Penggabungan Sekolah Dasar

Garut News ( Kamis, 25/09 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Keputusan Pemerintah DKI Jakarta menggabungkan sekolah-sekolah dasar negeri perlu didukung sepenuhnya.

Selain menghemat biaya, kebijakan ini juga bertujuan membuat sekolah lebih baik. Langkah ini semestinya juga ditiru pemerintah daerah lainnya.

Fenomena sekolah kosong lama terjadi. Sekolah-sekolah itu kekurangan murid setelah populasi anak usia sekolah dasar menurun.

Di Jakarta ada 685 sekolah mengalami “krisis” murid. Beberapa tahun lalu, saat populasi anak SD meningkat pesat, pemerintah Jakarta membangun banyak sekolah di lokasi berdekatan.

Bahkan ada satu bangunan dipakai dua sekolah, sekolah pagi dan sekolah sore.

Di atas kertas, program penggabungan sekolah-sekolah dasar sangat masuk akal. Biaya operasional bisa dihemat bisa sampai Rp4 miliar per tahun. Lagi pula, apa gunanya membiayai kelas-kelas nyaris kosong.

Sikap pemerintah itu layak diacungi jempol, tetapi apabila tak hati-hati bisa memunculkan kekisruhan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta kudu memetakan sekolah-sekolah kosong itu dengan cermat.

Mereka harus mendengarkan masukan dari tingkat kecamatan atawa kelurahan agar tak terjadi kekacauan merugikan anak-anak sekolah.

Pemerintah Jakarta kudu melakukan audit komprehensif. Mereka mesti memetakan kekuatan dan kelemahan sekolah-sekolah tersebut agar penggabungan tak menimbulkan masalah.

Contohnya, jika ada sekolah unggulan digabungkan dengan sekolah lebih rendah kualitasnya, diharapkan kualitas sekolah itu tak melorot.

Tak selayaknya pemerintah membiarkan hal itu terjadi. Penggabungan sekolah seharusnya bukan cuma lantaran urusan penghematan biaya.

Program diharapkan rampung pada 2018 itu juga harus meningkatkan kualitas. Misalnya, biaya dihemat dari pos bantuan operasional sekolah bisa dialokasikan untuk peningkatan kompetensi guru.

Pengelola sekolah juga bisa merancang program-program pendidikan dasar lebih bisa memerluas kreativitas anak, seperti diamanatkan dalam Kurikulum 2013.

Langkah sosialisasi program penggabungan ini juga tak boleh disepelekan. Pemahaman tepat perlu diberikan pada para pemangku kepentingan, seperti para guru, kepala sekolah, serta orang tua murid.

Lantaran, rencana seperti ini bisa memicu keresahan, misalnya kekhawatiran guru-guru honorer kehilangan pekerjaan.

Para orang tua murid juga mungkin tak rela jika sekolah anaknya digabungkan dengan dianggap lebih rendah mutunya.

Penggabungan sekolah dasar negeri tak bisa ditawar lagi lantaran jumlah penduduk usia sekolah dasar terus berkurang.

Hal seperti ini tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain.

Karena itu, langkah serupa seharusnya juga dirintis daerah-daerah lain mengalami fenomena serupa.

*******

Opini/Tempo.co

Related posts