Penjarahan Hutan Kian Sporadis Bahkan Semakin Mengerikan

0
30 views

“Sekitar Delapan Ratus Hektare Hutan Porak-Poranda, Garut Menjadi Dikepung Bencana”

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Ahad, 13/09 – 2015 ).

bukujohnAktivitas pembalakan liar pada kawasan hutan Cipicung blok Cigalontang Desa Sukamulya, Pakenjeng, Garut, Jawa Barat, ternyata hingga kini masih berlangsung, malahan semakin sporadis.

Bahkan juga terdapat beberapa kali terjadi kegiatan pembakaran hutan, diduga kuat dilakukan para pelaku penjarah kayu di kawasan dikelola “Resort Pemangkuan Hutan” (RPH) Panyindangan “Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan” (BKPH) Cisompe tersebut.

Tak kepalang tanggung, kerusakan hutan lantaran pembalakan liar, serta aksi pembakaran itu, diindikasikan bisa mencapai sekitar 800 hektare.

Padahal pada 23 April 2015 lalu, Bupati Rudy Gunawan sempat mengunjungi lokasi dan membangun tugu peringatan pencegahan, serta pemberantasan perusakan hutan di perbatasan kawasan Perhutani dengan Kampung Mencek Desa Sukamulya Pakenjeng sebagai bentuk upaya pencegahan pembalakan liar di sana.

Rudy pun merencanakan memasang sejumlah portal pada sepanjang jalur jalan menghubungkan Desa Sukamulya dengan Desa Girimukti, sebagai upaya pula menutup akses masuk para pelaku.

“Diportal apanya? Di sana hanya dibangun semacam tugu. Ya enggak berdampak apa-apa. Justru pembalakan liar semakin parah. Waktu Bupati datang ke lokasi, kerusakan hutan ini sekitar 600 hektare, sekarang malahan terus bertambah menjadi sekitar 800 hektare,” ungkap salah seorang pemuka masyarakat Girimukti Cikelet, E. Suryatna, Ahad (13/09-2015).

Akibat merebak-maraknya pembalakan liar, lanjut Suryatna, tak hanya kawasan hutan kaya beragam potensi kayu rimba menjadi rusak, melainkan infrastruktur jalan tersedia pun rusak digilas kendaraan-kendaraan pengangkut hasil kayu jarahan.

Selain itu pula, krisis air bersih menjadi kian mengancam. Sebab kawasan hutan Cipicung penyangga atawa resapan air bagi sejumlah wilayah desa, seperti Desa Sukamulya, Desa Tegalgede, dan Desa Neglasari.

Pegiat peduli lingkungan hidup berusia 60 tahun tersebut menyebutkan, pembakaran hutan dilakukan para pelaku pembalak liar, lantaran frustasi terhadap gerakan perlawanan sejumlah penduduk menentang keras pembalak liar.

Ironisnya, aksi perusakan dan pembakaran hutan itu, terkesan leluasa mereka lalukan karena minimnya dukungan tindakan pengamanan serta penjagaan aparat.

“Pembinaan terhadap penduduk oleh aparat pemerintah juga bisa disebut tak pernah ada. Termasuk pembinaan hukum. Minimal, mestinya pemerintah turun dan menggelar musyawarah warga. Berikan pembinaan agar warga benar-benar memahami kerugian dan bahaya pembalakan liar. Sehingga mereka mau diajak menghijaukan kembali hutan rusak itu,” imbuhnya.

Suryatna pun menyatakan sangat heran, terbitnya SPPT atas sejumlah lahan garapan sebenarnya berada di kawasan hutan.

“Meski SPPT itu bukan bukti kepemilikan. Tetapi jika dikeluarkan untuk lahan terdapat di kawasan hutan bagaimana? Maka, kami minta pemerintah menyikapi pembalakan liar ini jangan sepotong-sepotong, namun kudu menyeluruh. Apabila dibiarkan seperti sekarang, kami khawatir terjadi konflik horizontal antarwarga,” tandasnya mengingatkan.

Sebelumnya, Wabup Garut Helmi Budiman mengingatkan siapapun agar berpikir ulang apabila melakukan pembalakan liar kawasan hutan. Sebab dampak kerusakan luar biasa, dan butuh bergenerasi pemulihannya.

“Penanganan sulit apabila hanya dilakukan pemerintah daerah. Semua pihak harus punya komitmen. Kami juga akan lakukan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk kalangan TNI, Polri, dan Perhutani,” katanya.

Dinas Kehutanan Kabupaten Garut pun, kesulitan menghadapi maraknya aksi pembalakan liar. Kendati pelbagai upaya dilakukan.

Kepala Dinas Kehutanan kabupaten setempat, Sutarman katakan terdapat sedikitnya sepuluh titik kawasan hutan rawan perambahan, dan pembalakan liar.

“Solusi jangka panjang harus ada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pola PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) selama ini berlangsung juga mesti direvitalisasi lagi,” tegasnya.

Dia pun kembali mendesak perlunya penegasan mengenai batas-batas kawasan hutan boleh dijadikan lahan PHBM dengan kawasan hutan sama sekali tak boleh diganggu, imbuhnya.

*******

Noel, Jdh.