Politik Kebutuhan Pokok, Kesempatan Kerja, dan Perumahan

0
27 views
Umar Juoro. (Foto: Republika/Prayogi).

Senin 05 Februari 2018 05:39 WIB
Red: Elba Damhuri

“Publik melihat sangat penting permasalahan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja”

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Umar Juoro

Umar Juoro. (Foto: Republika/Prayogi).

Menjelang pemilu dan pemilihan presiden, berbagai lembaga survei aktif melakukan survei mengenai elektabilitas capres, partai politik, dan isu utama yang menjadi perhatian pemilih. Isu utama yang menjadi perhatian pemilih adalah tetap permasalahan ekonomi.

Permasalahan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja menempati posisi teratas. Bahkan, bagi pemerintahan Jokowi yang mendapatkan kepercayaan publik sampai 70 persen sekalipun, permasalahan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja menempati posisi teratas dalam perhatian para pemilih.

Kebutuhan pokok

Permasalahan kebutuhan pokok dapat dikatakan merupakan permasalahan klasik dalam ranah ekonomi-politik Indonesia, bagaimana Orde Baru menyuarakan dan kemudian menjalankan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang utamanya adalah keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Orde Baru dapat dikatakan berhasil menjawab permasalahan kebutuhan pokok ini dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan. Jika perlu, subsidi diberikan untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok ini, terutama untuk golongan miskin. Swasembada beras bahkan pernah dicapai dan diakui oleh dunia internasional.

Namun, permasalahan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pokok tetap menjadi isu utama yang diperhatikan pemilih dan rakyat pada umumnya. Stabilitas harga masih sering menjadi masalah. Belakangan ini harga beras meningkat cukup tinggi yang berkontribusi pada inflasi bulanan yang cukup tinggi pada Januari.

Ketersediaan beras selalu dikatakan oleh Menteri Pertanian tidak saja mencukupi, bahkan surplus. Namun, kenyataannya, pasokan beras lebih rendah daripada permintaan. Akibatnya, harga meningkat dan impor beras terlambat untuk menstabilkan harga. Penunjukan importir beras juga kontroversial sebelum dikembalikan pada yang memang semestinya melakukan, Bulog.

Kebutuhan pokok lainnya juga sering mengalami permasalahan. Permasalahannya juga terkait dengan stabilitas harga dan ketersediaan. Komoditas yang bisa kita masukkan sebagai kebutuhan pokok, seperti daging dan gula, harganya sering berfluktuasi. Kontroversi di sekitar impor juga sering mencuat ke permukaan.

Kebijakan pemenuhan dan stabilitas harga kebutuhan pokok sebenarnya sudah jelas. Sedapat mungkin produksi dalam negeri ditingkatkan dengan kebijakan pertanian yang mendukung. Data produksi dan produsen serta konsumen harus jelas dan dapat dipercaya supaya tidak menjadi menyesatkan dalam pengambilan kebijakan.

Kesenjangan antara penawaran dan permintaan dipenuhi oleh impor yang dilakukan oleh Bulog dengan terus memperbaiki tata kelola yang baik dan importir yang andal secara transparan dan akuntabel.

Kesempatan kerja produktif

Sekalipun secara statistik tingkat penganguran terus mengalami penurunan pada tingkatan 5,2 persen, yang secara statistik tergolong baik, masyarakat menghendaki akses yang lebih besar pada pekerjaan yang produktif yang memberikan upah di atas upah minimum.

Sebagian besar pekerja masih bekerja di sektor informal. Paling tidak, 52 persen dari pekerja bekerja di sektor informal, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perdesaan terutama di sektor pertanian dengan upah yang rendah. Sementara, investasi baru dan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor semakin rendah kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja baru.

Pekerja usia muda juga terus bertambah memasuki pasar kerja. Besarnya antrean dan peserta bursa kerja, terutama adalah usia muda, menunjukkan aspirasi yang tinggi dan juga kekhawatiran tenaga kerja usia muda untuk mendapatkan pekerjaan produktif dengan upah yang memadai.

Ketidakmampuan penerintah dan tentu juga swasta dalam menciptakan kesempatan kerja produktif ini berakibat pada ketimpangan pendapatan yang tinggi dan dapat menciptakan permasalahan sosial politik yang serius.

Penciptaan kesempatan kerja produktif merupakan prioritas tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga swasta. Pekerjaan produktif merupakan cara efektif bagi peningkatan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penyaluran kemampuan produktif angkatan kerja, terutama usia muda.

Karena itu, investasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif harus difasilitasi dan diberikan insentif, terutama di industri manufaktur. Perusahaan yang melakukan pelatihan tenaga kerja agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas juga harus difasilitasi.

Industri padat karya harus juga difasilitasi perkembangannya, yang sedapat mungkin memanfaatkan teknologi dan peningkatan produktivitas. Perkembangan kewirausahaan juga harus difasilitasi supaya lebih banyak pihak yang menciptakan kesempatan kerja.

Akses pada perumahan

Janji kampanye Anies-Sandi dalam pemilihan gubernur Jakarta untuk memberikan akses kepada masyarakat pada perumahan dengan DP (uang muka) nol mendapatkan perhatian dan dukungan luas dari pemilih, sekalipun juga banyak yang mengkritiknya. Setelah terpilih, Anies-Sandi menjalankan tugas untuk memenuhi janji politik ini.

Dari survei LSI (Denny JA) Januari, pemilih berpendapat isu perumahan dengan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja mendapatkan perhatian lebih dari 80 persen. Hal ini yang juga menurut survei tersebut cepat menaikkan elektabilitas Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mencapai 15,5 persen lebih tinggi dari perolehan suara pada Pemilu 2014.

Akses pada kepemilikan rumah ini sangat penting bagi golongan berpendapatan menengah dan juga golongan berpendapatan rendah. Harga rumah semakin tidak terjangkau dan, jika terjangkau, lokasinya jauh dari tempat kerja dan tanpa akses transportasi publik yang memadai.

Program pemerintah untuk membangun 1 juta rumah jauh dari tercapai. Rumah bukan saja ukuran kesejahteraan, tetapi juga bentuk investasi utama bagi rumah tangga.

Penyediaan rumah dengan harga yang terjangkau dan akses pada transportasi publik tentu bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta. Program pembangunan 1 juta rumah harus dilanjutkan dan diperbaiki skemanya dengan target yang lebih realistis. Sarana pembiayaan semestinya sinergi antara anggaran pemerintah, pembiayaan perbankan, dan skema pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan koperasi atau bahkan LSM.

Isu kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan perumahan merupakan isu ekonomi-politik yang mendapatkan perhatian besar pemilih. Partai politik dan politisi yang tidak hanya mengampanyekan isu tersebut, tetapi juga memberikan jawaban dan mempunyai kredibilitas untuk melaksanakannya ketika terpilh, akan mendapatkan dukungan luas dari pemilih. Hal ini diperlihatkan oleh Airlangga dan Golkar yang meningkat elektibilitasnya, dan Anies-Sandi yang sekarang ini menjalankan janji kampanyenya.

Harapan kita, semakin bahyak politisi dan partai politik yang mengampanyekan isu penting ini dan memberikan jawabannya dalam pilkada, pemilu, dan pilpres.

********

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here