Politik Kartu Kuning Mahasiswa

0
67 views
Kartu Kuning (ilustrasi). (Foto: www.theweek.co.uk)

Kamis 08 February 2018 06:14 WIB
Red: Elba Damhuri

“Bagi pendukung Jokowi, ini dinilai tak etis dan melihat sebelah mata prestasi Jokowi”

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Masduri, Dosen Filsafat dan Pancasila pada Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kartu Kuning (ilustrasi). (Foto: www.theweek.co.uk)

Kartu kuning adalah simbol peringatan dalam sepak bola. Oleh Zaadit Taqwa, ketua BEM Universitas Indonesia (UI), digunakan untuk menyentil Presiden Jokowi, pada perayaan Dies Natalis ke-68 UI. Sontak saja, Paspampres langsung sigap mengeluarkan Zaadit dari ruangan acara.

Siapa pun tentu boleh menangkap makna dari peristiwa ini. Sebagai realitas politik, tindakan Zaadit telah memunculkan apresiasi dan caci maki. Hanya, nyali Zaadit yang besar, sulit didapat dari mahasiswa masa kini, bahkan mungkin dari orang-orang yang mencaci dirinya.

Zaadit sudah menjelaskan soal tindakannya tersebut. Pengacungan kartu kuning yang dilakukannya bertujuan untuk mengingatkan Presiden Jokowi tentang janji-janji politiknya dan persoalan yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Antara lain, persoalan gizi buruk di Asmat Papua, rencana pengangkatan TNI/Polri sebagai Plt kepala daerah, dan draf peraturan baru organisasi mahasiswa.

Meski sudah dijelaskan, masih saja maknanya menjadi liar. Karena bagi publik, tindakan tak semata bermakna seperti yang tampak. Ada kuasa lain yang dikendalikan oleh diri seseorang dalam pikirannya. Max Weber menyebutnya sebagai konstruksi makna.

Artinya, Zaadit boleh saja melempar makna dari tindakan pengacungan kartu kuning. Namun, publik sebagai penonton dan pembaca berita, menghadirkan analis-analis, yang mungkin berbeda dengan makna yang dihadirkan oleh Zaadit. Dalam realitas politik, segalanya memang serbaabu-abu.

Kondisi ketakpastian dalam politik, memunculkan makna yang beragam. Ini sudah konsekuensi dari realitas politik. Wajar kalau kemudian Zaadit mendapatkan apresiasi sekaligus caci maki. Karena Zaadit telah melempar tindakannya ke arena dan pentas politik.

Sebagai mahasiswa, Zaadit telah membuka kembali lembaran kekuatan mahasiswa, dengan gelar ke-maha-annya, yang memiliki kekuasaan lebih. Menjadi siswa dengan tambahan gelar maha di perguruan tinggi, menjadi identitas penting dari transformasi hidup seseorang.

Meski status mahasiswa sekarang bukan barang langka, tetap saja gengsi sosial mahasiswa mendapat porsi cukup besar dalam kehidupan politik masyarakat.

Tumbangnya Rezim Orde Baru pada 1998 adalah penanda paling jelas dari kekuatan politik mahasiswa. Kita bisa mengandaikan, betapa selama bertahun-tahun kita hidup pada era di mana kebebasan sangat sulit didapat oleh warga negara. Kekuatan represif Orde Baru tidak ada yang dapat menyangkal. Tiba-tiba meminjam bahasa Ali Syariati, mahasiswa hadir sebagai “nabi sosial”, yang membuka jalan depan ketercerahan masa depan kebangsaan kita.

Singkat cerita mahasiswa berhasil menduduki parlemen dan mendesak mundur Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998 adalah kenangan penting yang bakal lekang selamanya. Karena mulai saat itu zaman baru, yang kemudian kita sebut Era Reformasi bermula.

Estafet politik

Kecenderungan politik kita yang semakin liar belakangan ini, bahkan juga kerap dipentaskan oleh politisi muda yang berperan besar dalam politik mahasiswa era 1998, tentu menghadirkan keprihatinan tersendiri bagi mahasiswa masa kini. Apa yang dihadirkan oleh Zaadit kepada Presiden Jokowi sesungguhnya adalah model komunikasi politik zaman now, dengan menghadirkan tanda kartu kuning sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi, yang sudah memasuki tahun keempat kepemimpinannya.

Artinya, Zaadit dan mahasiswa pada umumnya, mengingatkan Presiden kita supaya bekerja lebih giat lagi mewujudkan janji-janji politiknya, serta menyelesaikan beragam persoalan di negeri ini, sebelum masa kepemimpinannya habis pada 2019 mendatang.

Jokowi sendiri sudah menanggapi dengan santai dan mengapresiasi–meski mungkin juga sindiran–untuk memberangkatkan ketua BEM dan anggotanya ke Asmat Papua supaya melihat secara langsung kenyataan lapangan di sana. Karena itu, kita sesungguhnya tak perlu berlebihan merespons kasus kartu kuning untuk Jokowi. Apalagi, sampai mengait-mengaitkan dengan partai tertentu yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Kita harus tetap melihat dengan jernih, betapa pun subjektivitas kita cenderung pada figur tertentu.

Bagi pendukung Jokowi, kenyataan ini dinilai tak etis dan melihat sebelah mata prestasi Presiden Jokowi selama memimpin. Namun sebagai kritik, tindakan tersebut tetap bisa menjadi jamu, guna memacu kinerja Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual, harus ditempatkan pada posisi strategis. Mahasiswa bukan hanya agent of change dan agent of control, tapi lebih dari itu ia adalah iron stock. Padanya kita titipkan masa depan republik ini. Wajah mahasiswa hari ini adalah cermin dari masa depan keindonesiaan kita.

Gagasan dan gerakan inteletektual mahasiswa, betapa pun misalnya, dinilai kurang etis dan elegan, karena menyampaikan kritik pada acara resmi dies natalis, harus tetap dilihat dalam kerangka berpikir yang positif. Apalagi sebelumnya, sudah ada usaha untuk beraudiensi dengan Presiden Jokowi, hanya mereka tak mendapat kepastian apa pun. Wajar, kalau ada tindakan nekat dari salah seorang mahasiswa.

Tak usah berpikir jauh, kita bisa mengamati di sekeliling kita, seberapa banyak mahasiswa yang memiliki nyali seperti Zaadit Taqwa? Nyaris sulit menemukan mahasiswa bernyali besar seperti dia. Apalagi, pada kondisi kehidupan digital kita yang semakin liar. Pragmatisme dan hedonisme, mengubur dalam-dalam idealisme mahasiswa kita.

******

Republika.co.id