Potensi Zakat Rp1,5 Miliar Minim Dukungan Pemkab Garut

0
54 views

Garut News ( Rabu, 10/06 – 2015 ).

Ilustrasi (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi (Foto : John Doddy Hidayat).

Meski berpotensi sumber dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) cukup besar, tetapi hingga kini pengumpulan, serta pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Garut masih belum maksimal.

Padahal Garut terbilang pionir melahirkan payung hukum menyangkut pengelolaan dana zakat atas inisiatif DPRD setempat dengan terbitnya Perda No 1/2003 tentang Pengelolaan Zakat.

Perda tersebut lebih dulu terbit sebelum UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat disyahkan. Perda itu kemudian diperbarui dengan disyahkannya Perda No 6/2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Rofiq Azhar mengaku banyak kendala menerapkan perda ini. Di antaranya mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM) belum memadai.

“Juga masih minimnya dukungan pemerintah daerah, termasuk pada penyesuaian kelembagaan dan kepengurusan Baznas,” ungkap Rofiq, Rabu (10/06-2015).

Pada 2012, dana ZIS terkumpul sekitar Rp840 juta, meningkat menjadi sekitar Rp1 miliar pada 2013. Namun pada 2014, dana ZIS terkumpul menurun menjadi sekitar Rp877 juta.

Padahal dia mengakui potensi zakat di Garut cukup besar, mencapai Rp1,5 miliar per bulan. Itu pun, katanya, baru dari zakat penghasilan kalangan PNS.

“Bisa dibayangkan berapa besar zakat terkumpul per tahun apabila ditambah zakat profesi pegawai swasta, zakat mal, dan zakat lainnya, juga infaq, dan shodaqoh,” imbuhnya.

Jika potensi tersebut digali maksimal, yakin dana ZIS bisa menjadi sumber alternatif pembangunan daerah.

“Tetapi nyatanya, saat ini baru zakat penghasilan dari lingkungan Kemenag semuanya terkumpul. Per bulan sekitar Rp70 juta. Sedangkan dari instansi Pemkab Garut baru mencapai 17 dari 36 instansi. Ditambah PDAM Tirta Intan Garut,” ungkap Rofiq.

Padahal berdasar UU 23/2011, dengan membayar zakat maka bisa menghapus atau mengurangi pajak harus disetorkan wajib pajak bersangkutan.

Karena itu, tutur Rofiq, mendesak ada dukungan pemerintah daerah terhadap terbangunnya kesadaran masyarakat, khususnya pegawai pemerintah, menunaikan zakatnya, serta peningkatan pengetahuan para amil zakat agar mampu mengelola dana ZIS secara profesional.

Dikemukakan, sedikitnya 2.420 amil zakat di bawah Baznas Garut perlu dukungan peningkatan kemampuan manajerial pengelolaan ZIS tersebut.

Mereka terdiri pengurus Unit Pengumpul Zakat tingkat kecamatan, serta pengurus Unit Pengumpul Zakat tingkat desa/kelurahan.

“Mesti diperkuat kelembagaan maupun SDM pengurusnya terutama UPZ tingkat desa/kelurahan karena merekalah berhadapan langsung dengan muzakki maupun mustahiq dengan konsentrasi garapan zakat harta, pertanian, peternakan, perikanan, dan zakat fitrah,” bebernya.

Penyesuaian kelembagaan Bazda menjadi Baznas, serta belum didefinitifkannya kepengurusan Baznas Garut juga menjadi kendala optimalisasi pengelolaan ZIS.

Sehingga dia meminta Bupati Garut segera mengusulkan sepuluh nama calon ke Baznas Pusat untuk diangkat dan ditetapkan lima di antaranya sebagai pengurus Baznas Kabupaten Garut.

“Memang perlu dukungan dari semua pihak mengakselerasi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas sebagai pengelola ZIS,” katanya.

Dia pun meminta adanya fatwa MUI mengenai penyaluran zakat, apakah lebih baik dilakukan sendiri oleh wajib zakat atau harus melalui lembaga amil zakat.

*******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here