Piagam Penghargaan Presiden RI Kudu Dibarter “Oteng”

by

“BKD Garut, Aya-aya Wae”

Garut News ( Rabu, 18/12 ).

Inilah Kantor BKD Kabupaten Garut. (Foto: John).
Inilah Kantor BKD Kabupaten Garut. (Foto: John).

Sejumlah PNS Pemkab Garut mendesah kesal, lantaran terdapat pungutan uang guna pengambilan piagam penghargaan diberikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada birokrat.

Pungutan dilakukan oknum BKD kabupaten setempat itu, terkesan mengada-ada ( aya-aya wae) sebab tak ada aturannya.

Uang kudu dibayar PNS menebus piagam penghargaan dipatok sebesar Rp30 ribu setiap PNS.

“Jangankan hanya Rp30 ribu, Rp100 ribu juga kalau aturannya jelas, tak masalah. Saya siap menebus. Tetapi ini kan tak ada aturan,” desah PNS yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/12).

Dia mengancam jika praktik pungli ini terus berlanjut, masalah itu bakal diadukan ke Bupati Garut, katanya.

Keluhan senada dikemukakan seorang PNS lain di lingkungan Dinkes.

Dia juga mengaku sebelumnya, merasa bangga dengan piagam penghargaan ditandatangani langsung SBY itu.

Namun dirinya muak, lantaran ternyata mengambilnya dari kantor BKD kudu ditebus dengan fulus.

“Lebih baik, piagamnya disimpan saja di BKD. Memang sepertinya uang tak seberapa hanya Rp30 ribu. Tetapi berapa uang terkumpul? Jumlah PNS dapat piagam kan ribuan? Kalaupun katanya untuk transport, mana aturannya?,” bebernya.

Kepala Subid Disiplin dan Prestasi BKD, Agus Muhidin membantah terdapat pengambilan piagam penghargaan PNS dari SBY kudu ditebus dengan oteng.

“Ah tidak, siapapun juga boleh langsung mengambilnya, dan tak harus ditebus. Memang mengambil ke sini ada perorangan adapula kolektif. Yang pasti tak kudu ditebus,” katanya.

Didesak pertanyaan, PNS terlanjur membayar, Agus berkilah apabila hal itu hanya iseng terhadap PNS dikenal akrab.

“Ya itu cuma pada yang kenal. Yang sudah kenal, lalu ngasih buat beli bakso. Tetapi yang jelas, saya tegaskan lagi, piagam penghargaan itu tak kudu ditebus. Silahkan saja ambil!,” katanya pula.

Penghargaan SBY itu diberikan terhadap PNS mengabdi sekitar 10 tahun, 15 tahun, dan 25 tahun.

Biasa disebut Piagam Perunggu, Piagam Perak, dan Piagam Emas.

“Bukan hanya itu. Piagam penghargaan selalu ditandatangani kepala negara ini kriterianya ditentukan. Jadi tak hanya bagi PNS bermasa bakti 10, 15, dan 25 tahun, melainkan ditentukan kriteria lainnya,” ungkap Agus.

Dikemukakan, pada 2013 ini, jumlah PNS penerima piagam penghargaan dari SBY hanya sekitar 300 orang se-Kabupaten Garut.

***** Zainul, JDH.