Politik Titipan

0
12 views

– E.H. Kartanegara, Wartawan
 
Jakarta, Garut News ( Selasa, 11/11 – 2014 ).

Ilustrasi. Menguasai Barang Titipan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Menguasai Barang Titipan. (Foto : John Doddy Hidayat).

Politik titipan. Dua kata itu kembali sering terdengar di antara pembicaraan dan analisis politik kontemporer kita.

Dari berbagai kajian sejarah politik di Indonesia, politik titipan ini menjadi salah satu tema menarik sekaligus menantang untuk ditelaah mendalam.

Dalam sejarah pergerakan para tokoh politik kita pada dekade awal abad ke-20, misalnya, banyak momen dramatis muncul di sekitar makna “titip-menitip” ini.

Kepada Cindy Adams, penulis buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang terkenal itu, konon, dengan suara bergetar, Presiden RI pertama itu menceritakan kisahnya pada masa remaja ketika oleh orang tuanya, Soekemi Sosrodihardjo, ia dititipkan pada H.O.S. Tjokroaminoto.

Di rumah pendiri Syarikat Islam itulah Sukarno yang masih berumur 16 tahun menimba ilmu sekaligus mereguk pengalaman dan mempelajari dinamika politik kala itu.

Membaca banyak buku dan berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pergerakan Nasional, seperti Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, juga Abdul Muis, Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Tan Malaka.

Dari kajian sangat serius Benedict R.O’G. Anderson, Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia, misalnya, kita dapat membaca perilaku politik para tokoh itu yang sebenarnya berangkat dari politik tradisional Jawa dengan gaya dan aturan Barat.

Maklum, sebagian dari mereka bukanlah politikus kelas bangsawan, melainkan berasal dari kalangan priayi rendah.

Kelas inilah yang dari awalnya adalah orang-orang desa yang dititipkan di keraton-keraton oleh orang tua mereka.

Dari sinilah kata sowan tetap dilestarikan hingga sekarang.

Sowan-ungkapan kesopanan dalam bahasa Jawa yang menyatakan kedatangan “kawula” menghadap pihak yang lebih “dituakan”, lebih dihormati-ini masih kita lihat di pesantren-pesantren saat para orang tua menitipkan anak-anak mereka kepada para kiai agar dididik menjadi santri.

Bukankah dalam urusan politik, kita juga sering mendengar ungkapan “sowan politik” yang seolah menunjukkan mereka masih satu keluarga?

Tema politik keluarga yang diselewengkan Soeharto dijadikan fokus kajian Saya Sasaki Shiraishi dalam Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (Cornell; 1997), untuk menyoroti sepak terjang politik titipan yang dikendalikan Soeharto pada era Orde Baru.

Dalam studi ringkas ini, kita menemukan pemahaman bahwa sungguh pun banyak ideologi dan buah pemikiran besar yang memukau, politik kita belum sepenuhnya bebas dari rekatan keluarga.

Dalam keluarga versi Orde Baru, politik tidak terbatas pada kelihaian mengelola kepentingan (management of interest), tapi yang lebih menentukan adalah kuasa Soeharto sebagai center of interest membagi berbagai paket politik titipan kepada kroninya.

Di sinilah terletak kekuatan sekaligus kelemahan politik titipan versi Soeharto.

Ya, politik titipan bukan tidak memiliki kaitan dengan masa lalu. Tinggal bagaimana para wakil rakyat menggalang keberanian politik untuk meningkatkan kontrol yang menjadi hak mereka agar sejarah kelam Orde Baru tidak terulang lagi.

Bukankah dalam demokrasi, presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat sesungguhnya juga titipan?

Mereka pemegang amanat rakyat, dan segala bentuk penyelewengan akan dibaca secara kritis oleh rakyat.

*******

Kolom/Artikel : Tempo.co