Penghargaan KIP Garut Dinilai “Aneh” atawa Ironis

by

Garut News ( Jum’at, 29/11 ).

Ilustrasi, di Radio ada Info. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi, di Radio ada Info. (Foto: John Doddy Hidayat).

Penghargaan “Komisi Informasi Provinsi” (KIP) Jawa Barat, diterima Pemkab Garut dinilai aneh oleh sebagian masyarakat.

Lantaran Penghargaan itu, diberikan sebab Pemkab Garut juga dinilai daerah yang membangun pelaksanaan, penerapan, pengamalan, dan penjabaran implentasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tetapi Ironisnya, sejumlah kalangan justru menilai, keterbukaan informasi publik di Garut masih payah.

Hanya untuk mendapatkan dokumen APBD, bukan hal gampang.

Terlebih meminta Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“KIP sendiri merasakan bagaimana sulitnya memeroleh informasi Pemkab Garut. Hanya lantaran warga ingin tahu simpanan Rp20 miliar pada tiga rekening di luar kas umum daerah, ujung-ujungnya Pemkab Garut kasasi terhadap putusan KIP. Belakangan simpanan ternyata bukan Rp20 miliar, tapi Rp200 miliar. Lalu, apa dijadikan standar KIP memberikan penghargaan pada sepuluh kabupaten/kota itu, termasuk Garut ?” tutur Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Haryono, Kamis (28/11).

Kata mantan anggota DPRD Garut tiga periode tersebut, dari segi regulasi atas UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bisa jadi Kabupaten Garut cukup baik.

Diindikasikan terbentuknya Perda No 17 /2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik, disusul Perbup tentang pembentukan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” (PPID).

“Perda Transparansi ini pun atas inisiatif dewan. Jadi, Garut secara regulasinya cukup baik, tetapi substansi pelaksanaannya masih jauh panggang dari api. Tidakkah ini juga jadi pertimbangan penilaian KIP Jabar terkait penghargaan itu?” kata Haryono.

Dia menyontohkan bagaimana tertutupnya Pemkab Garut terhadap informasi dibutuhkan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat tak pernah tahu soal APBD, dan perubahannya dari tahun ke tahun.

Tindak lanjut “Laporan Hasil Pemeriksaan” (LHP) BPK RI selama empat tahun pun tak pernah terdapat kejelasan.

Masyarakat pun tak tahu terdapat sekitar 40.000 hektare lahan di Kabupaten Garut kini diajukan ke Kementerian ESDM untuk dijadikan lokasi pertambangan atas adanya 14 izin usaha pertambangan.

“Kita minta penjelasan proporsional dari KIP Jabar, apa pertimbangan sampai lahir penghargaan? Ini bukan berarti Garut sangat tertutup. Ada cukup terbuka. Tetapi masih belum layak mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan informasi,” tandasnya.

***** Zainul, JDH.