Pertahankan Larangan Ekspor Mineral

Garut News ( Jum’at, 09/05 – 2014 ).

Ilustrasi. Piranti Proses Pengeboran Geothermal (Panasbumi). Foto : John Doddy Hidayat.
Ilustrasi. Piranti Proses Pengeboran Geothermal (Panasbumi). Foto : John Doddy Hidayat.

Kisruh larangan ekspor mineral mentah belum juga usai.

Sejumlah perusahaan tambang asing masih saja memersoalkan larangan ekspor ini berikut aturan ikutannya, termasuk soal besaran bea keluar dan pembangunan pabrik pemurnian.

Mereka kini meminta keringanan ekspor lantaran stok mineral mentah menumpuk.

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, dan delapan perusahaan tambang juga menggugat Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Minerba, melarang ekspor mineral mentah, ke Mahkamah Konstitusi.

PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia bahkan akan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.

Perusahaan-perusahaan tambang itu juga menyatakan devisa dari sektor pertambangan mineral akan berkurang, pajak ekspor menurun, dan produksi menyusut jika mereka tak diizinkan mengekspor mineral mentah.

Sebagai dampaknya, akan ada pengurangan atawa pemutusan hubungan kerja masif.

Freeport menyatakan, laba perusahaan itu turun sebab anjloknya harga tembaga, dan konflik soal larangan ekspor dengan pemerintah Indonesia.

Perusahaan Amerika ini juga tak akan membagikan dividen. Newmont akan mengurangi pekerja karena terjadi penumpukan konsentrat gara-gara tak bisa diekspor.

Pemerintah semestinya tutup mata atas pelbagai keberatan, dan tekanan itu.

Lima tahun pemerintah memberi kesempatan pada perusahaan tambang itu, membangun smelter, tetapi hanya segelintir perusahaan melakukannya.

Kini mereka merengek seolah-olah pelarangan itu baru diputuskan kemarin sore.

Sejumlah keringanan bahkan diberikan pemerintah setelah masa pemberlakuan pada 1 Januari 2014.

Misalnya, mereka hanya perlu menempatkan uang jaminan sebesar lima persen dari biaya pembangunan pabrik smelter, dan izin ekspor akan diberikan.

Namun baru Freeport, dan Newmont akan membayar uang jaminan tersebut.

Itu pun baru sebatas komitmen.

Ekspor sektor pertambangan memang turun cukup tajam.

Pada tiga bulan pertama tahun ini, ekspor pertambangan hanya US$ 5,9 miliar, turun 24 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya, sebesar US$ 7,8 miliar.

Meski demikian, pada saat sama toh pemerintah bisa meningkatkan ekspor dari sektor industri, dan pertanian.

Melihat data tersebut, pemerintah tak boleh menyerah begitu saja pada keinginan, dan tekanan perusahaan tambang.

Pemerintah masih memiliki alternatif menggantikan peran sektor itu dengan menggenjot sektor industri manufaktur, dan pertanian.

Berbarengan dengan itu, pemerintah bisa memerluas pasar ekspor ke negara-negara baru menjanjikan, seperti kawasan Afrika dan Eropa Timur.

Paling tidak, situasi saat ini membuat eksploitasi berlebihan atas kekayaan alam kita bisa dihentikan sementara.

Selain itu, dalam jangka pendek, Indonesia memang rugi lantaran ekspor mineral akan turun.

Namun, pada jangka panjang, Indonesia akan diuntungkan, mulai dari kenaikan investasi hingga penambahan jumlah pekerja.

Jika pabrik smelter itu beroperasi kelak, Indonesia juga akan menikmati tambahan pajak, dan pendapatan lain.

******

Opini/Tempo.co

Related posts