Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Garut 2015 Dinilai “Sumir”

0
40 views

Fotografer : John  Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 14/01 – 2016 ).

Kawasan Pusat Kota Garut.
Kawasan Pusat Kota Garut.

Banyak kalangan berpendapat, terbilang besarnya alokasi dana pembangunan bersumber APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2015 tak terserap, berindikasi kuat “sumir” atawa tak fokusnya Bupati setempat Rudy Gunawan menyinergikan kinerja seluruh “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) di lingkungannya.

Menyusul anggaran tak terserap tersebut, mencapai Rp385,559 miliar lebih.

Sehingga keterlambatan bahkan “kegagalan” penyerapan itu, berdampak besar pada tujuan proses diproduknya APBD, lantaran mengatur pelaksanaan program kebijakan seperti tertuang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD), serta Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Peneliti pada “Masyarakat Peduli Anggaran Garut” (MAPAG) Haryono juga mengemukakan, keterlambatan penyerapan anggaran ini, dinilai sangat berpengaruh pada capaian tingkat rata-rata pendapatan penduduk maupun “multiplayer effect”.

Padahal banyaknya pelaksanaan proyek pembangunan itu pun, diyakini bisa mengurangi tingkat kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan iklim ekonomi kondusif.

Kondisi Saat Ini Pada Lintasan Jalan di kelurahan Sukajaya Tarogong Kidul Garut.
Kondisi Saat Ini Pada Lintasan Jalan di kelurahan Sukajaya Tarogong Kidul Garut.

“Meski besaran anggaran tak terserap tersebut, mungkin masih bisa berubah sebab belum semua laporan masuk, tetapi anggaran berpotensi menjadi ‘Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran’ (Silpa) itu terbilang luar biasa, malahan berpotensi dapat mengganggu pelaksanaan APBD 2016,” imbuh Haryono, mengingatkan,Kamis (14/01-2016).

Ketua DPD Laskar Indonesia kabupaten setempat Dudi Supriadi katakan pula, terlalu kerapnya melakukan rotasi mutasi pejabat juga mengindikasikan ketidakfokusan, dan keengganan Bupati menyelesaikan masalah secara tuntas.

“Anggaran tak terserap jadi Silpa. Laporan administrasi terlambat. Inilah hal acap terjadi di Garut dari tahun ke tahun. Pembenahan organisasi terkait rendahnya kinerja SKPD dengan banyaknya temuan BPK RI pun cenderung sebatas memindahkan pejabat bersangkutan tanpa dibebani tanggung jawab menyelesaikan dahulu masalahnya,” tandas Dudi, menyesalkan.

“Terjadi Gap 10,35”

Sebelumnya dilaporkan garut News, APBD Kabupaten Garut termasuk APBD perubahan 2015 mencapai Rp3.725.596.591.093 di antaranya terdiri belanja langsung dan tak langsung.

“Ternyata capaian kinerja penyerapannya hingga akhir Desember 2015 terealisasi 89,65 persen atawa terjadi Gap 10,35”

Sehingga dana yang tak terserap tersebut, mencapai Rp385.593.559.837 lantaran yang bisa direalisasikan Rp3.340.003.031.256.

Lahan Pertanian Produktif Garut Kian Dikepung Perumahan.
Lahan Pertanian Produktif Garut Kian Dikepung Perumahan.

Didesak pertanyaan Garut News di ruang kerjanya, Selasa lalu, Kepala Subag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda kabupaten setempat Dede Kusnadi, SE, M.SE katakan, para pengguna anggaran ini terdiri 35 SKPD termasuk Sekwan DPRD dan Setda. Kemudian 42 kecamatan di wilayahnya.

Kembali didesak pertanyaan mengenai penyebab tak bisa memenuhi target seratus persen, Dede Kusnadi mengemukakan kendalanya terdapat pada masing-masing SKPD.

“Juga tak disebutkan institusi paling banyak tak bisa menyerap dana APBD tersebut”

Tetapi dia katakan, dana APBD 2015 yang tak terserap mencapai Rp385,593 miliar lebih itu pun bisa menjadi “Silpa” (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Namun nilainya masih belum diketahui sebab bakal dikurangi jika terdapat pendapatan dari APBD 2015 yang mungkin tak terealisasi, katanya.

Namun telisik investigasi tim liputan Garut News antara lain menunjukkan, Dinas Kesehatan dan RSU dr Slamet Garut “terindikasi kuat” paling banyak tak bisa menyerap anggaran.

Dalam pada itu, capaian kinerja fisik juga penyerapan dana pada Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, bersumber APBD 2015 termasuk perubahannya mencapai 95,6 persen.

Atawa Rp246.842.811.848 dari nilai kontrak Rp258.158.442.626 dengan 14 program.

Kepala Dinas Bina Marga H. Eded K. Nugraha katakan, sisa dana yang tak terserap sekitar Rp11,205 miliar lebih tersebut bakal direalisasikan pada tahun anggaran 2016 ini melalui DPA lanjutan.

Sedangkan kegiatan peningkatan lintasan ruas badan jalan berkonstruksi hotmix pada lintasan Perkotaan Garut, dinilai tak menabrak atawa tak menyalahi peraturan. Meski diselenggarakan pada Januari 2016 ini.

Proses pengerjaannya antara lain berdasar Perpres Nomor 4/2015, yang memberikan toleransi selama 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran. Namun kontraktornya tetap mendapatkan sanksi denda satu per seribu dari nilai kontrak.

Menyusul proses pengerjaannya bersumber dana APBD Perubahan tahun anggaran 2015, yang disyahkan pada 6 Nopember 2015, ungkapnya. Sedangkan perangkat produksi hotmix penggunaannya secara bergilir, katanya.

Lintasan jalan perkotaan itu, terdiri Jalan Ciledug sepanjang satu kilometer lebih menelan dana sekitar Rp600 juta, kemudian sepanjang Jalan Cikurai kemudian Jalan Papandayan sepanjang sekitar satu kilometer menelan dana sekitar Rp700 juta.

Serta pada lintasan Jalan A. Yani sepanjang sekitar 1,6 kilometer menelan dana sekitar Rp1,6 miliar.

*******

(nz, jdh).