Pengangkatan Tiga Pejabat PDAM Garut Dinilai Kontroversial

0
64 views
Ilustrasi. Krisis Air Bersih.

Garut News ( Sabtu, 15/09 – 2018 ).

 

Ilustrasi. Krisis Air Bersih.

Haryono, peneliti pada “Masyarakat Peduli Anggaran Garut” (MAPAG)  mengingatkan DPRD setempat, agar mencermati juga menjelaskan kepastian legalitas perubahan struktur organisasi serta pengangkatan tiga pejabat sementara (PJ) direksi PDAM Tirta Intan dilakukan Bupati Rudy Gunawan yang kontroversial itu.

Supaya sengkarut PDAM tak semakin kusut hingga berdampak memburuknya pelayanan terhadap masyarakat, serta tak memaksa masyarakat mengajukan gugatan hukum ke “Pengadilan Tata Usaha Negara” (PUTN).

Demikian dikemukakan Haryono menanggapi ngototnya sikap Bupati Rudy Gunawan tetap mengklaim pengangkatan tiga PJ Direksi PDAM sesuai ketentuan, berdasar Perbup Nomor 13/2018 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 43/2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi PDAM Tirta Intan Garut, seperti dibeberkan kepada wartawan belum lama ini.

Haryono katakan, Perbup 13/2018 sangat potensial cacat prosedural lantaran isinya potensial bertentangan dengan Perda Nomor 6/2010 tentang PDAM Tirta Intan Garut.

Hanya ada tiga pasal penyesuaian dalam perbup tersebut, yang intinya Bupati dapat menunjuk direksi atau pejabat lainnya ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.

Padahal berdasar Perda 6/2010, pasal 20 diatur pengangkatan direksi oleh bupati harus atas usul Dewan Pengawas.

“Dewan Pengawas pun pernah mengusulkan atau tidak ? Apakah aturan di Perda ini juga dicantumkan dalam Perbup, atau tidak ?” ungkap Haryono.

Ironisnya, proses pengangkatan tiga PJ Direksi ini dilaksanakan Bupati tanpa konsultasi dengan DPRD. Padahal mestinya dilakukan setelah dikonsultasikan DPRD, seperti diatur pasal 2 ayat (2).

Indikasi tak ada pelibatan DPRD tersebut diperlihatkan dengan terbitnya Surat Ketua DPRD Garut Nomor 019.4/164/dprd-2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Nota Pimpinan DPRD tentang keberatan dibentuknya tiga direksi PDAM Garut.

Pihak Pemkab Garut meresponnya dengan munculnya surat Bupati Garut melalui Penjabat Bupati Garut bernomor 690/9559/RAK pada 14 Maret 2018 yang hanya menyatakan dasar pengangkatan direksi PDAM adalah Perbup.

“Kejadian ini saja membuktikan DPRD tak dilibatkan. Sehingga Perbup dijadikan acuan pembentukan tiga direksi potensial menghilangkan kewenangan DPRD yang diatur Perda,” tandas Haryono.

Lebih ironisnya lagi, pengangkatan tiga PJ Direksi itu sama dengan penghentian Direktur PDAM di tengah periodisasi masih berjalan karena masa jabatannya belum berakhir. Hal itu bertentangan dengan pasal 20, dan 24 Perda 6/2010.

Belum lagi, berdasar pasal 25, penunjukan PJ pun hanya berlaku selama enam bulan. Sedangkan surat penunjukan tiga PJ direksi mulai berlaku pada 9 Februari 2018, bertepatan diundangkannya Perbup 13/2016 menjadi acuannya. Sehingga masa tugas ketiga PJs itu seharusnya berakhir.

Tak kurang pula anehnya, ketiga PJ Direksi ditunjuk Bupati. Merangkap jabatan. Anggota Dewan Pengawas Aja Rowikarim merangkap PJs Direktur Umum, Direktur Doni Suryadi merangkap Direktur Utama, dan Kabag Perencanaan dan Litbang Hanan merangkap PJs Direktur Teknik.

Padahal sesuai pasal 22, ditegaskan direksi dilarang memangku jabatan rangkap. Juga diatur UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pasal 17.

“Maka, kami minta DPRD bisa menjelaskan, bagaimana kedudukan kasus ini. Memang Bupati membentuk tiga PJ Direksi berdasar hukum, atau Perbup. Tetapi ketika Perbup tersebut bertentangan dengan ketentuan di atasnya, apakah dapat dibenarkan ? Padahal azas pembentukan hukum, peraturan di bawah itu tak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya, seperti diatur UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan,” tegas mantan anggota DPRD Garut tiga periode itu.

Sebelumnya kepada wartawan, Bupati Rudy Gunawan mengklaim pengangkatan tiga PJ Direksi PDAM tak melanggar Perda 6/2010 karena diterbitkan Perbup 13/2018 menyatakan Bupati boleh mengangkat PJ Direksi karena sambungannya lebih dari 30 ribu pelanggan.

Dia pun beralibi, Perbup 13/2018 diterbitkan sebab dirinya ingin memroses cepat penunjukkan tiga PJ Direksi PDAM itu. Sedangkan apabila proses itu mengacu Perbup lama (43/2016), memakan waktu lama karena mesti terlebih dahulu melakukan perubahan Perda, katanya.

********

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here