Penyelamatan Lahan Pertanian Produktif Perlu Bukti Bupati

by

Garut News ( Rabu, 23/04 – 2014 ).

Potensi Sawah Berpanorama Alam Memesona di Garut, Jabar.. (Foto : John Doddy Hidayat ).
Potensi Sawah Berpanorama Alam Memesona di Garut, Jabar.. (Foto : John Doddy Hidayat).

Banyak penduduk mendesak DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar Pemkab setempat segera menghentikan pembangunan perumahan Griya Pamoyanan.

Lantaran dinilai menjadi pemicu terjadinya banjir.

Mereka sangat mengharapkan Pemkab mengkaji kembali pembangunan perumahan tersebut, dinilai penduduk merugikan.

Sebab mendatangkan banjir,  sebagaimana antara lain diungkapkan  pemuka pemuda Pamoyanan, Sukagalih, Targong Kidul, Ohim Abdulrohim, Selasa (22/04-2014).

Kata dia, pembangunan perumahan Pamoyanan tahap kedua itu, pada lokasi lahan resapan air, bahkan daerah pertanian produktif.

Sehingga ketika hujan besar timbul bencana banjir selain merendam permukiman penduduk juga areal lahan pertanian sekitar perumahan.

Sejak pembangunan perumahan, banjir kerap datang bahkan menuai persoalan baru.

Maka kami mendesak supaya pembangunan perumahan dihentikan, tandas Ohim, mengingatkan dan dibenarkan penduduk lainnya.

Diserukan, agar Pemkab tegas pada proses memberikan izin mendirikan bangunan, atawa pembangunan perumahan di Garut, katanya.

Menyusul pemberian izin perumahan diberikan pemerintah dinilai pula abai terhadap aspek lain, di antaranya pada faktor lingkungan, pertanian, dan dampak bencana alam, katanya pula.

Diharapkan juga Pemkab memerhatikan aspek pengawasan, tak seenaknya memberi izin tanpa memerhitungkan dampak buruk pembangunan rumah di lahan produktif, beber Ohim.

Berdatangannya penduduk diterima tiga anggota DPRD, dan perwakilan Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Badan Perizinan Kabupaten Garut.

Simpulannya akan menindaklanjuti keluhan warga, mengkaji kembali perizinan Perumahan Pamoyanan bertarget penyelesaian sepuluh hari masa kerja.

DPRD meninjau bersama Badan Perizinan. Apa sebenarnya terjadi pada pembangunan perumahan Pamoyanan, ujar anggota Komisi A DPRD, Dedi Kurniawan.

******

Pelbagai Sumber.