Politik Dinasti dan Korupsi

by

Garut News, ( Jum’at, 18/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Membenahi politik daerah tak cukup hanya menyetop munculnya politik dinasti.

RUU Pilkada kini dibahas di DPR seharusnya mencegah pula politik berbiaya tinggi.

Inilah salah satu faktor mendorong kepala daerah korupsi.

Upaya menghambat munculnya politik dinasti diatur dalam Pasal 12 (p) RUU Pilkada itu.

Dinyatakan, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping, dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Pada Pasal 70 (p) juga diatur ketentuan sama untuk persyaratan calon bupati dan wali kota.

Terlihat tak menghormati hak setiap warga negara untuk dipilih, tetapi aturan itu amat diperlukan.

Dinasti Ratu Atut Chosiyah, kini disorot diduga terlibat dalam suap perkara pilkada, hanyalah salah satu contoh.

Kemendagri bahkan mencatat setidaknya terdapat 57 keluarga melakukan praktek politik serupa-menempatkan suami, kakak, adik, anak, paman, bibi, dan seterusnya dalam posisi politik penting di daerahnya.

Politik kekerabatan itu justru menghilangkan esensi demokrasi lantaran memunculkan oligarki.

Kekuasaan ada di tangan segelintir orang.

Dalam kondisi seperti ini, kecenderungan korupsi bersama-sama pun meningkat.

Tak ada lagi mengontrolnya sebab DPRD juga berada dalam kekuasaan mereka.

Hanya, keinginan memberantas politik dinasti itu belum diikuti upaya mencegah politik berbiaya tinggi.

Kemendagri mungkin menganggap pemilihan langsung merupakan biang politik bermodal besar.

Dengan alasan inilah, dalam RUU tersebut direncanakan kepala daerah, terutama gubernur, cukup dipilih DPRD.

Solusi seperti itu perlu diperdebatkan.

Tak terdapat jaminan pemilihan lewat DPRD menurunkan biaya.

Bisa jadi para anggota DPRD melelang suara mereka.

Lalu, para kandidat berlomba menyogok dengan nilai tertinggi.

Pemilihan lewat DPRD juga tak menghapus praktek pemberian mahar pada partai mendukung calon kepala daerah.

Ada banyak cara lain buat mengurangi besarnya biaya politik.

Misalnya, pembatasan kampanye dan dananya.

Undang-undang bisa melarang iklan calon gubernur atawa bupati di televisi maupun media massa nasional.

Dengan beriklan di televisi lokal, biaya jauh lebih murah.

Spanduk dan umbul-umbul juga bisa dibatasi.

Bahkan, jika perlu, kampanye digelar KPU secara merata, dan bergantian.

Audit dana kampanye seharusnya diatur lebih ketat, dan benar-benar dijalankan.

Petugas tak cukup mengecek rekening didaftarkan.

Auditor ditunjuk KPU juga kudu memeriksa secara cermat, termasuk membandingkan dana keluar-masuk rekening dengan kenyataan di lapangan.

Dengan pembatasan kampanye ketat, partai tentu tak mencalonkan kandidat karbitan.

Dana kampanye pun bisa turun, dan kandidat tak perlu melakukan korupsi buat menutup modal kampanye.

***** Tempo.co