Penyerapan APBD Jauh Lebih Rendah Dibandingkan 2013

0
22 views

Garut News ( Senin, 26/01 – 2015 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Ternyata realisasi penyerapan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 hingga Triwulan IV Desember 2014 “hanya” 86,73%.

Lantaran penyerapan anggaran ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 2013.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Garut Ahmad Marsuli katakan, realisasi anggaran kegiatan pembangunan teralokasi dalam Pos Belanja Langsung mencapai Rp812,061 miliar, atawa sekitar 86,73 persen, dari total pagu anggaran Rp936.288.967.904 miliar.

Anggaran tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebenarnya, kata dia, jika dihitung dari total pagu anggaran mencapai Rp1,429 tirilun, persentase penyerapannya menjadi hanya sekitar 56%.

Hanya saja, sekitar tujuh SKPD belum melaporkan realisasi anggarannya.

Dikatakan, meski selutuh SKPD sudah menyerahkan laporan, dia memerkirakan penyerapan anggaran tetap tak mencapai 100%.

Salah satu penyebabnya, ungkap dia, ada beberapa anggaran tak bisa diserap.

“Misalnya Bantuan Pemprov Jabar tak bisa diserap karena baru keluar ketika APBD sudah ditetapkan,” ujar Marsuli.

Dikemukakan, tujuh SKPD belum melaporkan itu terdiri Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga, Dinas Perkebunan, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan, Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman, RSUD Pameungpeuk, serta kecamatan dan kelurahan.

Semestinya, laporan realisasi penyerapan kegiatan di setiap SKPD selesai sesuai tenggat waktu ditentukan.

Namun sejumlah SKPD menemui kendala hingga masih kudu dilakukan sinkronisasi.

“Semua laporan masuk, kita rekap, dan kita edarkan kembali ke masing-masing SKPD agar mereka tahu instansi belum tuntas menyerahkan laporan,” katanya.

Dia meminta ketujuh SKPD  belum menyerahkan laporan agar segera menuntaskan pelaporannya. Hal itu juga diperlukan untuk penyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut.

“Kita selalu terbuka karena ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Semuanya laporan hasil kegiatan di masing-masing SKPD,” ucapnya.

******

Noel, Jdh.