You are here
Perluasan Investasi Asing Bisa Jadikan Bangsa Terasing Uncategorized 

Perluasan Investasi Asing Bisa Jadikan Bangsa Terasing

Garut News, ( Kamis, 07/11 ).

Ondy A. Saputra. (Foto: John).
Ondy A. Saputra. (Foto: John).
Pemerintah akan merevisi sementara “Daftar Negatif Investasi” (DNI) akhir 2013.

Inti revisi itu, pembukaan akses baru dan perluasan akses sudah ada di pelbagai bidang.

Pembukaan akses tersebut. ditujukan meningkatkan investasi.

Bidang usaha sebelumnya ditutup untuk asing dan dibuka, antara lain pengelolaan bandara dan pelabuhan, jasa kebandaraan, terminal darat, dan periklanan.

Selain itu, terdapat sekitar sepuluh bidang usaha selama ini dibuka aksesnya akan diperluas skalanya.

Terdiri farmasi, wisata alam berbasis kehutanan, distribusi film, jasa keuangan seperti modal ventura, telekomunikasi, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR), dan rumah sakit.

Wisata alam misalnya, kepemilikan saham asing dari maksimal 49% menjadi maksimal 70%.

Kemudian telekomunikasi dari minimal 49% menjadi maksimal 70%.

Kepala Bidang Kominfo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A. Saputra katakan, Kamis (07/11), Partainya sangat menyayangkan rencana pemerintah terkait rencana pembukaan dan perluasan akses investasi asing.

“Berdasarkan data yang dirilis harian Kompas hari ini, pada sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing, sektor pertambangan Migas sekitar 70% dikuasai pihak asing. Begitu pula sektor pertambangan tembaga dan emas sekitar 85% dikuasai asing. Jika akses terhadap investor asing terus diperluas, bangsa ini semakin terasing di negerinya sendiri.”

“Memang benar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik hingga angka 6,5%. Angka tersebut memang mengagumkan, namun nyatanya kita besar lantaran konsumsi, bukan karena produksi. Bangsa lain melirik Indonesia hanya mengambil sumber daya alam dan pangsa pasar kita yang besar. Kami tak anti asing, namun kedaulatan bangsa juga kudu diperhatikan.” imbuh Ondy, menyerukan.

“Sistem ekonomi neoliberal dianut saat ini terbukti gagal membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terbukti semakin lebarnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Solusi paling tepat menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUS 1945 1945. Partai Gerindra menjamin 100% sistem ekonomi kerakyatan dilaksanakan jika kami mendapatkan mandat rakyat memimpin bangsa ini.” katanya.

***** Editor : John.

Related posts

Leave a Comment