Pengendalian Tata Ruang Garut Rawan Ragam Permasalahan

0
261 views

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Jum’at, 11/09 – 2015 ).

Haryono.
Haryono.

Mekanisme implementasi pengendalian, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Garut bisa sangat berpotensi rawan ragam permasalahan, terutama terkait rujukan normatif kelengkapan perangkat hukum tersedia, hingga aplikasi di lapangan.

Kian menguatnya indikasi tersebut, di antaranya terdapat penyusunan RDTR Kecamatan Leles justru baru diajukan dilaksanakan 2016 mendatang.

Padahal di wilayah itu berlangsung kegiatan megaproyek pembangunan pabrik sepatu olahraga dinilai kontroversial lantaran patut diduga “menerabas atawa menabrak” tata ruang.

Hazafrial. H
Hazafrial. H

Malahan, Kecamatan Leles juga masuk “Kawasan Strategis Kabupaten” (KSK) Koridor Kadungora-Leles-Garut, meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler, dan Kecamatan Tarogong Kidul.

Sedangkan kejanggalan lainnya, ditunjukkan pula terdapatnya kegiatan Review RDTR Pasirwangi, dan KSK Agropolitan, meliputi Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Kecamatan Bayongbong.

Sehingga peneliti pada “Masyarakat Peduli Anggaran Garut” (MAPAG) Haryono menyatakan, KSK maupun RDTR harusnya bentuk dari Rencana Rincian Tata Ruang sebagai terjemahan “Rencana Tata Ruang Wilayah” (RTRW) selaku induk seluruh kegiatan pembangunan masyarakat, dan dunia usaha.

perda1Sesuai Perda kabupaten setempat Nomor 29/2011 tentang RTRW Garut 2011-2031, secara umum merupakan wilayah konservasi berpola ruang kawasan lindung, dan budidaya, dengan mayoritas pertanian.

Karena itu, penyusunan RDTR Leles terkait KSK Koridor Kadungora-Leles-Garut patut kudu dipertanyakan, lantaran berpotensi bisa tumpang tindih, juga penghamburan anggaran, imbuh Haryono.

“Ketika satu kecamatan masuk KSK, apakah perlu dibuatkan lagi RDTR-nya?   Padahal detail tata ruang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari KSK. Maka adanya sembilan KSK, sebenarnya mencakup semua kecamatan. Sehingga kalaupun perlu disusun RDTR semestinya kecamatan tak masuk KSK-lah dibuatkan RDTR,” tandasnya, Kamis (10/09-2015).

Dia  juga sangat memertanyakan terdapat kegiatan Review KSK Agropolitan, dan terutama RDTR Pasirwangi.

“Istilah Review atawa tinjau ulang itu, untuk kegiatan sudah ada. Sedangkan ini, setahu kita RDTR Pasirwangi tersebut belum ada. Kemudian, apanya harus direview,?” bebernya.

Terkait hal ini, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut itu mengaku khawatir penyusunan RDTR di Garut cenderung mengikuti dinamika perekonomian. Sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pembangunan masyarakat maupun dunia usaha, atau dunia ekonomi itu sendiri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Hazafrial katakan perlu dibentuk RDTR seluruh kecamatan sebagai impelentasi dari RTRW Garut 2011-2031, sekaligus pelaksanaan Undang Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Kata dia, RDTR diperlukan untuk proses perizinan, dan menjadi arahan pemanfaatan ruang, sekaligus pengendali maraknya alih fungsi lahan.

Tetapi ironisnya, pada 2015 ini, hanya dua paket kegiatan penyusunan RDTR yakni KSK Agropolitan dengan sumber biaya APBD Garut sekitar Rp285 juta, dan Review penyusunan RDTR Pasirwangi juga menelan biaya APBD Garut sekitar Rp285 juta.

“Padahal 2015 ini, sedikitnya diperlukan 15 paket kegiatan penyusunan RDTR jika mengacu pada KSK dengan 42 wilayah kecamatan,” katanya.

Dikemukakan, penyusunan RDTR Leles diagendakan 2016 mendatang.

Kesembilan KSK terkait tata ruang terdiri atas KSK Perkotaan Garut meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan; KSK Koridor Kadungora-Leles-Garut meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler, dan Tarogong Kidul.

KSK Perbatasan Bagian Utara meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu, dan Malangbong; serta KSK Perbatasan Bagian Timur meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, dan Cihurip.

Kemudian, KSK Perbatasan Bagian Barat terdiri Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong; KSK Agropolitan meliputi Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong; KSK Minapolitan meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan; serta KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, dan Mekarmukti.

********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here