak ini dinilai melanggar, dan merupakan tindak pidana.

“Kami akan tindak sesuai hukum kedua oknum tersebut. Ini jelas ada tindak pidana,” katanya.

*********

( nz, jdh ).