Pertemuan Difasilitasi Ombudsman RI Ternyata Masih “dead lock”

0
12 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Senin, 06/06 – 2016 ).

Bupati Saat Bertolak dari Garut Hadiri Pertemuan Difasilitasi Ombusmand.
Rombongan Bupati Saat Bertolak dari Garut Hadiri Pertemuan Difasilitasi Ombudsman RI di Bandung.

Dipertemukannya “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L) dengan Pemkab Garut, dan pengembang pasar PT Elva Primandiri dengan difasilitasi Ombudsman RI di Bandung, Jum’at (03/06-2016) lalu, ternyata menemui jalan buntu atawa dead lock.

Padahal merupakan kali kedua pertemuan upaya penyelesaian skandal pembangunan Pasar Limbangan mengalami deadlock, sebelumnya pertemuan serupa berlangsung difasilitasi Kepala Staf Presiden di Jakarta.

P3L bersikukuh bertahan pada tuntutannya. Demikian pula Pemkab, tepatnya Bupati Garut, dan PT Elva Primandiri bertahan dengan sikapnya.

Meski demikian, Ombudsman RI memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja sejak pertemuan kepada Pemkab Garut memberikan jawaban klarifikasinya, atas skandal Pasar Limbangan diadukan P3L tersebut.

“Jika pihak Pemkab Garut tak juga memberikan jawaban klarifikasinya dalam 14 hari itu, pihak Ombudsman mengeluarkan rekomendasi,” ungkap Ketua P3L Basar Suryana, Ahad (05/06-2016).

Menurut dia, pada pertemuan difasilitasi Ombudsman ini, Bupati Garut, dan pihak pengembang juga menyatakan tak akan memenuhi harapan warga terkait harga kios 6.5 tanpa PPN, dan los 4.5 tanpa PPN, menolak dilakukan pengundian atau pengocokan penentuan zonasi penempatan kios/los, dan Pemkab juga takkan mengeluarkan subsidi bagi pedagang Pasar Limbangan.

Sedangkan tuntutan P3L, ungkap Basar, antara lain PT Elva Primandiri dan Pemkab harus melengkapi kelengkapan administrasi apabila akan mengoperasionalkan bangunan yang ada (gedung baru Pasar Limbangan), kedua juga harus melakukan uji kelaikan gedung, serta membuktikan kelengkapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berikut Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintasnya, dan memenuhi kebutuhan sarana perparkiran.

“Kita tetap konsisten mendukung program pemerintah dalam pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita juga akan tetap bertahan di tempat penampungan sementara (TPS) sebelum permasalahan pro pedagang dan pro warga di sekitar pembangunan pasar direalisasikan oleh pemerintah daerah atau pusat,” tandas Basar pula.

Disinggung perkembangan kasus kebakaran kios dan los pedagang di pasar darurat/TPS Lapang Pasopati, Basar katakan, berdasar informasi Kapolres Garut turut pertemuan difasilitasi Ombusman tersebut, pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap delapan orang dimintai keterangan.

Mereka dipanggil itu masih berstatus sebagai saksi, katanya.

“Kapolres menyampaikan, Insya Allah dalam satu bulan ini ada putusan terkait kasus kebakaran. Ya, kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” imbuh Basar.

‘Diduga ada faktor kesengajaan dalam kasus kebakaran menimpa pasar darurat terjadi 18 Mei 2016 itu’.

Selain sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab dipimpin langsung Bupati Rudy Gunawan, serta Direksi PT Elva Primandiri Elva Waniza, dan P3L, pada pertemuan difasilitasi Ombudsman RI ini turut hadir Kapolres AKBP Arif Budiman, serta perwakilan Polda Jabar, dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan peninjauan lapangan di Pasar Limbangan pada 22 Mei 2016, menyusul laporan P3L mengenai dugaan adanya maladministrasi penyimpangan prosedur pembangunan revitalisasi Pasar Limbangan.

*********

( nz, jdh ).