Penarikan Sekdes PNS Garut Masih Lamban

0
159 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 28/01 – 2016 ).

Ilustrasi. Mengintip Rangkaian Helatan Serimonial dan Protokoler Pelantikan 214 Kepala Desa.
Ilustrasi. Mengintip Rangkaian Helatan Serimonial dan Protokoler Pelantikan 214 Kepala Desa.

Jika dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, ternyata Kabupaten Garut masih lamban menyikapi penarikan sekretaris desa (sekdes) berstatus PNS ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat.

Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, menyatakan jabatan sekdes tak harus dipegang PNS. Bahkan pemilihannya dikembalikan kepada kepala desa (kades).

Komisi A DPRD kabupaten juga beberapa kali memertanyakan persoalan tersebut. Apalagi masa jabatan para sekdes PNS sudah lebih dari enam tahun sehingga bisa dimutasikan ke jabatan lain.

“Di daerah lain, seperti Banjar, Ciamis, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Indramayu, dan Pangandaran, sekdes PNS ditarik, penempatannya bergantung kebijakan pimpinannya. Namun sesuai hasil konsultasi dengan Kementerian Desa, apabila dibutuhkan desa bisa meminta jabatan sekdes diisi PNS dengan seizin pimpinan PNS bersangkutan. Nah, Garut sampai saat ini belum jelas, kapan dilakukan?” ungkap Ketua Komisi A DPRD, Alit Suherman, Kamis (28/01-2016).

Sehingga pihaknya dalam waktu dekat bakal mengundang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk rapat kerja mengenai penarikan sekdes PNS.

Apalagi dia melihat banyak kades, terutama kades baru, masih gamang melakukan perombakan perangkat desa, termasuk sekdes karena regulasinya belum jelas, katanya.

Kepala BPMPD Teddy Iskandar mengaku banyak kades terhambat melakukan penggantian pejabat sekdes. Demikian pula para calon sekdes terganjal penetapan maupun pengangkatannya karena belum jelasnya penarikan sekdes PNS.

“PNS kan bukan aparatur desa. Sehingga pengangkatannya oleh bupati melalui BKPP, maka penarikannya juga bergantung BKPP. Namun, Pak Bupati sudah menyebarkan surat edaran tentang pengisian calon sekdes,” kata dia.

Dikatakan, jumlah sekdes PNS di Garut mencapai 256 tersebar pada 42 kecamatan.

Diakui pula, perombakan perangkat desa tak bisa segera dilakukan kendati Permendagri Nomor 84/2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerinth Desa terbit, karena masih menunggu terbitnya peraturan daerah soal itu.

“Sebagai jalan tengah, yang bisa dilakukan hanya sebatas pengisian jabatan perangkat desa kosong,” ujar Teddy.

Kepala BKPP Garut Asep Sulaeman Farouq katakan, pihaknya segera melakukan penarikan sekdes PNS ke kecamatan-kecamatan. Namun penarikannya dilakukan bertahap, bergantung kebutuhan dan kondisi.

“Kita memberitahu kecamatan-kecamatan terkait kesiapan penarikan sekdes PNS ini. Kita lakukan bertahap per kecamatan. Jika dalam satu kecamatan jumlahnya berlebih dibandingkan kebutuhan maka dialihkan ke kecamatan terdekat,” katanya.

********

( nz, jdh ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here