” Garut Hanya Miliki 30 Desa Bebas ‘BABS’ ”
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News, Senin (23/10 – 2017 ).
********* Dari 21 lapangan usaha, di antaranya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian ternyata hanya bisa memberikan kontribusi 0,06 atau paling kecil terhadap “Laju Pertumbuhan Ekonomi” (LPE) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
********* Sehingga sama sekali tak berbanding lurus, jika dibandingkan dengan porak-porandanya kerusakan alam beserta lingkungan, akibat sporadisnya aktivitas pertambangan, serta penggalian tersebut.
Sedangkan kontribusi paling besar dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencapai 12,86 terhadap capaian LPE maupun “Produk Domestik Regional Bruto” (PDRB) 5,85 di kabupaten itu pada akhir 2016.
*********** Namun berdasar kajian data BPS pada tingginya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi ini, antara lain mengindikasikan penduduk di kabupaten tersebut hingga ke pelosok perkampungan, dan desa lebih dominan berbelanja telepon genggam beserta pulsanya.
Daripada membangun kebutuhan vital yang bisa menunjang derajat kesehatan mereka, terbukti masih banyak Warga Garut yang belum memiliki septic tank. Sehingga setiap hari masih “Buang Air Sembarangan” (BABS).
“Garut Hanya Miliki 30 Desa Bebas ‘BABS’”
Hingga kini intensitas kesadaran Penduduk Kabupaten Garut memelihara kesehatan diri dan lingkungan, sehingga tak “Buang Air Besar Sembarangan” atawa “Open Defecation Free” (BABS/ODF) dinilai masih memprihatinkan.
Lantaran dari 442 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan di kabupaten ini, hanya 30 desa bisa dinyatakan penduduknya terbebas dari perilaku BABS. Bahkan Kecamatan Garut Kota, juga hanya terdapat satu kelurahan dideklarasikan warganya bebas dari BABS baru-baru ini, yakni Kelurahan Margawati.
“Setelah kita intervensi, sebenarnya ada peningkatan kesadaran warga tak BABS meski masih minim. Pada 2014 lalu, desa masuk bebas BABS itu 14 desa. Tetapi setelah diintervensi, tahun ini ada sekitar 30 desa bebas BABS,” ungkap Kepala Dinkes kabupaten setempat Teni Sewara Rifaai.
********** Malahan, katanya, guna mendukung peningkatan kesadaran masyarakat agar tak BABS, maka 30 desa bakal mendapat bantuan “Instalasi Pengolahan Air Limbah” (IPAL) Komunal.
Desa bebas BABS mendapatkan bantuan pembangunan IPAL Komunal tersebut, sebelumnya daerah rawan air bersih dan rawan diare. Di antaranya di wilayah Kecamatan Malangbong, Kersamanah, Balubur Limbangan, dan Kecamatan Cibatu.
Dia mengaku prihatian masih banyaknya masyarakat Garut berperilaku BABS. Sehingga peluang mendatangkan serangan pelbagai macam penyakit terbuka lebar. Terutama diare.
Dinkes mencatat, sekitar 41% Penduduk Garut masih terbiasa BABS. BABS langsung ke sungai, kebun, pematang atau saluran air di sawah, pinggiran pantai, selokan maupun tempat lain tak memenuhi persyaratan kesehatan.
********* Kepemilikan atau penyediaan septic tank penampung kotoran pun masih belum merata, katanya pula.
Persoalan limbah biologis domestik rumah tangga pun selama ini menjadi persoalan besar terjadinya pencemaran mutu air Sungai Cimanuk melintasi kawasan Kota Garut.
Dikemukakan hasil pengukuran DLHKP baru-baru ini, pencemaran limbah biologis domestik rumah tangga pada lintasan aliran sungai Cimanuk mencapai 60 persen dari total pencemaran limbah di sungai terbesar Garut ini.
“Mutu air Cimanuk masih masuk katagori kelas dua. Bisa pengairan lahan pertanian, tetapi tak sebagai air baku air bersih bisa dikonsumsi langsung”.
Karena itu capaian PDRB 5,85 hingga akhir 2016 atau meningkat 1,34 dibandingkan periode sama 2015 silam yang bertengger 4,51 jangan dulu menjadikan berpuas diri atau bangga.
**********
