Penyediaan Fasilitas ‘Disabilitas” Garut Masih Belum Memadai

0
92 views
Ilustrasi. Penghuni Panti Jompo.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Senin, 28/11 – 2016 ).

Ilustrasi. Penghuni Panti Jompo.
Ilustrasi. Penghuni Panti Jompo.

Ternyata, penerapan aturan bangunan layanan dan kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi kalangan masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) di Kabupaten Garut belum efektif. Terutama kalangan penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

Kendati Pemkab setempat gencar menggaungkan pelbagai pembangunan sarana prasarana infrastruktur bertajuk “Amazing Garut”, namun bangunan-bangunan maupun fasilitas umum di kabupaten tersebut masih belum mengakomodir tersedianya sarana prasarana aksesibilitas bagi kalangan disabilitas. Baik bangunan milik pemerintah maupun swasta.

Bangunan milik pemerintah yang ada aksesibilitas dapat dihitung jari. Antara lain gedung Pendopo, Pamengkang, dan kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). Itu pun tak ada yang benar-benar lengkap sebagaimana mestinya. Kebanyakan sebatas sarana ramp.

Dari 42 kecamatan di Garut pun, hanya empat kecamatan bangunan kantornya dilengkapi ramp untuk kemudahan berjalan kalangan disabilitas, atau pengguna kursi roda. Yakni kantor Kecamatan Kadungora, Wanaraja, Balubur Limbangan, Pameungpeuk, dan Kecamatan Bungbulang.

Selain bangunan gedung, trotoar-trotoar dibangun pun masih terasa tak ramah atau nyaman karena belum memerhatikan kebutuhan disabilitas, lansia, ibu hamil maupun anak-anak. Apalagi pada titik-titik yang terpotong jalan masuk bangunan rumah, kantor, atau pertokoan.

Kedua sisi bangunan trotoarnya tak dibuatkan melandai atau dibuatkan anak tangga untuk memudahkan pejalan kaki melainkan dibiarkan tinggi. Tak heran jika pejalan kaki kerap mengalami keseleo pada bagian kakinya.

Padahal kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang cacat itu dijamin Undang Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004, dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.

Serta UU No. 28/2016 tentang Bangunan Gedung, dan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan dan sebagainya.

Menurut Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Haryono masih minimnya pembangunan mengkomodir aksesibilitas disabilitas di Garut lebih lantaran keserakahan semua pihak yang bukan kalangan disabilitas.
“Kita yang normal masih serakah. Kurang berbagi rasa,” ungkapnya, Ahad (27/11-2016).

Ungkapan senada dikemukakan guru Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Garut Kota Hipni Mubarok Abidin.

“Sebenarnya ini PR (Pekerjaan Rumah) kita semua. Secara jujur, jangankan bangunan, fasilitas dan trotoar di Garut yang sekupnya umum, untuk di sekolah dalam hal ini di SLB sendiri ternyata belum ramah, dan aksesibilitasnya bagi ABK (anak berkebutuhan khusus). Kita harus jujur mengakui fasilitas yang ada sekarang belum mengakomodir kebutuhan disabilitas,” imbuhnya.

Penerima Een Sukaesih Award 2016 katagori Guru SMP Inspiratif Jawa Barat 2016 itu berharap fasilitas umum seperti bangunan dan trotoar semestinya diperbaiki. Hal itu karena belum ada fasilitas dikhususkan mengakomodir kebutuhan kalangan disabilitas, termasuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Pihak Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Garut mengakui masih belum efektifnya penerapan aturan wajibnya penyediaan aksesibilitas disabilitas pada bangunan umum di Garut.

“Memang kalau di Jakarta, dan kota besar lainnya, gedung pemerintah, dan swasta itu ada khusus akses untuk kaum difable. Ada ramp, lift khusus, kamar mandi/WC khusus mulai ketinggian kran toilet, handel pintu dan lainnya. Tapi untuk di Garut, gedung-gedung belum mengakomodir sapras yang lengkap untuk kaum difable karena tentunya perlu ada dana tambahan atau dana non standar di luar dana fisik untuk bangunan utama,” kilah Kepala Bidang Tata Bangunan pada Distarkim Garut Dedi Mulyadi.

Namun begitu, lanjutnya, gedung-gedung dibangun di Garut akan terus diupayakan untuk pintu masuk utamanya ada ramp dengan kemiringan sepuluh derajat. Apabila belum ada maka diutamakan khusus untuk gedung pelayanan kepada masyarakat itu wajib ada fasilitas kaum difable, minimal berupa ramp.

Dikatakan, penyediaan aksesibilitas disabilitas pada gedung Pemkab Garut yang belum ada sarana prasarana aksesibilitas disabilitasnya akan dilakukan menyusul dengan prioritas gedung bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sedangkan mengenai pembangunan trotoar, Dedi mengatakan tak bisa menjelaskannya dengan alasan bukan kewenangannya.

********

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here