Penduduk Seputar Geothermal Jadi Penonton Juga Miskin

0
300 views

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Jum’at, 18/09 – 2015 ).

Desak DPRD Garut Segera bentuk Pansus Panasbumi.
Desak DPRD Garut Segera bentuk Pansus Panasbumi.

Nyaris mencapai ratusan penduduk seputar Gunung Talaga Bodas termasuk pelbagai elemen, dan komponen masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat 18/09-2015). Mereka mendesak DPRD setempat agar segera membentuk “panitia khusus” (pansus) proyek panasbumi atawa geothermal.

Mereka memertanyakan keberadaan proyek “pembangkit listrik tenaga panasbumi” (PLTP) kini digarap “Pertamina Geothermal Energi” (PGE) di kawasan Gunung Talaga Bodas, pada perbatasan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Penduduk juga menilai pada proyek dikenal dengan sebutan proyek Karaha itu, PT PGE tak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Terutama menyangkut pertanggungjawaban atas ragam kemungkinan dampak negatif ditimbulkan.

Buruh Tani Rehat Di Bawah Pipa Raksasa Geothermal.
Buruh Tani Rehat Di Bawah Pipa Raksasa Geothermal.

“Pertamina tak transparan. Berapa investasi sebenarnya? Waktu kasus Karaha Bodas dulu, titik sumur panasbumi di Garut, tetapi mengapa sekarang bisa tersebar di Tasikmalaya? Apakah masyarakat diberitahu bahwa HSO2 di Karaha lebih tinggi daripada di Kamojang dan Darajat? Ketika proyek ini beroperasi, ekosistem pasti terganggu, “┬átandas salah seorang elemen “Gerakan Garut Menggugat” (G3), Iwan Katok.

Pada audensi dengan Komisi B DPRD, penduduk merasa terdapat kejanggalan dalam proyek tersebut. Lantaran, proyek itu berada pada dua wilayah, Garut dan Tasikmalaya.

Menurut warga, dibutuhkan kejelasan mengenai tapal batas antara kedua kabupaten menjadi lokasi proyek ini. Sebab jika dibiarkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal masyarakat antar dua kabupaten.

Apalagi menyangkut sumber mata air menjadi rebutan warga, hingga kini tak juga terselesaikan. Sebagian warga mengalami krisis air bersih karena tak bisa mengakses air ke sumber mata air menyusul dimulainya proyek Karaha.

Buruh Tani Melepas Dahaga.
Buruh Tani Melepas Dahaga.

Karena itu, massa menuntut DPRD segera membentuk pansus guna menelusuri kasus proyek tersebut, dan mendesak Pemkab Garut proaktif menyikapinya.

“Berkaca pada kasus panasbumi Darajat dan Kamojang, kita khawatir masyarakat Garut hanya jadi penonton. Besarnya potensi panasbumi tak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Di Pasirwangi (PLTP Darajat) maupun Kamojang, masyarakatnya tetap miskin,” ungkap aktivis G3 juga Pimpinan Pondok Pesantren At Thaqiq, Ibang Lukmanuddin.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Dudeh Ruhiyat dan Sekretaris Deden Sopyan menegaskan pihaknya mendukung aspirasi masyarakat, dan segera melayangkan nota komisi ke pemimpin DPRD agar dibentuk pansus.

“Tetapi kita tak akan melangkah lebih jauh. Kita prioritaskan dulu masalah tapal batas,” tegas Deden.

Perwakilan PGE untuk proyek Karaha, Indarto menolak menjelaskan pelbagai masalah ditanyakan massa. Dia beralasan hal itu bukan kewenangannya.

“Soal batas wilayah itu bukan kewenangan Pertamina, dan masalah lain, itu juga bukan kapasitas saya menjawab,” katanya berkilah.

berdasar data Dinas “Sumber Daya Air dan Pertambangan” (SDAP) Garut menunjukan, potensi panasbumi di Talaga Bodas mencapai sekitar 275 megawatt. Tahap pertama dieksploitasi sebesar 30 megawatt.

*******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here