Penuntasan Sejumlah Dugaan Korupsi di Kejaksaan Dipertanyakan

0
6 views
Ilustrasi. Jalan Terjal Memburu Koruptor.
Ilustrasi. Jalan Terjal Memburu Koruptor.

Garutnews ( Selasa,27/10 – 2020 ).

Dikhawatirkan menguap, maka DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) memertanyakan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi ditangani kejaksaan hingga kini tak ada kejelasan, Selasa (27/10/2020).

Dugaan korupsi menyita perhatian publik di antaranya kasus dugaan korupsi pokok pikiran dan BOP Pimpinan DPRD Garut periode 2014-2019 hingga kini masih belum ada tersangkanya. Padahal sejak lama, kejaksaan mengklaim sudah masuk tahap penyidikan.

Juga kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar. Mulai Pasar Wanaraja, Leles, Samarang hingga pasar-pasar desa pembangunannya dibiayai APBD Garut, APBD Provinsi Jawa Bara, dan APBN berindikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Sedangkan dugaan korupsi lainnya juga terindikasi telan kerugian negara dan menjadi perhatian publik yakni pembangunan Rumah Sakit Malangbong serta gedung art center, dan gedung olahraga (GOR SOR) di komplek sarana olah raga Ciateul.

“Masyarakat menunggu bagaimana kelanjutan penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi ini. Mengenai kasus GOR Ciateul memasuki tahap persidangan saat ini, kami minta kejaksaan jangan ragu menindaklanjutinya jika terungkap ada fakta baru di persidangan,” imbuh Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi.

Namun Dudi dan sejumlah pengurus DPD Laskar Indonesia Garut terpaksa gigit jari lantaran gagal menemui Kepala Kejaksaan Negeri Garut hari itu. Tak seorang pun dari kejaksaan menerima kedatangannya. Salah satu petugas beralasan pihaknya tak bisa menerima kehadiran DPD Laskar Indonesia Garut sebab Kajari sedang dinas luar.

“Kita juga heran dan menyesalkan. Padahal kami datang ke sini untuk audensi, sesuai permohonan audensi dilayangkan ke kejaksaan sebelumnya,” ungkap Dudi sambil memerlihatkan surat permohonan audensinya bernomor 1086/DPD/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020.

Dia menegaskan, pihaknya terus mengawal penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi di Garut tersebut sebagai bukti peran sertanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu sesuai Undang Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksaanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

*******

Abisyamil/Foto : Abah John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here