Ponpes di Garut Bebas Terkonfirmasi Positif Covid-19

0
12 views
Wabup Garut (JDH), dan Ponpes Yadul ‘Ulya. (Foto : Teteh Aisyah).

“Lima Ribu Terdampak Bencana, MDMC Sesalkan Penganiayaan Relawan”

Garutnews ( Rabu, 14/10 – 2020 ).

Wakil Bupati Garut dr H. Helmi Budiman, katakan Pemkab setempat memastikan penerapan protokol kesehatan pada semua kelompok masyarakat. Juga tak terkecuali antara lain di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

Menurutnya, sejauh ini Ponpes di kabupatennya tak ada klaster atau terkonfirmasi positif covid-19, ungkap Helmi di hadapan 50 peserta perwakilan pesantren Garut dalam Sosialisasi Upaya Pengendalian Covid-19 pada Ponpes, Selasa (13/10-2020).

Ilustrasi. Nyaris Menyerupai Seganas Singa.

“Alhamdulillah sejauh ini tak terdapat kasus positif pada Ponpes di wilayahnya. Meski ada 13 anak terpapar Covid-19 dari Ponpes luar Garut,” katanya.

Dia menyerukan agar pada masa pandemi ini, warga lebih meningkatkan pencegahan serta tak lupa dengan 3M; Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak.

“Penduduk Garut hendaknya senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, apapun yang terjadi. Lantaran terbukti dengan peningkatkan penerapan protokol kesehatan tersebut, kita bisa mencegah bahkan menurunkan angka covid-19,” imbuhnya.

Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes, Heni Juliani menyatakan, kegiatan ini dimaksudkan mencegah klaster Covid-19 di Ponpes.

Sehingga pihak Ponpes agar meningkatkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) maupun PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), bahkan terbiasa hidup sehat dan bersih.

Selain itu guna meningkatkan kualitas pengetahuan pemilik maupun pengasuh Ponpes mengenai upaya pencegahan Covid-19 di masa pandemi ini, katanya pula.

“Lima Ribu Terdampak Bencana”

Ada sedikitnya lima ribu warga terdampak longsor dan banjir di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, serta Kecamatan Cibalong. Mereka sebagian warga terdampak terpaksa bertahan dievakuasi ke tempat aman.

Pemkab Garut juga sejumlah relawan membangun beberapa posko pengungsian bagi warga masih bertahan hidup atau penyintas terdampak longsor dan banjir tersebut.

“Warga terdampak seluruhnya dievakuasi ke posko pengungsian, dan kami melakukan kajian bagaimana lokasi tempat tinggal warga terdampak bencana alam,” ungkap Wakil Bupati Helmi Budiman saat meninjau lokasi pengungsian, Rabu (14/10-2020).

Dikatakan, terdapat140 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bendungan Desa Sagara Kecamatan Cibalong menempati posko pengungsian. Mereka diungsikan sebab khawatir terjadi banjir susulan jika kondisi hujan berintensitas tinggi kembali turun.

Dia mengklaim, Pemkab setempat menyiapkan logistik secukupnya bagi pengungsi. Sedangkan fasilitas lainnya sedang dibangun. Seperti penyediaan air bersih dan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), katanya.

“Paling tempat tidur memang masih terbatas. Alhamdulillah, sejumlah pihak saat ini sudah turun bantu pemerintahan daerah,” kata dia.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (LPBM) Garut Aceng Hobir menyatakan, kebutuhan mendesak diperlukan warga terdampak bencana longsor dan banjir ini, berupa logistik lantaran kebanyakan logistik warga sebelumnya terbawa hanyut.

Dikemukakan, pihaknya langsung menerjunkan tim respon LPBM ke lokasi pada hari terjadi longsor dan banjir melanda wilayah selatan Kabupaten Garut. Sejumlah bantuan logistik dari beragam kalangan dermawan pun disalurkan kepada warga terdampak bencana.

Relawan LPBM juga turut sibuk bergotong royong bersama warga membersihkan rumah dan lingkungan sekitarnya dari bekas-bekas longsor dan banjir.

“Kita melakukan asesmen pemetaan ke depan. Mengkaji kebutuhan warga, baik kebutuhan dasar maupun perekonomian secara umum,” imbuhnya.

Dia menambahkan, luasnya medan terdampak longsor dan banjir di wilayah Selatan Garut itu menjadi salah satu kendala melakukan mitigasi sebab banyak waktu tersita.

“MDMC Sesalkan Penganiayaan Relawan”

Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), sangat menyesalkan terjadinya aksi penganiayaan terhadap empat relawan kesehatan Muhammadiyah belum lama ini.

Keempat relawan tersebut melakukan pemantauan keadaan seputar kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat ketika berlangsung demonstrasi penolakan terhadap RUU Omnibus Law di Jakarta pada 13 Oktober 2020.

MDMC pun meminta penjelasan Polda Metro Jaya atas insiden tersebut, dan meminta aparat kepolisian tetap profesional, dan melindungi relawan kemanusiaan bertugas di lapangan.

Meski demikian, MDMC pun meminta segenap relawan Muhammadiyah bertugas tidak terprovokasi, dan memercayakan penanganan pada Pimpinan; serta meminta semua pihak tak memerkeruh keadaan.

Menghindari terjadinya kekerasan, menghindari pengabaian protokol kesehatan yang berlaku pada pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan MDMC melalui Pernyataan Pers bernomor 418/1.16/C/2020, Rabu (14/10-2020).

Dalam pernyataan pers bercap dan ditandatangani Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan, dan Sekretaris Arif Nur Kholis itu diceritakan pula kronologi kejadian menimpa keempat relawan kemanusiaan Muhammadiyah korban aksi brutal aparat kepolisian itu.

Relawan Muhammadiyah bergerak dalam kegiatan demonstrasi pada Selasa (13/10/2020) dalam koordinasi LPB PP Muhammadiyah/MDMC. Mereka digerakkan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan bagi pihak-pihak membutuhkan perawatan, baik demonstran, aparat maupun warga terdampak kegiatan.

Selepas maghrib, relawan ditugaskan di depan Apartemen Fresher Menteng bersebelahan dengan kantor PP Muhammadiyah di Menteng Raya Nomor 62 memantau situasi dan bersiap jika ada jatuh korban harus dievakuasi/dibantu Timkes Muhammadiyah.

Berselang beberapa saat, datang rombongan Resmob Polda Metro dari arah Hotel Treva Cikini langsung menyerang relawan, dan beberapa warga di halaman Apartemen Fresher Menteng.

Sebanyak empat relawan MDMC bertugas dengan seragam bertuliskan “Relawan Muhammadiyah” ditabrak dahulu dengan sepeda motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh, relawan diseret ke dalam mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang.

Relawan diseret ke arah mobil polisi berhasil diminta rekan-rekannya untuk tidak dibawa dan kemudian dirawat Tim Kesehatan Muhammadiyah.

Saat ini, keempat relawan berasal dari MDMC Bekasi itu dilarikan ke RSU Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut.

Secara terpisah, Sekjen MUI Anwar Abas menyatakan, perilaku refresif dari oknum Polri kepada sejumlah peserta demo dan juga jurnalis pada aksi unjuk rasa mengingatkannya pada masa Penjajahan Belanda.

“Dia antara lain memertanyakan realisasi Nilai Pancasila dalam diri oknum Polri.”

Penjajah Belanda dengan beringas, kasar, serta tak mengenal rasa kemanusiaan sedikitpun memukul, menendang, dan menginjak-nginjak orang pribumi yang menentang dan memprotes kebijakan yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda.

Tindakan tersebut untuk membungkam kelompok pribumi agar cengkraman kekuasaan sebagai penjajah di negeri ini semakin lebih kuat lagi.

Jika yang dilakukan seperti itu oleh oknum Polri, yang setiap bulannya kita bayar gajinya dengan uang rakyat, kemana nasionalisme hati nurani mereka?

Dipertanyakan realisasi Sila-Sila Pancasila yang sering negara ucapkan setiap upacara atau kegiatan-kegiatan formal?

*******

Abisyamil, Republika.co.id/Foto : Abah John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here