ARTIKEL 

Politik Ideologis vs Politik Sembako

Jumat , 21 April 2017, 06:00 WIB

Red: Maman Sudiaman

Oleh : Nasihin Masha

Nasihin Masha. (Republika/Daan).
Nasihin Masha. (Republika/Daan).

REPUBLIKA.CO.ID, Pada 1926, Bung Karno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tiga ideologi ini memang kemudian, bagi Sukarno, menjadi sesuatu yang baku dalam memotret realitas sosial-politik di Indonesia.Hal ini dibuktikan ketika satu dekade menjelang kekuasaannya runtuh, ia mengkristalkannya menjadi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Islamisme menjadi diperluas ke dalam agama, dan Marxisme dipersempit menjadi komunisme.

Itulah tiga realitas sosial politik yang hidup saat itu. Permenungannya tentang tiga kekuatan ideologis tersebut berangkat sejak ia menjadi pemondok termuda di rumah Peneleh, kos-kosan milik ketua Syarekat Islam, HOS Tjokroaminoto. Di sana ia berguru pada pemimpin terbesar bangsa saat itu. Di sana ia bersama Kartosuwirjo dan Semaoen, yang kemudian menjadi pimpinan Darul Islam dan PKI. Sedangkan Sukarno sendiri kemudian mendirikan PNI.

Namun Bung Karno tak hanya sedang mengkristalkan tiga realitas ideologis yang tumbuh di Tanah Airnya. Ia juga meyakini, ideologi adalah alat perjuangan. Ia membaca Ernest Renan dan menyaksikan Sun Yat Sen, ia membaca Muhammad Abduh dan menyaksikan Kemal Attaturk, dan ia membaca Karl Marx dan menyaksikan Revolusi Bolshevik.

Tak ada yang bisa meruntuhkan kekuatan dan kecongkakan kolonialisme kecuali dengan ideologi. Dan di masa kemerdekaan, tak ada yang bisa mengadang dan membendung nekolim dan oldefos kecuali dengan ideologi. Hanya ideologi yang bisa menghadapi kekuatan uang, senjata, dan kekuasaan. Karena itu Bung Karno tak pernah menghinakan identitas tiap-tiap kelompok.

Suatu kali, 17 Juni 1954, pemimpin terbesar bangsa Indonesia itu berpidato tentang ideologi di dalam masyarakat dan ideologi negara. Bung Karno mengatakan, ideologi PNI tetap marhaenisme, Pancasila jangan menjadi ideologi partai.

“Karena itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,” katanya. Menurutnya, harus dibedakan antara wadah dan isinya. “Negara adalah wadah […] Di dalam wadah ini adalah masyarakat. Dan kalau saudara-saudara atau siapapun ingin memasukkan ideologi, masukkanlah di dalam masyarakat ini,” kata Bung Karno.

Saat menyusun dasar negara, Sukarno memasukkan sila Ketuhanan. Hasil akhirnya, sila ini kemudian diletakkan sebagai sila pertama. Bung Hatta bahkan menyebutkan, sila Ketuhanan ini menjiwai empat sila lainnya. Namun Soeharto kemudian menciptakan terminologi SARA. Soeharto juga melakukan penunggalan identitas di segala segi kehidupan. Ada kesalahan konsep dan pemahaman.

Dalam teori politik dan di negara-negara demokratis di manapun, tak ada penunggalan ideologi – secara sempit juga tak ada pengharaman identitas. Karena ideologi justru menjadi kekuatan dan energi. Yang diharamkan adalah diskriminasi, fasisme, dan semacamnya. Konstitusi dan perundangan sudah menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum. Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi keputusan bulat sebagai pegangan kita bersama.

Setelah reformasi, terutama sejak Pilpres 2014, politik identitas sedang menguat. Hal itu bukan berarti hendak mengusik semua pegangan tadi. Ini semata-mata karena telah lahirnya generasi baru yang menuntut perbaikan dan faktor dinamika sosial-ekonomi. Namun langgam Orde Baru kadung meresap: Pancasila yang merupakan titik temu yang menyatukan justru menjadi alat pemukul lawan politik.

Pada sisi lain — walau sudah muncul sejak Pilpres 2014 — politik identitas keagamaan sedang memainkan peran penting dalam pilkada paling dinamis dalam sejarah Indonesia ini. Pasangan Anies-Sandi mendapat dukungan kuat dari pemilih santri.

Sedangkan Ahok-Djarot mendapat dukungan sangat kuat dari pemilih Tionghoa, Kristen/Katolik, Hindu, dan Buddha.

Dalam tulisan saya di rubrik ini pada 7 Oktober 2016 yang berjudul Kontestasi Plutokrat, Oligarkis, dan The Rest, saya sudah menjelaskan pertarungan tiga kekuatan ini. Kekuatan persekutuan pemodal, kekuatan persekutuan elite, dan kekuatan sisanya. Ahok-Djarot bertumpukan pada kekuatan modal, Agus-Sylvi disokong oleh para elite segala hal, dan Anies-Sandi didukung oleh kekuatan yang kecewa pada dua golongan tersebut dalam mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945.

Kaum oligarkis disimbolkan pada Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama 10 tahun. Kaum plutokrat disimbolkan pada Jokowi yang kini sedang berkuasa. Sedangkan Ahok bagi Jokowi adalah masa lalu dan masa depan dirinya. Karena para pemilik modal (taipan) sepenuhnya berada di belakang Ahok. Bertahtanya plutokrasi beriringan dengan ketimpangan yang sedang berada di puncaknya dalam sejarah Indonesia. Karena itu, tema keadilan sosial merupakan isu sensitif dalam pemerintahan Jokowi ini.

Politik identitas akan hadir di saat pemerataan ekonomi gagal terwujud, apalagi jika identitas adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki. Dan kebetulan mereka adalah santri. Dalam konteks pertarungan tiga kekuatan itu, kita bisa memahami mengapa SBY mengajukan Agus dan kemudian bersikap netral pada putaran kedua. Karena hakikatnya SBY bukan bagian dan berbeda dengan the rest.

Potret ini diperkirakan akan muncul lagi pada pilpres 2019. Tiga kekuatan ini berlanggamkan pada politik modal, politik pesona, dan politik identitas. Satu-satunya tumpuan the rest adalah politik identitas, karena kekuatan the rest benar-benar yang tersisa. The rest adalah kumpulan kerumunan. Pada awalnya, Anies-Sandi menghindari politik identitas. Mereka benar-benar menjajakan gagasan, pesona pribadi, dan karakter serta rekam jejaknya. Sehingga pemilih santri sebagai pemilik suara bagai layang-layang putus.

Mereka kecewa pada oligarkis dan plutokratis namun tak ada kandidat yang mewakili perasaannya. Hingga akhirnya Anies-Sandi menangkap potensi itu dengan langsung membuat diferensiasi dengan pejawat : memakai peci dan bersafari ke ulama dan habaib serta menolak reklamasi dan melawan penggusuran. Dua poin itu merupakan dua isu sentral the rest. Diferensiasi itu dilakukan dengan merujuk pada titik lemah yang dimiliki Ahok: tersandung pidato Al Maidah: 51 dan penggusuran tanpa ampun terhadap permukiman kumuh yang ditengarai menguntungkan pengusaha properti yang di antaranya memuluskan reklamasi.

Dua hal itu menggerus prestasi Ahok selama menjadi gubernur seperti kecepatan pelayanan birokrasi, pasukan oranye, KJP dan KJS, dan quick response terhadap keluhan warga. Ahok-Djarot sudah berusaha menyingkirkan titik-titik lemah itu, namun tak juga berhasil. Akhirnya Ahok-Djarot memaksimalkan kekuatan utamanya, yakni kekuatan modal. Inilah politik sembako paling fantastis, paling telanjang, dan tanpa tedeng aling-aling.

Inilah money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif. Semua itu makin membuka sisi abu-abu Ahok yang selama ini coba dibuka lewat kasus suap reklamasi dan kasus RS Sumber Waras. Politik sembako adalah politik koruptif.

Politik sembako menjadi senjata makan tuan. Efektivitas politik sembako sangat diragukan untuk bisa meraih tambahan suara, karena masyarakat kelas bawah sudah tergaruk menjadi pendukung Ahok-Djarot sejak putaran pertama.

Padahal di sisi lain, politik sembako justru menjauhkan pemilih rasional dan kelas menengah yang jelas-jelas antikorupsi.

Kegagalan Ahok-Djarot adalah kegagalan membaca perubahan demografi sosial. Lapis-lapis sosial dan ruang-ruang sosial memiliki relung dan aspirasinya sendiri-sendiri. Butuh kecanggihan berpikir dan kemauan untuk mendengar setiap denyutnya.

Tak boleh mengagulkan yang satu dan menafikan yang lain. “Kita harus bisa menerima, tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya persatuan itu,” kata Sukarno. Dan Ahok-Djarot pun kalah oleh Anies-Sandi.

*********

Republika.co.id

Related posts