Perjanjian Eksplorasi Situ Bagendit Terindikasi Kuat “Abal-abal”

0
55 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 26/05 – 2016 ).

Kerjasama/ Perjanjian.
Kerjasama/ Perjanjian.

Ternyata pihak PT Banyuresmi Artha masih bersikukuh hendak mengeksplorasi endapan material bersemayam pada areal kawasan obyek wisata Situ Bagendit, meski dinilai banyak kalangan menabrak ragam regulasi atawa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga kapal pengeruk cukup lama didatangkan ke lokasi juga siap dioperasikan. Sedangkan alat berat lain di antaranya loader terlebih dulu dioperasikan mereklamasi sebagian pinggiran areal Situ Bagendit dijadikan tempat berdirinya bangunan direksi kit, termasuk terminal pelabuhan pengangkut material yang dikuras dari areal Situ tersebut.

Sarana "Penyedot".
Sarana “Penyedot”.

Lantaran pihak pengusaha mengklaim terdapat intruksi Bupati Garut, dan perjanjian kerja sama antara pihak PT Banyuresmi Artha dengan Pemkab setempat terkait kegiatan Normalisasi dan Pengerukan sebagai landasan pihaknya melakukan kegiatan.

Namun belakangan kerjasama dimaksud dibatasi pada kegiatan eksplorasi, sebab proyek Normalisasi dan Pengerukan dibiayai APBD Provinsi ini diketahui masih dalam proses lelang.

Tetapi klaim terdapatnya perjanjian kerjasama tersebut, juga dinilai sejumlah kalangan tak lebih sebagai “perjanjian preman” maupun perjanjian liar tak sesuai prosedur, atau bahkan hanya isapan jempol.

Menyusul, baik pihak pengusaha maupun Bupati hingga kini belum pernah memerlihatkan bukti adanya surat perjanjian kerjasama eksplorasi itu.

Ragam Jenis Alat Berat.
Ragam Jenis Alat Berat.

Para pejabat “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) terkait, bahkan para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah pun menyatakan tak tahu menahu soal perjanjian antara PT Banyuresmi Artha dengan Pemkab Garut maupun tepatnya Bupati ini.

Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi katakan, apapun namanya, eksplorasi maupun studi awal meneliti material di Situ Bagendit, mesti ada izin. Sedangkan publik pun mengetahui tak ada satu pun SKPD terkait mengeluarkan rekomendasinya, apalagi izin.

“Lagipula Situ Bagendit itu kan milik pemerintah, bukan milik pribadi Bupati. Maka kalau pun ada perjanjian kerjasama, lebih dulu mesti melalui kajian dinas teknis, dan tercatat dalam dokumen negara. Kalau tidak, perjanjiannya itu ya perjanjian premanlah. Atau jangan-jangan semua itu hanya klaim ujungnya bisa jadi sebuah kebohongan publik,” ungkap Dudi, Kamis (26/05-2016).

Dia menilai, kalaupun dikatakan sekarang ini kegiatan eksplorasi atau pengerukan materialnya belum dilaksanakan, secara de facto di areal Situ Bagendit diduga kuat terjadi kegiatan reklamasi dilakukan PT Banyuresmi Artha dalam skala kecil. Padahal untuk melakukan reklamasi pun ada mekanisme dan prosedur perizinan tersendiri mesti ditempuh.

Belum lagi, ungkapnya, jika melihat Undang Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 20/2006 tentang Irigasi, maka kewenangan pengelolaan Situ Bagendit berada pada Pemerintah Pusat, mulai pembiayaan, struktur lembaga pengelola, dan prosedur pengelolaannya.

Lantaran pula Situ Bagendit termasuk daerah irigasi dengan cakupan lahan terairi di atas 3.000 hektare.
bahkan ironisnya lagi, tandas Dudi, pihak DPRD Garut terkesan tak peka terhadap persoalan eksplorasi liar atas Situ Bagendit tersebut. Ancaman penutupan kegiatan di lokasi pun sebatas isapan jempol.

Dia meminta DPRD bisa serius menyikapi soal eksplorasi Situ Bagendit dengan turun ke lapangan mencari fakta-fakta sebenarnya sebagai bahan memintai keterangan Pemkab. Tak sekadar bersilaturrahim dengan pengusaha berkedok inspeksi.

“Dewan harus membuka telinga dan mata, melihat langsung ke lapangan. Apakah proyek tersebut eksplorasi, normalisasi, atau pertambangan,” bebernya.

*******

( nz, jdh ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here