Pengembangan Bagendit Berpotensi Tersandung Kendala Kepemilikan

Garut News ( Ahad, 23/02 – 2014 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.
Ambisi Pemkab Garut mengembangkan Situ Bagendit, dan Cangkuang sebagai kawasan unggulan wisata edukasi, serta marina di Kabupaten Garut berpotensi tersandung kendala status kepemilikan lahan juga mekanisme pengelolaan kawasan situ legendaris tersebut.

Lantaran keberadaan Situ Bagendit bakal dijadikan saluran tersier mega proyek Pemerintah Pusat, Irigasi Leuwigoong atawa Bendung Copong diagendakan mulai beroperasi 2015 mendatang.

Karena itu, sebagian kalangan kini memertanyakan kegiatan bersih-bersih Situ Bagendit, dan Situ Cangkuang dari hamparan eceng gondok dan tanaman air liar lain ditargetkan Bupati Garut Rudy Gunawan tuntas sebelum seratus hari pertama masa pemerintahannya bersama Wakilnya Helmi Budiman.

Uu Saepudin. (Foto : John Doddy Hidayat).
Uu Saepudin. (Foto : John Doddy Hidayat).
Meski sebagian lain menyambut antusias sebagai upaya mengembangkannya sebagai kawasan unggulan wisata edukasi, dan marina lengkap di Garut.

“Situ Bagendit, dan Cangkuang itu sekarang kewenangannya ditarik ke Pusat. Jangankan Garut, Provinsi (Jawa Barat) saja enggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Situ Bagendit dijadikan saluran tersier Bendung Copong. Air dari Bendung Copong dialirkan dulu ke Situ Bagendit sebelum dibagi mengairi pelbagai lahan pertanian. Jadi nanti 2015, terdapat pengerukan besar-besaran di guna menampung air Bendung Copong itu,” ungkap Kepala Sumber Daya Air dan Pertambangan Garut, Uu Saepudin, Ahad (23-02-2014).

Daerah Irigasi Leuwigoong, integrasi beberapa irigasi teknis, semi teknis, irigasi pedesaan, dan tadah hujan berdaya tampung seluas 5.271 hektare.

Sumber air utama sungai Cimanuk, dan tetap memanfaatkan sumber air anak-anak sungainya.

Pembangunan fisiknya di Kampung Nanggewer Banyuresmi.

Dikemukakan Saepudin, berdasar Undang Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20/2006 tentang Irigasi, kewenangan pengelolaan Situ Bagendit berada pada Pemerintah Pusat, mulai pembiayaan, struktur lembaga pengelola, dan prosedur pengelolaannya.

Seba Situ Bagendit termasuk daerah irigasi dengan luasan lahan diairi di atas 3.000 hektare.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya pada daerah irigasi seluas di bawah 1.000 hektare, dan Pemerintah Provinsi atas daerah irigasi seluas di atas 1.000 hektare namun masih di bawah 3.000 hektare.

“Jadi kalaupun nanti ada investor tertarik Situ Bagendit pengembangan kawasan wisata marina misalnya, investor berurusan Pemerintah Pusat. Bukan dengan Garut,” katanya.

Lantaran terbentur kewenangan itu pula, kata UU, pihaknya tak bisa melakukan program pemberdayaan potensi perairan Situ Bagendit dari APBD Garut.

Pihaknya hanya berwenang mengurusi jaringan-jaringan irigasi kecilnya mengalir dari Bagendit.

“Kalau ada kegiatan kita diarahkan ke Situ Bagendit, bisa jadi temuan. Sebab bukan aset kita, tetapi aset Pusat. Kalaupun Garut mau mengambil manfaatnya maka kudu terdapat semacam kesepahaman kerja sama dengan Pusat,” katanya pula.
*****
Noel, Jdh.

Related posts

Leave a Comment