Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Garut Hasilkan Kesepakatan

0
220 views
dr H. Tenni S. Rifai.

“30 Persen Penduduk 292 Desa/Kelurahan Masih BABS”

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 04/10 – 2017 ).

dr H. Tenni S. Rifai.

Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Garut, berhasil menghasilkan kesepakatan meliputi perlunya penguatan peran Pokjanal Posyandu secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan Pokja Posyandu di Desa.

Sehingga fungsi wadah koordinasi Pokjanal Posyandu/Pokja Posyandu Desa bisa optimal.

Pada helatan yang berlangsung di Kampung Sumber Alam Cipanas, Rabu (04/10-2017), juga disepakati perlu adanya jadwal pembinaan Pokjanal Posyandu juga secara berjenjang (tingkat kecamatan, Pokja Posyandu tingkat desa), yang melibatkan seluruh anggota Pokjanal Posyandu kabupaten.

Kemudian diperlukannya Rakor Pokjanal Posyandu secara berjenjang pula, minimal tiga bulan sekali menyelenggarakan evaluasi, dan tindak lanjut dari perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seluruh anggota Pokjanal Posyandu, dan seluruh anggota Pokjanal membawa hasil laporan kepada Ketua Pokjanal.

Sri Suciyanti, SKM.

Demikian antara lain kesepakatan pada pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten setempat, yang dikemukakan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Garut, Hj. Eulis Dahniar, SKM, M.MKes.

Pertemuan diikuti 30 peserta pejabat struktural SKPD, serta dari “Forum Peduli Masyarakat Madani/ FMM ‘Kami Siaga’ (Komunitas Aliansi Masyarakat Indonesia – Sayang Ibu dan Anak Garut)”

Sebelumnya Kepala Dinkes dr H. Tenni Sewara Rifai ketika membuka pertemuan tersebut, antara lain katakan masih tak sebandingnya infut dengan outfut pembangunan kesehatan di kabupatennya.

Eman Suherman.

Sehingga kini paradigmanya mengalami pergeseran dari kuratif – rehabilitatif, menjadi promotif dan preventif, imbuhnya.

Pejabat Fungsional Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Provinsi Jawa Barat, Sri Suciyanti, SKM detail mempresentasikan kebijakan Kondisi Kesehatan, dan Perkembangan Posyandu di Provinsi Jawa Barat.

Dikemukakan, kelembagaan Posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga diimplementasikan dengan jalinan kemiteraan sebagai upaya mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya.

Asep Jaelani.

Dijelaskan pula mengenai upaya meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia, masalah kesehatan jiwa, serta indikator Posyandu terdiri Pratama, Madya, Purnama, serta Posyandu Mandiri, yang hingga kini masih didominasi Posyandu Madya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut, Asep Jaelani juga detal memaparkan Strategi Operasional Layanan dan Kelembagaan Pokjanal Posyandu.

Dia mengingatkan, Posyandu ini multi fungsi atau tak hanya memproses penimbangan bayi, melainkan berperan pula sebagai motivator membangun diri dan desa, sehingga masyarakat jangan hanya dijadikan penonton.

Dikemukakan pula, ragam kendala yang selama ini dinilai bisa mengganjal perkembangan operasional Posyandu, sekaligus juga dijelaskan ragam upaya penanggulangan permasalahannya.

“30 Persen Penduduk 292 Desa/Kelurahan Masih BABS”

Hj. Eulis Dahniar, SKM, M.MKes.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Garut, Eman Suherman menyatakan hingga kini terdapat 30 persen penduduk yang tersebar pada 292 Desa/Kelurahan di seluruh kabupatennya masih “Buang Air Besar Sembarangan” (BABS).

Lantaran dari 442 Desa/Kelurahan di kabupaten itu, baru terdapat 150 Desa/Kelurahan di antaranya yang telah mendeklarasikan bebas BABS.

Sedangkan dari 292 Desa/Kelurahan tersebut, cakupannya yang bebas BABS mencapai 69 persen lebih, terdapat pula penduduk yang tak memiliki jamban atau septic tank, namun mereka ikut memanfaatkan jamban di rumah tetangga maupun milik saudaranya.

Dialog/Tanya Jawab.

Sehingga bakal terus digalakan pelaksanaan program “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” (STBM), yakni di antaranya Stop BABS, mencuci tangan memakai sabun, dan mengelola sampah rumah tangga.

Dikemukakannya, Posyandu milik bersama, dari kita untuk kita. Hingga kini pun Kesehatan Ibu dan Anak cakupannya mencapai 90,91 persen, kegiatan gizi dan imnunisasi cakupannya 95 persen.

Disusul kematian ibu saat bersalin pada 2016 mencapai 74 kasus didominbasi penyebab pendarahan, sedangkan di Cirebon hanya satu kasus.

Kemudian kematian ibu pada 2017 hingga Agustus lalu ada 34 kasus, antara lain di Puskesmas Cisurupan. Kematian Bayi selama 2016 mencapai 333 kasus, dan pada 2017 mencapai 205 kasus.

Karena itu diingatkan agar masyarakat menghindari proses pernikahan berusia muda, status gizi di Kabupaten Garut pada 2011 – 2016 berstatus akut, dan kronis.

Dari sedikitnya 4.000 Posyandu di Kabupaten Garut, ada 263 Posyandu Mandiri sedangkan selebihnya didominasi Posyandu Madya.

Padahal keberadaan Posyandu, merupakan salah satu upaya menyelamatkan ibu dan anak, tandas Eman Suherman, menambahkan.

Ilustrasi.

Hj. Eulis Dahniar, SKM, M.MKes pada bagian lain keterangannya sangat mengharapkan, bisa mengoptimalkan Posyandu menjadi garda terdepan layanan terdekat masyarakat, yang muti fungsi.

 

********

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here