Perusakan Lingkungan Dilakukan Cabalon Bupati/Wabup Dibiarkan Masif

0
21 views
Ilustrasi.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 03/10 – 2017 ).

Ilustrasi.

– Menghadapi Pilkada serentak 2018, di Kabupaten Garut, baliho, dan spanduk bergambarkan calon bakal calon (cabalon) Bupati/Wabup setempat merebak-marak pada sejumlah lokasi, sehingga sangat terkesan tak mengindahkan ketentuan, bahkan lebih menodai estetika kota, bahkan bisa merusak lingkungan.

Baliho serta spanduk tersebut, dipasang dengan dipakukan di pohon-pohon perindang jalan. Terutama pada sejumlah lokasi strategis sepanjang lintasan jalur hijau, termasuk seputar lingkungan perkantoran Pemkab Garut.

Ironisnya, Pemkab pun juga terkesan menutup mata atas fenomena tersebut. Bahkan kalangan aktivis lingkungan hidup tak pernah pula terdengar bereaksi atas perusakan terang-benderang terhadap pohon-pohon hijau merupakan paru-paru kota itu. Sehingga tak heran jika pemakuan spanduk dan baliho pada batang pohon itu semakin tak terkendalikan.

malahan tak hanya baliho/spanduk cabalon Bupati Garut, namun juga cabalon Gubernur Jabar, beserta bendera partai politik.

juga ironisnya, baliho/spanduk bergambarkan Bupati Rudy Gunawan dan Wabup Helmi Budiman pun keduanya cabalon petahana Bupati/Wabup periode 2018-2023 ini turut dipakukan pada pohon-pohon perindang.

Sepertinya baliho/spanduk dijadikan sebagai pagar pembatas lokasi proyek pembangunan Sarana Olahraga (SOR) di Lapang Ciateul Tarogong Kidul.

Sejumlah kalangan menilai pemasangan baliho/spanduk para cabalon kepala daerah pada pohon-pohon peneduh jalan tersebut sangatlah ironis dan memprihatinkan. Lantaran mengindikasikan tak adanya kepedulian mereka sebagai calon pemimpin terhadap kelestarian lingkungan, keasrian, dan keindahan kota. Bahkan kepatuhan terhadap peraturan.

Sebab, berdasar Perda Garut Nomor 12 /2015 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, setiap orang dilarang merusak, mengotori, mencoret-coret menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasrana penunjangnya, serta merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau (pasal 8).

Bagi yang melanggar maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta (pasal 23).

“Garut ini kan identik dengan daerah rawan bencana alam. Bencana alam terjadi selama ini ternyata tak lepas dari akibat rusaknya lingkungan. Kemudian bagaimana bisa, seseorang diharapkan jadi pemimpin peduli bencana, peduli lingkungan, kalau belum-belum merusak lingkungan ? Bagaimana bisa berharap jadi pemimpin taat aturan, kalau belum-belum berangkatnya dari pelanggaran terhadap aturan ?” tandas Subakat (48) mantan pekerja sosial warga Kelurahan Ciwalen Garut Kota, Selasa (03/10-2017).

Sayangnya, Pemkab Garut pun terkesan tak ambil pusing dengan perusakan terhadap pohon-pohon peneduh jalan itu. Padahal berdasar Perda 12/2015 itu, Pemkab berkewajiban melakukan penataan, dan pemeliharaan jalan, jalur hijau, dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Asep Suparman hanya katakan, pihaknya pernah menyampaikan persoalan pemakuan baliho/spanduk cabalon kepala daerah diduga melanggar lingkungan ini, ke Bupati agar diteruskan pada dinas/instansi terkait. Namun hingga kini belum ada realisasinya.

“Kita pernah menyampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan menugaskan Satpol PP (Polisi Pamong Praja) menertibkannya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” katanya.

Kepala Satpol PP Garut Mlenik Maumeriadi mengaku pihaknya hingga kini belum mendapat laporan dan intruksi dari Bupati untuk menertibkan pemasangan baliho/spanduk diduga melanggar tersebut.

“Kita tak bisa bertindak sendiri. Mesti ada dasar, dan instruksi dari Pimpinan. Kalau kita bergerak sendiri, bisa-bisa kita disalahkan. Dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait pun harus ada permintaan, dan penjelasan di mana pelanggarannya. Kita kan enggak tahu, mana saja yang berijin, dan mana yang tidak. Sehingga harus ditertibkan,” katanya pula.

Hinggga berita ditulis, Kepala Badan Pendapatan Daerah Usep Eko Basuki maupun Sekretaris Yusep, tak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi tentang berijin atau tidaknya baliho/spanduk para cabalon kepala daerah yang dipaku di pohon-pohon itu.

*********

(NZ).